DPRD

Dalam kancah politik, H Mawardi sudah tidak bisa lagi dikatakan pemain baru. Memang, sebelum ia terlibat di dhnia politik, pria yang sehari-harinya memakai peci ini lebih banyak menghabiskan aktivitas sehari-hari sebagai wiraswasta. Namun, dari dunia wiraswasta inilah namanya cukup dikenal dan mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014–2019. Pernah gagal menjadi anggota DPRD Bengkalis pada Pemilu Legislatif 2004 silam, membuat anak pasangan H Usman dan Hj Maryam ini memutuskan untuk hijrah.

Bukan karena merasa menyesal, melainkan ingin lebih mendekatkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan. Saat itu, kenang Mawardi, dirinya mencalonkan diri dengan menggunakan Partai Persatuan Daerah (PPD), salah satu partai yang muncul pasca era reformasi. Saat itu, jumlah partai peserta Pemilu sebanyak 24 partai dengan jumlah calon yang cukup banyak. Tingginya tingkat persaingan membuat putra asli Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis ini belum berhasil meraih suara yang cukup untuk mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Bengkalis. ‘’Saya gagal, sejak saat itu saya melupakan dunia politik dan lebih menekuni kegiatan-kegiatan keagamaan.

Cukup lama juga sebelum akhirnya saja diajak bergabung dengan Partai PBB untuk kembali ikut pada bursa calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2014,” ujar Mawardi. Mendapat tawaran untuk kembali terjun di dunia politik, tidak lantas membuat ia menerima bulat-bulat. Melalui pertimbangan yang matang seberapa besar manfaat serta peluang dirinya untuk tetap istiqomah pada kegiatan-kegiatan kegamaan yang selama ini ia tekuni. Setelah melalui pertimbangan yang matang dan tidak lupa memohon petunjuk dari Allah SWT, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia politik.

Ada misi khusus yang ia siapkan seandainya terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis, yaitu tetap berdakwah melalui jalur politik. “Agama bagi saya itu nomor satu, tidak ada alasan untuk dinomorduakan. Begitu saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, saya pun sudah istiqomah, kalau terpilih nanti akan tetap berdakwah dan memberi warna pada setiap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah,” ujarnya mantap.

Politik untuk Kemaslahatan
Kedudukan anggota dewan merupakan jabatan politis, artinya tidak terlepas dari intrik-intrik politik yang bagi sebagian orang selalu dinilai negatif. Menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi. Namun, pendapat seperti itu tidak berlaku bagi Mawardi. Pria yang dibesarkan kental dengan ajaran-ajaran Islam mengatakan, politik hanyalah sebuah cara, yang bernilai positif kalau sejak awal diniatkan untuk kemaslahatan umat. Sebaliknya, bernilai negatif kalau sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Bagi ayah tiga anak ini, ia cenderung memanfaatkan jabatan politis ini untuk hal-hal yang bisa memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, Mawardi mengatakan, harus diingat bahwa setiap jabatan politik hakekatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik baiknya.

 Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungkan kepentingan golongan sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kedua, erat yang disebut di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya Masuliyyah atau pertanggung jawaban (accountability), sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dan tugas-tugasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab ini menurut Mawardi, bukan terbatas dihadapkan pada institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan dalam hal ini DPRD misalnya. Lebih penting lagi adalah tanggung jawab divhadapan Allah SWT, dan dihadapan mahkamah yang lebih adil besok yakni akhirat. “Bagi umat Islam mutlak pentingnya iman kepada Allah SWT dan pertanggung jawaban kita di hadapan-Nya,” ujarnya. Seorang anggota dewan, yang kesadaran tanggung jawabnya pada Tuhan sangat dalam secara otomatis memiliki built in control yang tidak ada takarannya. Ia memiliki kendali dari dalam yang sangat kuat untuk tidak terperosok kedalam rawa-rawa kemunafikan.

Tidak kalah pentingnya, menurut Mawardi, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip uhkuwah (brotherhood), yakni persaudaraan diantara sesama umat manusia. Dalam arti luar meliputi batas- batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Misalnya, setiap orang terlepas dari latar belakang manapun ia datang, jika dipukul pasti merasa sakit, jika tidak makan pasti akan merasa lapar dan seterusnya.

Konsep Islam
Jebolan salah satu Madrasah Aliyah ini mengatakan, dengan menganut prinsip-prinsip di atas, maka berdakwah melalui jalur politik sebenarnya menghasilkan manfaat yang sangat luar biasa dalam membangun peradaban umat. Keberadaan wakil rakyat dengan mengedepakan politik Islam akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti adanya kepentingan kelompok, tindakan- tindakan KKN di lembaga legislatif tidak perlu terjadi ketika politik Islam benar-benar dilaksanakan. “Ini merupakan bagian dari dakwah bil hal (perbuatan). Kita beri contoh, dalam politik Islam itu sepertiini,” katanya.