DPRD

Ruby Handoko alis Akok, seorang Pria kelahiran  1963 di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis ini  memperoleh suara terbanyak dengan jumlah  2.197 suara sehingga terpilih sebagai salah satu  anggota legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis  pada tanggal 16 September Tahun 2019. Pada saat  ini Ruby Handoko berada di Fraksi Partai Golkar  dan memegang Dapil I Bengkalis-Bantan. Setelah  dilantik Ruby Handoko menjadi Ketua Komisi  II Bidang Pembangunan dan Perekonomian  Keuangan.

Secara keseluruhan suara pada Caleg DPRD  Bengkalis partai Golkar untuk Dapil I Bengkalis- Bantan meraup 6770 suara dan memperoleh kursi  ke empat suara terbanyak dari partai lainnya. Pun  ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat  yang telah mempercayai sehingga diberikan  amanah ini pada dirinya. “Terima kasih kepada masyarakat, terutama  khususnya kelurahan Bengkalis Kota yang  telah memberikan hak suara terbanyak. Selain  itu masyarakat Kecamatan Bantan yang telah  memberikan amanah kepada dirinya sebagai wakil  rakyat”, Ujar Ketua Harian Golkar Bengkalis itu.

Pria yang dikenal dekat dengan masyarakat dan  berhati dermawan ini memiliki tindak tanduk di  dunia politik yang tidak perlu diragukan lagi, jiwa  untuk membangun daerah Kabupaten Bengkalis  menjadi alasan tersendiri untuk maju pada helat  Pemilu 2019. Dengan perjalanan karir politik yang terbilang  benderang, Ruby Handoko pernah menjadi Ketua  Komisi II DPRD Kabupaten Meranti pada tahun  2010 hingga 2014. Pengalaman tersebutlah yang  menjadi bekal beliau di DPRD Bengkalis sehingga  ia tidak merasa asing dan canggung lagi ketika  awal-awal memasuki dunia legislatif yang dipenuhi  oleh jadwal rapat dan konsultasi yang padat. 

Sebagai Ketua Komisi II pria yang lekat  disapa Akok tersebut dikenal sebagai sosok  yang berwibawa, tegas terhadap anggota  maupun OPD-OPD yang menjadi mitra  kerja, disiplin waktu, dan “Lantang” berbicara.  Dalam setiap rapat bersama OPD yang sering  sekali membahas tentang pembangunan  infrastruktur di daerah, Akok akan secara  detail membahas proses demi prosesnya  agar pembangunan tersebut tidak sia-sia  dan hasilnya maksimal, tentunya dengan  kerjasama wakil serta anggota-anggotanya  di Komisi II. Ia kerap pula mengajak anggotanya untuk  turun langsung ke lapangan guna melakukan  pengawasan-pengawasan terhadap setiap  proyek pembangunan di berbagai daerah  agar pengerjaannya tidak sebatas kuantitas  tetapi juga terjamin kualitasnya dan dapat  dinikmati oleh masyarakat setempat.

Di tahun 2020 ini, berbagai program  pembangunan infrastruktur yang prioritas  telah ia bahas bersama komisi II dan  mitra kerja komisi II. Diharapkan proyek- proyek pembangunan tersebut bisa selesai  tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat  pengerjaannya. “Jangan sampai kejadian  ditahun-tahun sebelumnya terjadi lagi,  keterlambatan-keterlambatan pengerjaan  proyek pembangunan seharusnya tidak  ada. Masyarakat menunggu, jangan sampai  program-program pembangunan tersebut  tidak dilaksanakan karena masyarakat  menuntut kepada kami. Padahal program- program tersebut anggarannya sudah  dibahas dan disahkan di DPRD”, Tutur beliau.

Ruby Handoko mengingatkan kepada  pemerintah agar pembangunan infrastruktur  dilakukan secara efsiensi dan konsisten  terutama di luar Pulau Kabupaten Bengkalis. “Pemerintah harus memperioritaskan  pembangunan infrastruktur di luar Pulau  Kabupaten Bengkalis, hal dimaksud suatu  ukuran keberhasilan kegiatan yang di ukur  berdasarkan besarnya biaya yang digunakan  untuk mencapai hasil yang diinginkan atau  “efsiensi”, ungkap mantan Anggota DPRD  Meranti tersebut. Politikus Golkar ini juga mengatakan  bahwa pemerintah harus melakukan  kajian ulang secara terukur bersambungan  setiap tahunnya dalam meningkatkan  pembangunan khususnya di luar Pulau  Bengkalis. Menurutnya intansi terkait seperti  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis harus  melakukan kajian ulang terhadap harga  satuan material diluar Pulau Bengkalis  karena bahan material didatangkan dari  daratan luar pulau Bengkalis.  “Bahan material di pulau Bengkalis  didatangkan dari luar. Tentunya ini perlu  dilakukan kajian ulang khususnya untuk di  luar pulau Bengkalis seperti di pulau Rupat  dan sebagainya. Iya kalau bisa Perbup  dirubah secara reguler,” tegas Akok lagi.***