DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD - Komisi II DPRD Bengkalis terus memperjungkan Jalan Kabupaten Bengkalis yang menjadi ruas jalan nasional ke Provinsi untuk terus dikawal dan dapat diakomodir oleh pusat, kali ini Komisi II melalukan Follow Up ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau Kementerian PUPR di Pekanbaru, pada Jumat (22/10/2021).

Menurut keterangan Ketua Komisi II Ruby Handoko alias Akok saat berada dalam pertemuan tersebut, ia dan anggota ingin mendapatkan informasi terkait program jalan dan jembatan melalui APBN pada tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis.

"Kami merasa penyaluran APBN di Kabupaten Bengkalis minim sekali dibandingkan dengan penghasilan Kabupaten Bengkalis yang disumbangkan ke pusat yang jauh lebih besar, kami meminta bantuan ke BPJN agar jalan di Kabupaten Bengkalis dapat terakomodir khususnya di Rupat yang menjadi kawasan KSPN," tambahnya.

Selanjutnya, anggota komisi II Hendri merasa bangunan infrastruktur dari Nasional ke Kabupaten Bengkalis masih kurang. Ia mengusulkan beberapa hal untuk dijadikan jalan nasional, seperti Jalan Gajah Mada Mandau, Jalan Lingkar Barat, dan infrastruktur di Pulau Rupat yang statusnya sebagai kawasan pariwisata nasional.

"Kita memerlukan infrastruktur jalan, sarana komunikasi, dan air bersih yang menunjang pembangunan pariwisata di Pulau Rupat tersebut, sementara untuk bergantung kepada APBD tidak memungkinkan. Harapannya bagaimana Provinsi Riau dapat membantu Kabupaten Bengkalis memperjuangkan infrastruktur jalan ini ke pusat," ucapnya.

Kepala BPJN Riau Yuliansyah menjelaskan untuk usulan Kabupaten Bengkalis selalu didengungkan oleh Gubernur Riau di setiap ada event. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Lingkar di Pulau Rupat, pada akhir September Tim Kementerian PUPR dibawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah berkunjung ke Rupat.

"Jadi artinya, Provinsi tidak diam, ada usaha-usaha yang dilakukan. Salah satu anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi paling sering menyebut Rupat di pertemuan-pertemuan dengan menteri. Tetapi ada proses yang harus dilewati, yaitu melalui kajian-kajian," ujarnya.

Apa yang disampaikan DPRD Kabupaten Bengkalis juga menjadi program dari pemerintah Provinsi diusulkan untuk ditangani oleh APBN. Apalagi Rupat yang selalu disebut, karena merupakan kawasan KSPN.

Diakhir pertemuan, Ruby Handoko kembali memastikan dan meyakinkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BJPN) Riau terkait pulau Rupat yang memiliki berbagai status yang diberikan oleh pusat (KSPN, KSNP, Lokpri, daerah perbatasan dan daerah terluar).

"Kami berharap dengan status-status tersebut pembangunan yang ada di Pulau Rupat ditanggung oleh dana APBN. Masyarakat juga terus menyampaikan aspirasinya terkait hal ini, dan kami wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi tersebut ke Provinsi ini," tutupnya.