Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia
me

SYAHRIAL, ST., M.Si

Wakil Ketua DPRD

Data Personal


Tempat/Tgl Lahir :
Batu Panjang, 01-07-1980
Agama :
ISLAM
Jenis Kelamin :
L
Status Perkawinan :
KAWIN

Keluarga


Nama Istri/Suami :
Julia Roslin, S.Kep
Jumlah Anak :
2 Anak

Fraksi & Daerah Pemilihan


Fraksi :
Fraksi Partai Golkar
Daerah Pemilihan :
RUPAT

Posisi di Komisi


Nama Komisi :
Jabatan :

Posisi di Badan Kelengkapan


Nama Badan :
Badan Anggaran (Wakil Ketua)
Badan Musyawarah (Wakil Ketua)

Jabatan di Badan Publik


Jabatan :

Jabatan di Komisi Publik


Jabatan :

Riwayat Pendidikan


1. SDN 1 Batu Panjang, Rupat
2. SMPN 1 Batu Panjang Rupat (1996)
3. SMKN 2 Dumai (1999)
4. S1 UIN Suska Pekanbaru (2004)
5. S2 Universitas Islam Riau (2019)

Riwayat Pekerjaan

1.    Entrepreneur
2.    Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2014-2019)
3.    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis (2019-2024)

Riwayat Organisasi

1.    Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (2001-2002)
2.    Ketua KNPI Kecamatan Rupat
3.    Ketua MKGR (2008-2014)
4.    Waka Kaderisasi dan Keanggotan Partai Golkar Bengkalis (2010-2012)
5.    Sekretaris DPD Partai Golkar Bengkalis (2012-Sekarang)
6.    Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK) Bengkalis (2019-2023)
7.    Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Provinsi Riau (2019-2023)

Biografi

Suaranya tiba-tiba meninggi ketika disinggung soal Pulau Rupat, tempat dimana ia dilahirkan. Pasalnya, selama ini pulau di belahan utara Kabupaten Bengkalis itu selalu disebut-sebut Pulau Harapan atau Permata di Tepian Selat Melaka dengan segala potensi yang terkandung di Pulau yang memang membujur di alur Selat Melaka itu.

Nada kecewa terlontar dari mulutnya dengan suara lantang tentang proses pembangunan yang dilakukan di Rupat selama ini, masih jauh dari harapan. Begitulah sosok politisi yang enerjik, kritis dan tegas dalam menyikapi berbagai persoalan pembangunan daerah yang masih carut marut di kabupaten nomor dua terkaya di republik ini.

Itulah sekelumit gambaran tentang pria berusia 39 tahun yang menyandang gelar sarjana teknik itu. Lahir di Kelurahan Batu Panjang Rupat, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Golkar. Tentu saja, ia melaju ke kantor parlemen di Jalan Antara Bengkalis itu dari Daerah Pemilihan Pulau Rupat (Kecamatan Rupat dan Rupat Utara).

Baru pertama kali duduk menjadi wakil rakyat, ia langsung dipercaya menjabat Ketua Komisi II yang membidangi pembangunan daerah. Di komisi itulah, masalah pembangunan khususnya infrastruktur dibahas bersama dengan sejumlah SKPD yang menjadi mitra kerja komisinya. Banyak orang menyebut Komisi II adalah salah satu perangkat kerja di DPRD yang cukup berpengaruh dan basah.

Tapi bagi Syahrial itu bukan tujuan utamanya. Karena ia maju menjadi wakil rakyat berbekal pengalaman berorganisasi ketika masih menjadi mahasiswa, kemudian bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di bawah Partai Golkar. Selama mengurusi underbouw partai beringin itulah, ia ditempa dengan pengalaman berorganisasi serta jiwa kepemimpinan yang sudah tumbuh sejak muda.

Kecewa
Berbicara mengenai proses pembangunan daerah, ia terus terang mengaku sangat kecewa dengan apa yang dilaksanakan sejak otonomi daerah bergulir. APBD yang besar ternyata tidak menjadi jaminan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan yang cenderung berorientasi kepada proyek semata dengan mengabaikan kualitas, adalah salah satu titik permasalahan menuju keberhasilan dalam membangun daerah.

“Coba lihat, dihampir semua kecamatan persoalan infrastruktur dasar tidak kunjung tuntas. APBD yang melambung sejak otonomi daerah tidak sebanding dengan keberhasilan pembangunan daerah. Karena oknum pejabat di Bengkalis ini menjadikan nilai APBD yang besar itu hanya untuk meraup keuntungan lewat proyekproyek yang mereka gulirkan setiap tahun, tapi outputnya kurang menyentuh masyarakat,” tegas Syahrial.

Bahkan, ayah dua anak itu mempertanyakan keberhasilan pekerjaan proyek multiyears di seluruh kecamatan yang dilaksanakan sejak tahun 2012 karena sampai sekarang progresnya masih jauh dari yang diinginkan.

Padahal anggaran yang dicadangkan untuk membangun enam jalan poros dan lingkar tersebut mencapai Rp2,4 triliun, semuanya bersumber dari APBD Bengkalis. Mantan Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB) di Pekanbaru ini merasa miris melihat hasil pembangunan yang sudah dan sedang dijalankan eksekutif. Di matanya, terlalu banyak retorika dan basa-basi dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengabaikan azas manfaat dari pekerjaan yang digulirkan.

Ketika disinggung soal pembangunan di Pulau Rupat, Syahrial dengan tegas menyampaikan kekecewaannya. Karena proyek jalan lingkar multiyears dari Batu Panjang ke Pangkalan Nyirih, tidak mendapat progres di atas 50 persen dan kemungkinan tidak tuntas tahun ini. “Membangun Rupat tidak hanya cukup dengan jalan lingkar semata. Ada faktor manusia yang tinggal di dalamnya yang juga harus diberdayakan serta potensi dalam yang terkandung bisa memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat Rupat, itu yang belum dikelola secara maksimal. Jadi, jangan hanya menyebut Rupat dengan slogan Pulau Harapan untuk meninabobokkan orang Rupat, kalau tidak dibenahi secara utuh,” papar Syahrial. Sejumlah Persoalan

Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sutan Syarif Kasim (Suska) Pekanbaru itu menyebut persoalan yang masih menghantui Pulau Rupat saat ini, antara lain, abrasi yang sudah menghantam lahan dan perumahan masyarakat bertahun-tahun. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum maksimal, sarana dan prasarana kesehatan yang masih sulit dijangkau masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota kecamatan serta masih banyak sekolah yang tidak layak pakai dan keterbatasan tenaga pengajar.

Pulau Rupat merupakan kawasan terluar atau garda terdepan di republik ini karena berhadapan langsung dengan negara jiran Malaysia. Faktor keamanan juga seharusnya menjadi perhatian. Di samping itu, potensi wisata bahari yang terkandung di dalamnya seperti hamparan pantai berpasir putih sepanjang belasan kilometer di Tanjung Lapin, Desa Tanjung Punak dan Pantai Teluk Rhu di Kecamatan Rupat Utara maupun pantai Alohong di Teluk Ketapang Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat belum dimanfaatkan dengan baik.

“Saya melihat masterplant dalam pengembangan wisata bahari di Pulau Rupat ini kabur. Bagaimana investasi di sektor pariwisata mau masuk ke Rupat, kalau persoalan abrasi, air bersih, listrik belum kunjung dapat diatasi pemerintah daerah. Untuk menjadikan Rupat sebagai destinasi wisata bahari, tentu juga harus ditunjang dengan pelabuhan yang memadai, jadi semua itu bukan sebatas lips service atau retorika belaka seperti yang kita dengar selama ini,” kritik Syahrial.

Masih soal potensi Rupat, Sekretaris Pimpinan DPRD kab. Bengkalis ini menyebutkan, selain pariwisata bahari, perkebunan dan perikanan, ada potensi pasir laut yang memiliki kualitas bagus. Sayangnya, pasir laut itu tidak boleh ditambang oleh masyarakat Rupat sendiri. Ironisnya, perusahaan besar justru dibolehkan mengeruk pasir Rupat oleh pemerintah.

“Itu juga salah satu masalah yang cukup mendasar, karena ada ratusan warga Rupat hidup dari menambang pasir laut secara tradisional dan sudah turun temurun. Sekarang mereka dihadapkan dengan sanksi hukum bila melakukan penambangan, karena dituding ilegal. Ini namanya ketidakadilan ekonomi, kekayaan alam

Rupat bisa dikeruk orang lain, tapi orang Rupat tidak boleh. Harus ada kebijakan Pemkab Bengkalis soal pasir laut Rupat ini, sehingga masyarakat tempatan bisa menambang di kampung halamannya sendiri,” ujar pria yang bergabung di Partai Golkar sejak tahun 2008.

Terkait hubungan kelembagaan ataupun kinerja DPRD Bengkalis periode sekarang, ia menyebut cukup dinamis dan harmonis. Ada perubahan yang signifikan dari anggota dewan sekarang, spirit baru dalam bekerja serta rasa keingintahuan terhadap berbagai permasalahan yang mencuat kepermukaan patut diberi apresiasi.

Kawan-kawan di komisi termasuk cukup proaktif dan responsif, begitu ada persoalan yang berhubungan dengan masyarakat. Ada regulasi dalam memahami masalah secara komprehensif dengan melakukan pemanggilan langsung terhadap SKPD yang dinilai patut ditanyai melalui hearing (dengar pendapat). Dan peran itulah yang sekarang sedang dimainkan Syahrial selaku salah satu nahkoda DPRD Kab. Bengkalis, demi terwujudnya harmonisasi hubungan antar lembaga sekaligus mengetahui persoalan urgen dalam masyarakat.

“Wakil rakyat tidak boleh kaku, jangan terlalu terjebak dengan retorika. Pada prinsipnya dewan adalah perpanjangan tangan rakyat, di satu sisi masih banyak persoalan mendasar di tengah masyarakat yang belum diketahui serta diselesaikan secara kelembagaan,’’ tukasnya. Dalam sudut pandangnya, eksistensi sebagai politisi atau segudang gelar akademik tidak akan memberikan arti apa-apa, ketika seorang wakil rakyat tidak mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Peran selaku anggota dewan tentu saja harus memberi manfaat kepada masyarakat, tidak hanya sekedar menampung aspirasi semata, tetapi harus turun langsung melihat dan mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, karena berpolitik sama dengan berjuang.***