DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD - Untuk membangkitkan geliat koperasi dan UKM di pemerintah Kab. Bengkalis diperlukan usaha dan koordinasi yang intens bersama pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk mendapatkan program-program prioritas yang dikhususkan pada daerah.

Seperti yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD H. Misno beserta Komisi III yang diketuai oleh Sanusi, SH., MH bersama Sekretaris Adihan, SH, dan anggota yang mengupayakan program unggulan tersebut kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Provinsi Riau, Jumat (22/11/2024).

"Kami hari ini ingin berdiskusi sekaligus meminta arahan dari Pemprop Riau melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan  koperasi dan UMKM Provinsi perihal  program prioritas di dinas koperasi dan UMKM  kedepan dapat disinergikan dengan potensi koperasi dan UKM di Kab. Bengkalis. Antusias masyarakat terhadap UKM ini cukup tinggi. Tetapi banyak kendala yang dialami salah satunya SDM dan  pembinaan. Diperlukan dukungan dari Stakeholder terkait, Supplier, dan lainnya," terang Sanusi.

Wakil Ketua DPRD H. Misno berharap hasil dari pertemuan ini dapat diserap dan diaplikasikan di Kab. Bengkalis kedepannya untuk memajukan pelaku usaha industri kecil di daerah.

Terhadap pemasaran produk, sekretaris Komisi III Adihan meminta pemaparan tentang hal apa saja yang telah dilakukan oleh provinsi dalam hal memasarkan produk UKM di daerah.

Berbicara tentang koperasi, disampaikan oleh Fakhtiar Qadri bahwa perlu Support yang kuat dari semua pihak, Pemkab Bengkalis sudah melakukan berbagai langkah untuk koperasi dan UKM ini namun belum pada dasar potensinya.

"Kita ingin membuat koperasi yang bergerak di bidang perkebunan yang tidak termasuk dalam koperasi perusahaan, artinya petani menanam sendiri karena disitulah dapat membantu petani-petani tersebut, juga bantuan-bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhannya," ungkap Fakhtiar.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Romi Pasrah menjelaskan bahwa provinsi rutin melakukan pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota yang tentunya untuk bersinergi agar program-program pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat sejalan. Harapannya program pusat dapat dibawa ke daerah sesuai potensinya masing-masing.

Ada beberapa item yang dipaparkannya sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, garis besarnya terkait perijinan dan pembinaan, fasilitas pemasaran, promosi produk, fasilitasi untuk dapat bermitra dengan pihak ketiga atau swasta, pembiayaan terhadap KUR bagi UKM, BLUD, dan DAK.

Dalam pemasaran produk, provinsi dapat membantu pemasaran namun dalam bentuk lembaga, karena itu saat melakukan sosialisasi ke daerah diarahkan untuk membentuk koperasi yang menaungi para pengusaha,  dengan itu pelaku usaha mendapat bantuan dengan mudah dan legal.

Diakhir pertemuan, Ketua Komisi III Sanusi dan anggota berkomitmen bersama OPD terkait untuk melakukan Maping (Pemetaan) potensi-potensi Koperasi dan UMKM di Kab. Bengkalis untuk dikembangkan dan diandalkan.

"Kami yakin dengan sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya alam yang cukup dan sumber keuangan yang ada Kab. Bengkalis dapat menjadi PUSAT UMKM mampu meningkatkan sumber ekonomi kerakyatan yang bisa diandalkan di Provinsi Riau," ucap Sanusi.