DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD - Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Provinsi Riau terkait pengawasan DPRD terhadap mitra kerja/OPD dalam hal mekanisme Pokir untuk dimasukkan ke dalam penyusunan RKPD, pertemuan ini turut dihadiri oleh anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, pada Selasa (07/12/2021).

Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan dan disambut oleh perwakilan DPRD Provinsi Riau yaitu tenaga ahli Banggar Marusaha Butar-Butar.

"Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan informasi berkaitan dengan pola penyusunan dan pengawasan Pokir yang diintegrasikan dengan Renja OPD. Ini penting bagi kami sebagai tambahan informasi untuk memperkuat posisi kami sebagai anggota DPRD," jelas Irmi Syakip Arsalan membuka pertemuan.

"Pokok-Pokok Pikiran DPRD dikelola oleh tenaga ahli fraksi dan dikoordinasikan dengan tenaga ahli Banggar sejak bulan Januari. Tenaga ahli fraksi mengumpulkan usulan Pokir setiap anggota dan disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang ada dalam Permendagri 90/2019," jelas Marusaha Butar-Butar selaku tenaga ahli Banggar DPRD Provinsi Riau.

Dalam pertemuan ini turut di diskusikan mengenai kamus usulan permasalahan yang belum maksimal dalam mengakomodir usulan anggota DPRD sehingga tenaga ahli fraksi benar-benar harus teliti agar tidak salah kamar dan nomenklaturnya. Selain itu, DPRD Provinsi Riau melakukan paripurna terlebih dahulu untuk hasil reses yang menjadi Pokir sebelum dilakukan penginput-an dalam SIPD.

Di sisi lain, Komisi I juga berkonsultasi terkait implementasi Perda yang telah disahkan namun belum maksimal diketahui oleh masyarakat. Ini menjadi Concern khusus bagi komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, bagaimana semua Perda yang sudah disahkan tidak sia-sia dan dapat diketahui oleh masyarakat.

"Kami ingin mendiskusikan berkenaan dengan pengimplementasian Perda yang masih berlaku. Kami mengakui bahwa Perda di Bengkalis belum efektif ditegakkan, jadi bagaimana langkah-langkah untuk mensosialisasikan Perda-Perda yang telah disahkan?" tanya Sanusi, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis.

Berkaitan dengan implementasi Perda yang disahkan, DPRD Provinsi melakukan promosi Perda di masyarakat sebanyak kurang lebih 16 kali dalam setahun. Adapun yang disosialisasikan tidak hanya Perda, tetapi juga peraturan, kebijakan dan lain-lain. Penyebarluasan terkait Perda ini diatur dalam Perpres 87/2014, tindaklanjut dari UU No.12/2013 pasal 183, dimana ada tiga jenis kegiatan penyebarluasan, yaitu penyebarluasan Prolegda, Ranperda dan Perda. Cantolan anggaran penyebarluasan ini bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan.

"Terkait dengan penyebarluasan Perda ini dapat menjadi catatan bagi pihak Sekretariat DPRD untuk dianggarkan pada tahun berikutnya," tegas Irmi Syakip Arsalan.

Disamping itu, H. Adri selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permasalahan terkait dengan pertambangan yang saat ini lagi bergejolak, salah satunya penambang pasir. Di daerah Kabupaten Bengkalis, seperti Pinggir, Bathin Solapan dan Rupat, terdapat beberapa lahan masyarakat yang digali menjadi pasir putih. Tetapi karena izin kewenangan sudah ditarik, menyebabkan penambang pasir tersebut ada yang tertangkap. Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis berharap kepada pihak DPRD Provinsi Riau dapat membantu dan menindaklanjuti hal ini dengan perangkat daerah agar masyarakat penambang pasir bisa hidup dengan tenang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa stabil.

"Saat ini kita perlu ketegasan Pemerintah Daerah untuk membantu dan mendorong masyarakat kecil untuk dapat hidup layak, setidaknya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari," tambah Simon Lumban Gaol, wakil ketua komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis.

Diakhir pertemuan, Nanang selaku anggota Komisi I DPRD Bengkalis, menyampaikan bahwa dengan adanya pertemuan ini diharapkan informasi yang didapat bisa dibahas lebih lanjut dalam internal DPRD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.