Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia
me

Ir. H. SAMSU DALIMUNTHE

Anggota

Data Personal


Tempat/Tgl Lahir :
Labuhan Batu, 29-06-1966
Agama :
ISLAM
Jenis Kelamin :
L
Status Perkawinan :
KAWIN

Keluarga


Nama Istri/Suami :
dr. SAFRIDAWATI
Jumlah Anak :
3 Anak

Fraksi & Daerah Pemilihan


Fraksi :
Fraksi PKS
Daerah Pemilihan :
BATHIN SOLAPAN

Posisi di Komisi


Nama Komisi :
Komisi IV
Jabatan :
Wakil Ketua

Posisi di Badan Kelengkapan


Nama Badan :
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Anggota)
Badan Kehormatan (Anggota)

Jabatan di Badan Publik


Jabatan :

Jabatan di Komisi Publik


Jabatan :

Riwayat Pendidikan


1. SDN (1977)
2. SMP (1983)
3. SPMAN (1986)

Riwayat Pekerjaan

1. Asisten Agronomi Sosa (1990-1993)
2. Asisten Agronomi Sinar Mas (1993-1996)
3. Asisten Kepala Sinar Mas (1996-1999)
4. Estate Manager Sinar Was (2000-2011)
5. Anggota DPRD Bengkalis (2019-2024)

Riwayat Organisasi

1. Ketua OSIS SMPN Merbau (1981-1983)
2. Ketua OSIS SPMAN Medan (1984-1986)
3. Sekjen Ampi Merbau (1994-1996)
4. Pembina FKM3 (2011-2013)
5. Sekjen Nasdem Mandau (2012-2013)

Biografi

Gayanya yang tenang, walau sesekali meledak merupakan ciri khas dari pria yang selalu mengenakan peci haji ini, baik ketika berada di tengah masyarakat maupun di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat. Meski bukan terlahir di Kabupaten Bengkalis, tetapi begitu menginjakkan kaki di Negeri Junjungan, rasa kepeduliannya ternyata sangat tinggi terhadap persoalan di sekitarnya, terutama masalah sosial kemasyarakatan. Ikut mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2014, pria bernama lengkap Ir H Syamsu Dalimunthe ini mampu mendulang suara signifikan dari Daerah Pemilihan Mandau B, membawanya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014- 2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Di awal menjadi anggota DPRD Bengkalis, pria yang akrab dengan sapaan Syamda ini awalnya bergabung di Komisi III yang membidangi keuangan daerah. Namun kemudian hijrah ke Komisi I yang membidangi masalah pemerintahan dan hukum, termasuk diantaranya soal tenaga kerja. Belum setahun menjadi anggota dewan, Syamda sudah berada di dua komisi, tapi hal itu baginya bukanlah persoalan. Perjalanan hidup seorang Syamda yang penuh liku-liku serta segudang pengalaman bekerja di berbagai perusahaan, membuatnya matang. Ditambah bekal pengalaman berorganisasi sejak memasuki bangku SMP hingga SMA. Dilahirkan di Labuhan Batu Sumatera Utara, Syamda akhirnya berlabuh di Kecamatan Mandau, tepatnya di Jalan Tegal Sari RT 02/RW 02 Desa Pematang Obo.

Menghabiskan masa pendidikan di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan dan Marbau, begitu pindah ke Kabupaten Bengkalis ia mampu beradaptasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kepedulian terhadap masyarakat terutama persoalan sosial yang terjadi, menjadi cambuk bagi dirinya untuk berbuat agar masyarakat yang masih terpinggirkan bisa terangkat harkat dan martabatnya sebagai bahagian dari satu kesatuan masyarakat yang majemuk dalam kebhinekaan. Di matanya, peran selaku anggota DPRD yang notabene merupakan representasi dari masyarakat yang diwakili, harus mampu menerjemahkan segala persoalan.

Apa yang menjadi aspirasi rakyat tentu harus disalurkan, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan sepenuhnya dari proses politik dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. “Pembangunan tidak akan berarti apa-apa, ketika masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan itu sendiri tidak merasakan kontribusinya sama sekali. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggungjawab dari pemangku kebijakan untuk menyalurkan melalui kebijakan program dan anggaran,” ungkap pria yang pernah bekerja di PT Sinar Mas ini. Dalam melaksanakan kewajibannya di tengah masyarakat, ayah empat anak ini lebih mengedepankan kebersamaan serta solidaritas dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, maupun ke daerah lain sesuai kapasitasnya di lembaga wakil rakyat. Dengan kebersamaan, silaturrahmi pasti terjalin sehingga peran selaku anggota DPRD bisa lebih maksimal.

Suami dari dr Safridawaty ini berpendapat, persoalan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau, masih jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri. Desa-desa yang jauh dari jangkauan ibukota kecamatan, kondisinya masih memprihatinkan, infrastruktur belum memadai hampir disemua sektor, termasuk keadilan ekonomi yang belum dirasakan sepenuhnya. Masyarakat di Mandau yang heterogen menurut Syamda, adalah potensi besar dalam membangun Bengkalis, karena di balik keberagaman itu tersimpan sumber daya ekonomi yang harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak ada artinya, demikian juga sebaliknya, rakyat tanpa pemerintahan ibarat sebuah kolonial. Dalam kenyataan sehari-hari, kehidupan masyarakat di Kecamatan Mandau yang berada jauh dari Kota Duri tidak sepenuhnya sejahtera, sebagaimana digambarkan kalau Mandau adalah kecamatan kaya sebagai daerah penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia. Ketimpangan sosial antara desa dan kota masih terpampang di depan mata. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi Mandau adalah luasnya geografis dengan populasi penduduk melebihi 300 ribu jiwa.

“Mandau itu sudah sangat tidak layak hanya dipimpin seorang Camat, seorang Kapolsek dan seorang Danramil. Harus dilakukan pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa-desa, karena ada desa atau kelurahan di Mandau ini yang penduduknya di atas 20 ribu jiwa. Itu mustahil bisa efektif dalam menjalankan pemerintahan di tingkat bawah,” sebut pria berusia 49 tahun itu. Barometer perekonomian di Kecamatan Mandau tidak hanya terpusat di Kota Duri saja, banyak kawasan pertumbuhan ekonomi yang lahir dari partisipatif masyarakat, bukan oleh pemerintah.

Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi catatan, bagaimana Pemerintah Daerah turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Mandau dengan menyiapkan infrastruktur memadai, mulai dari jalan poros antar desa dan ke ibukota kecamatan serta pasar-pasar yang representatif. Sarana pendidikan dan kesehatan yang layak untuk warga serta keberpihakan dalam hal administrasi kependudukan, patut menjadi catatan.

Persoalan Pelayanan & Kesejahteraan
Menurut mantan Sekretaris Partai Nasdem Kecamatan Mandau ini, masyarakat Mandau bisa digolongkan pada klaster masyarakat pekerja. Mereka tidak hanya bekerja di industri hulu dan hilir perminyakan atau industri lainnya, tetapi juga di perkebunan-perkebunan serta pedagang dan juga guru-guru kecil. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat tanggap dalam melihat fenomena ini. Pelayanan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat pekerja ini tidaklah bisa sama seperti dulu lagi. Sekarang saya menjabat sebagai Wakil ketua Komisi IV di periode 2019 -2024 ini, salah satu yang menjadi fokus utama kami adalah masalah kesehatan, dengan jumlah populasi warga kecamatan mandau yang begitu besar, serta tingkat risiko pekerjaan yang tinggi, tentu saja RSUD Mandau harus siap dalam mengatasi hal ini.

Sebagai abdi negara pegawai RSUD harus bersungguh-sungguh agar pelayanan publik ini direalisasikan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. “Hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati Bengkalis, kami ingin melihat hasil dari laporan masyarakat dan laporan tersebut harus kita tanggapi, jangan sampai anggota Komisi IV dinilai kurang tanggap, kita harus turun ke RSUD Mandau karena ada laporan, oleh karena itu kita berdiskusi sekaligus dengar pendapat dari beberapa UPT. Puskesmas,” ujarnya ketika berkunjung ke RSUD Mandau bersama komisi IV beberapa waktu lalu. Kemudian selain masalah kesehatan, faktor pendidikan di Mandau juga sangat penting imbuh politisi PKS ini.

Kita mencoba mencari solusi apa yang selama ini dikeluhkan tenaga guru, khusunya guru honorer, mereka selama ini mendapatkan imbalan dari Pemerintah melalui dana BOS hanya berkisar tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah perbulannya, hal ini tentu saja menjadi keprihatinan yang mendalam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer ini, kita akan mencoba membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kab Bengkalis supaya kesejahteraan tenaga guru honorer agar ditingkatkan melalui dana BOSDA Provinsi atau BOSDA Kab Bengkalis, tentu saja asal tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. “Harapan kita meningkatkan mutu pendidikan ini harus kita mulai, melalui kesejahteraan tenaga pendidik, kalau pendidik tidak fokus ke ngajar mengajar di kelas, risau memikirkan kebutuhan hidupnya, bagaimana murid bisa mendapatkan pendidikan yang layak.” tutupnya.***