DPRD

Berhenti dari kepala desa kendati masih menyisakan  masa jabatan 1,8 bulan, rasa-rasanya bukan  sebuah keputusan mudah. Apalagi berhenti tanpa  meninggalkan jejak luka di tengah masyarakat. Bukan hanya sebuah keputusan yang tidak mudah, tapi juga  berani dan nekat. Pasalnya, jalur yang dipilih untuk  karier selanjutnya adalah menjadi anggota DPRD.  Sebuah spekulasi nekat, karena harus bertarung  dengan puluhan bahkan ratusan calon lain untuk  memperebutkan jabatan itu. Artinya, sama sekali  tidak ada jaminan bisa terpilih. Ya, hidup memang penuh spekulasi, tapi harus tetap dengan perhitungan matang.

Begitu kata Ketua Harian Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) Kecamatan  Mandau, Rianto yang kini kali kedua duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2019 -2024. Jika  dipikir-pikir, sayang meninggalkan jabatan kepala  desa di era sekarang ini. Bukan hanya soal besarnya wewenang dan adanya wilayah kekuasaan, anggaran  yang diplot untuk desa juga tidak sedikit. Ada dana  ADD, UED/SP, Inbup-PPIP dan lainnya, jadi banyak hal yang bias dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di desa yang  dipimpin. Cara pandang ayah Tasya Anjasmara dan Harry Murtinotonegoro ini ternyata jauh melapaui  itu.

Tidak hanya berpikir untuk kemajuan masyarakat  Desa Petani, Kecamatan Mandau yang dipimpinnya kala itu, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas  lagi. “Saya ingin pengabdian yang saya berikan tidak sebatas untuk masyarakat Desa Petani, tapi jauh  lebih luas dari itu. Saya ingin berkontribusi lebih besar  untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis,” sebut poitisi PAN ini.

Keinginan terjun di kancah politik yang levelnya lebih  tinggi memang muncul dari pribadinya. Keinginan itu kemudian mendapat respon yang sangat baik dari  masyarakat Desa Petani, terlebih selama ini belum  ada satu orangpun warga Desa Petani yang duduk sebagai anggota DPRD Bengkalis. Kendati begitu, dirinya tetap harus meyakinkan keluarga, istri dan kedua orang tuanya. Diakui,  daripihak keluarga terutama istri dan kedua orang  tuanya, sempat ragu atas keputusannya tersebut. Namun kemudian mereka bisa mendukung setelah menerima alasan-alasan yang disampaikan suami Rismawaty ini.

“Wajar kalau pihak keluarga ada yang kurang sependapat, selain jabatan Kades masih lama, pilihan saya ini juga tidak lantas saya peroleh, harus berjuang  terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah, keluarga akhirnya  sepakat dan mendukung saya,” sebut pria kelahiran  Purwosari 1977 silam. Rianto menjatuhkan pilihan kepada Partai Amanat  Nasional (PAN) untuk menerajut impiannya. Baginya,  partai besutan Prof Amin Rais itu cocok dengan semangat dan idealisme dirinya. Hasilnya, pada  Pemilu Legislatif 2014 mengantarkan dirinya bersama  kader PAN yan lain, Andriyan Prama Putra dan Saiful Ardi dari Dapil Mandau.

Beda di awal dirinya duduk sebagai anggota DPRD  Bengkalis, ternyata jauh berbeda dengan jabatan yang pernah dipegangnya saat menjadi kepala  desa. Menjadi kepala desa adalah top manajer. Akan  berhasil apabila mampu memenej Pemerintahan Desa, merangkul semua komponen masyarakat.  Menjadi anggota DPRD ternyata memang tidak  semudah apa yang dibayangkan, seringkali beradu  argumen dengan pemerintah bahkan rekan sejawat  untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi  konstituen.

“Kalau dibilang agak kaget, ya kaget jugalah. Tapi saya sudah punya modal dasar ketika 4 tahun saya menjadi kepala desa. Untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi saya sebagai  anggota DPRD, saya harus banyak belajar, bertanya  dan membaca. Alhamdulillah di tahun pertama saya sebagai anggota DPRD, saya tidak begitu kewalahan bahkan saya dipercaya sebagai Ketua Komisi III,”  papar Rianto. Dua Sisi Mata Uang Rianto memandang eksekutif dan legislatif bagaikan  dua sisi mata uang, keduanya sama penting dan sama  dibutuhkan. Jika salah satu sisi merasa paling hebat dengan ego keangkuhannya, maka perjalanan atau  roda pembangunan akan timpang. Legislatif dengan  tiga fungsi yang melekat (legislasi, penganggaran  dan pegawasan), harus berjalan sesuai jalurnya. 

Selama anggota dewan berjalan sesuai koridor dalam  menjalankan fungsinya, maka tidak alasan bagi  eksekutif untuk menafkan atau mengabaikannya. Karena fungsi itu pula, politikus yang sekarang berada  di komisi II ini, dia tak segan melemparkan komentar-komentar menggigit ketika melihat ada ketimpangan  atau hal-hal yang menurutnya perlu mendapat  respon segera. Hanya memang, komentar-komentar atau teguran melalui media massa maupun saat paripurna disampaikan dalam retorika mengajak,  mengingatkan, mendesak bukan karena ego pribadi apalagi untuk menjatuhkan.

“Misalnya, ketika terjadi keterlambatan proses tender  atau serapan anggaran yang minim, padahal kita  sudah masuk triwulan ketiga. Atau hal-hal yang  berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak,  maka saya merasa harus berbicara, mengingatkan, karena barangkali ada pihak yag abai tentang hal itu,” kata Rianto.

Apa yang disampaikannya itu bagian dari menjalankan fungsi dewan, yakni fungsi  pengawasan tidak lebih dari itu. Itulah mengapa  ketika banyak pihak bertanya, apakah dirinya tidak takut menyampaikan keritik dan saran,  karena yang dikritik Pemerintah Daerah, dimana Bupatinya adalah pimpinan partai  tempat dirinya bernaung.

“Saya hanya menjalankan salah satu fungsi  saya sebagai wakil rakyat, yakni pengawasan. Ketika kita lihat ada kelalaian yang harus kita  ingatkan, ya kita sampaikan, baik itu melalui media maupun lewat hearing atau paripurna.  Jika kita semua memahami fungsi kita masing- masing, saya yakin akan terbangun sinergi yang  kuat,” sebutnya.

Sikap kritis dan tegas memang sudah mengakar dalam diri anak pasangan Adi Suroso dan Katini ini, hal itupun dilakukannya ketika dirinya  masih menjabat kepala desa. Sifat dan sikap itu terbawa saat dirinya menjadi wakil rakyat, tak  heran komentar-komentar keras tapi santun  sering muncul di sejumlah media lokal bahkan  nasional. Bagi Rianto, menyampaikan pendapat dan  berkomentar melalui media, baik koran maupun televise bukan hal yang aneh atau  asing. Saat dirinya masih menjabat kepala desa  sudah sering diwawancari wartawan televisi dan koran dari Pekanbaru, baik melalui hubungan  telepon atau wawancara langsung.

“Bukan bermaksud apa, tapi sejak saya masih menjadi kepala desa, saya memang sudah  akrab dengan dunia wartawan. Komentar saya sudah sering muncul di koran dan media  televisi, karena dulu ada beberapa pristiwa yang  terjadi di Desa Petani. Karena saya pimpinan di sana, maka saya sering diwawancara. Belajar dari itu, salah satu upaya saya menjalankan fungsi pengawasan, ya melalui media ini,” ujar  Rianto.

Terlepas dari semua itu kata Rianto, dirinya  ingin terbangun sinergi yang kuat antara  anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah.  Kedua lembaga ini harus saling mengisi tidak mengedepankan ego masing-masing, merasa  yang paling besar dan benar. Jika boleh memisalkan, dalam roda pemerintahan ada dua bangunan, yakni banggunan politik dan banggunan ekonomi.  Membangun dua bangunan ini harus seirama, politik harus dibangun dengan baik  dan santun, begitu juga bangunan ekonomi,  harus sama-sama diperjuangkan. Jika kedua  bangunan ini berjalan masing-masing, niscaya akan terjadi ketimpangan dan tujuan yang  ingin dicapai tidak akan maksimal.

Terlebih katanya, di tahun kedua nanti, masih  banyak hutang politik yang harus dibayar.  Banyak aspirasi masyarakat yang harus  diperjuangkan, tidak hanya untuk masyarakat  desa Petani, tapi juga untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis, atau paling tidak untuk  masyarakat daerah pemilihannya.

“Sebagai kader PAN, saya tetap istiqomah menjalankan aturan partai, yakni berpolitik tanpa gaduh. Mudah-mudahan ke depan, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama  membawa daerah ini ke puncak kejayaan akan  tercapai. Amin,” harap Rianto.***