DPRD

Bengkalis, Humas DPRD –DPRD Kab. Bengkalis menggelar Rapat Paripurna  lanjutan tentang Pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017 di ruang paripurna DPRD Kab. Bengkalis, Senin (06/8/2018). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Bengkalis Abdul Kadir didampingi Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekda Bengkalis H.Bustami HY, dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Zulhelmi.

Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebelum rapat paripurna tersebut dimulai, Sekretaris Dewan H. Radius Akima membacakan jumlah Anggota Dewan yang hadir

“Setelah dipelajari dan dicermati dengan seksama oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, kemudian dibahas secara bersama pada masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk itu dirumuskan menjadi pandangan umum Fraksi. Selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, akan disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Ranperda tersebut”,buka Abdul Kadir.

Kemudian masing-masing Fraksi menunjuk perwakilan untuk menyampaikan laporan tersebut.

Untuk Fraksi Partai Amanat Nasional disampaikan oleh Ketua Fraksi Syaukani. “Mencermati pidato yang disampaikan oleh Bupati, kami meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah terkait penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepada DPRD yaitu paling lambat 6 (enam) bulan” Ujarnya.

Selanjutnya, hal-hal lainnya sehubungan dengan Penyaluran Dana Desa Dalam Wilayah Kab. Bengkalis Tahun 2017 yang akan dilakukan penyaluran pada anggaran perubahan APBD 2018 tidak disebutkan dalam pidato, perihal hutang pemerintah daerah terhadap rekanan yang dibayarkan pengalokasiannya dibebankan pada perubahan APBD 2018 juga tidak disebutkan secara rinci. Disarankan agar pemerintah daerah harus mampu membuat skala prioritas dengan standart yang tinggi, agar penggunaan sisa anggaran yang ada mampu mengakomodir segala kebutuhan yang akan datang.

Dari Partai Golongan Karya dengan juru bicara Syahrial yaitu selaku Ketua Fraksi, meminta penjelasan eksekutif terkait kendala pendapatan asli daerah serta formulasi yang direncanakan untuk mencapai target dan pemerintah daerah harus mampu membuat inovasi agar pendapatan yang direncanakan sesuai dengan harapan. Dan juga dihimbau kepada pihak eksekutif untuk lebih realistis dalam menggunakan anggaran agar tujuan yang tertuang dalam RKPD tepat sasaran.

“Kami meminta agar peruntukan anggaran yang tidak terlalu prioritas dapat diminimalisir, agar belanja yang dicanangkan berdaya manfaat untuk kemaslahatan masyarakat”, Ujar Syahrial.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan oleh Anggota H. Jasmi bahwa Fraksi Keadilan Sejahtera menyambut dengan baik terhadap Ranperda dan dapat dilanjutkan pembahasaannya sesuai dengan mekanisme dan proses perundangan yang Berlaku.

“Akhirnya kami mengajak kepada kita semua marilah kita bersama-sama membangun negeri junjungan Bengkalis ini dengan nilai-nilai budi luhur pekerti yang baik, pembangunan yang mencakup semua aspek baik pada aspek fisik maupun aspek kualitas sumber daya manusia dan intelektualnya”Ujar H. Jasmi.

Fraksi PDI Perjuangan oleh juru bicara Febriza Luwu memberikan beberapa masukan serta catatan, yaitu meminta kepada Pemkab Bengkalis melalui dinas PU Untuk menganggarkan dana pemeliharaan jalan poros di Kabupaten Bengkalis, memperjuangkan kepala sekolah SMA yang non job dan statusnya belum jelas, mengembalikan honor guru MI, MTS dan MA seperti semula dan pada 2019 kewenangan guru madrasah diminta dialihkan ke Badan Desa dengan menjadi guru MDTA.

Kemudian, Pemerintah diminta mendorong perluasan infrastruktur Daerah dan infrastruktur perkotaan, Pemantapan Birokrasi dan kelembagaan Pemerintah yang Profesional untuk bertujuan meningkatkan pelayan kepada masyarakat, dan juga melaukan terobosan-terobosan dalam pemanfaatan APBD Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Sukaddi meminta penjelasan kepada kepala daerah terkait pendapatan daerah tahun anggaran 2017 yang direalisasi senilai 3,230 triliun rupiah lebih, hal ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diminta juga supaya Pemerintah Daerah mencantumkan secara terperinci tentang penyerapan anggaran pada setiap SKPD.

Pada Fraksi Gerindra Garuda Yaksa Ketua Indrawan Sukmana Meminta penjelasan kepada Bupati terkait total realisasi belanja langsung maupun tidak langsung dan terkait alokasi dana desa yang sudah ditetapkan dalam APBD 2017 yang masih terdapat selisih dalam realisasi anggarannya.

“Merujuk dari ketentuan Undang-Undang dimana Penetapan ADD yaitu 20% dari Dana Transfer, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa realisasi transfer sebesar 2,909 triliun rupiah lebih, perlu kiranya kami minta penjelasan kekurangan realisasi ADD tersebut”

Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh ketua Fraksi Pipit Lestari mengapreasiasi atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK RI pada tahun 2017. Kemudian, terkait dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 271,865 milyar Rupiah atau mencapai 72,78 persen sudah baik dan perlu peningkatan kedepannya.

“Terkait belanja daerah, untuk belanja pada tahun 2017 terealisasi sebesar 2,234 Triliun Rupiah. Diingatkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis agar menyusun belanja operasi ini dengan mengedepankan semangat efesiensi anggaran semaksimal mungkin guna menjaga keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dan tunda bayar tahun 2017 diharapkan dapat diselesaikan secepatnya”, Ujar Pipit Lestari.

Dengan berakhirnya penyampaian pandangan dari Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian Ranperda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017, maka rapat paripurna ditutup dan Abdul Kadir mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bengkalis H. Bustami SY dan juga para undangan yang hadir.