I.  DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

II. KOMISI I DPR RI

 

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPR. Pada Periode 2014-2019, Komisi dibagi ke dalam 11 (sebelas) Komisi sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Susunan dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. Komisi I DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI.

 

  1. RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI I DPR RI

Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI adalah di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen

 

      2. PASANGAN KERJA KOMISI I DPR RI

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi I DPR RI adalah sebagai berikut:

 

  1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan);
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu);
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo);
  4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU;
  5. Badan Intelijen Negara (BIN);
  6. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg);
  7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
  8. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
  9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
  10. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);
  11. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
  12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
  13. Dewan Pers;
  14. Perum LKBN Antara;
  15. Lembaga Sensor Film (LSF);
  16. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

 


[Ikuti Terus DPRD Bengkalis Melalui Sosial Media]







DPRD Bengkalis
di Google+



DPRD Bengkalis
di Instagram

Tulis Komentar