DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Rapat Paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017 dilaksanakan pada Senin (06/08/2018) malam.

Rapat yang langsung oleh Ketua DPRD Kab. Bengkalis H. Abdul Kadir, bersama Sekda Bengkalis H. Bustami HY, Wakil Ketua I DPRD H. Indra Gunawan Eet dan Wakil Ketua II DPRD Zulhelmi.

Setelah pembacaan jumlah anggota yang hadir oleh Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis H. Radius Akima, Abdul Kadir selaku pimpinan rapat langsung mempersilahkan Bupati Bengkalis membacakan pidato jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017.

Dalam pidatonya, Bupati memberikan penjelasan terkait saran dan masukan dari fraksi-fraksi. Yang pertama yaitu fraksi Partai Amanat Nasional, terkait penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yaitu paling lambat 6 (enam) dijelaskan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD disampaikan pada tanggal 8 juni 2018  melalui surat nomor 180/HK/2018/52 tanggal 4 juni tahun 2017 perihal pengajuan Ranperda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan sesuai tata tertib penyusunan Ranperda di DPRD dan menunggu jadwal yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD yang berperan baru dapat dilaksanakan pada saat ini.

Terkait Alokasi Dana Desa baru dapat direalisasikan setelah Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari pusat untuk disalurkan ke Desa-Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi yang ada. Kemudian, mengenai hutang Pemerintah Daerah terhadap rekanan yang dibebankan pada perubahan APBD 2018 tersebut dilakukan pada semester pertama tahun anggaran 2018 dengan melakukan perubahan penjabaran APBD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018

Pandangan umum kedua, yaitu dari fraksi Partai Golongan Karya dijelaskan bahwa formulasi yang direncanakan untuk pencapaian target dalam meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi  objek distribusi seperti penguatan regulasi melalui peningkatan tarif distribusi daerah, penggalian sumber potensi distribusi daerah, peningkatan pelayanan penyedia sarana dan prasarana baru sumber distribusi daerah, penyedian sumber daya manusia yang kompeten  dalam pengelolaan distribusi daerah, kerja sama antar instansi  melalui rapat koordinasi  dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pelayanan distribusi daerah berbasis web dan online. Terhadap himbauan untuk menggunakan anggaran dengan lebih realistis akan menjadi perhatian serius demi terwujudnya sebagaimana yang diharapkan.

“Pandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami menyambut baik ajakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk dapat bersama-sama membangun Negeri Junjungan Bengkalis ini dengan nilai-nilai budi pekerti luhur dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak”, Ujar H. Bustami

Untuk pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan Bupati menjawab, terkait pemeliharaan jalan poros di Kab. Bengkalis mejadi pertimbangan dan masukan untuk dapat dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan anggaran Kabupaten Bengkalis, Instansi yang terkait akan didudukkan bersama untuk pengangkatan Kepala Sekolah SMA yang non job dan statusnya belum jelas, begitu pula dengan status guru MDA dan honor guru MI, MTS, da MA yang menjadi catatan dan pemikiran bersama untuk dapat diselesaikan bersama instansi terkait.

Kemudian, Pemerintah terus mengupayakan untuk terus membangun infrastruktur perkotaan dengan memprioritaskan daerah tertentu yang masih minim pembangunan. Dan untuk pemantapan birokrasi merupakan cita-cita bersama untuk dapat diwujudkan. Pemerintah juga akan terus berupaya melakukan terobosan dan peningkatan kinerja dalam pemanfaatan anggaran yang tersedia.

“Selanjutnya pandangan umum dari fraksi Partai Demokrat, pemerintah kedepannya akan bersinergi dan senantiasa mengupayakan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada dalam peningkatan pendapatan daerah secara global. Penjabaran penyerapan anggaran per SKPD telah dipaparkan secara rinci dalam bentuk tabel pada lampiran satu dan dua dan telah disesuaikan dengan Permendagri No. 11 Tahun 2017”, Lanjut Bustami.

Pandangan umum dari fraksi Gerindra Garuda Yaksa dijelaskan oleh Bupati bahwa realisasi anggaran tidak langsung sebesar 1,341 triliun lebih, sedangkan belanja langsung sebesar 1,882 triliun dengan total relisasi belanja APBD tahun 2017 3,223 triliun lebih. Selanjutnya untuk hutang pihak ketiga sebesar 391,142 milyar lebih yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Bengkalis. Alokasi  Dana Desa APBD tahun 2017 sebesar 243,944 milyar dengan realisasi sebesar 178,558 milyar dengan jumlah selisih 65,386 milyar lebih, selanjutnya akan dibayar setelah Pemerintah Bengkalis menerima dana transfer dari pusat dan menganggarkannya sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Terakhir, untuk pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Gabungan Negeri Junjungan beliau menjelaskan bahwa saran terkait realisasi pendapatan daerah akan menjadi pertimbangan, begitu pula terhadap adanya kesenjangan realisasi belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dari jumlah yang telah dianggarkan akan menjadi perhatian dalam proses pelaksanan anggaran kedepannya. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran tunda bayar dan hingga saaat ini telah merealisasikan setiap pembayaran terhadap pekerja tahun 2017 sesuai dengan prosedur dan ketentuan  yang berlaku.

Dari Jawaban Bupati tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017 tersebut Indrawan Sukmana Ketua fraksi Gerinda Yaksa meminta untuk tetap merealisasikan kekurangan ADD di tahun 2018 tanpa menunggu kekurangan bayar atau tunda bayar dari Pemerintah Pusat.

Setelah Bupati Bengkalis menjawab pertanyaan dari fraksi fraksi, Ketua langsung menutup Rapat Paripurna.