DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD 2025, sekaligus membahas rencana kerja perubahan APBD tahun yang sama. Rapat ini bertujuan memastikan setiap program berjalan sesuai rencana serta menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya optimal.

Rapat berlangsung di Ruang Komisi I DPRD Bengkalis, Lantai II, pada Senin (25/08/2025), dan dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Hendrik Saputra Pangaribuan serta Wakil Ketua III H. Misno.

Pada kesempatan ini, Komisi I turut mengundang sejumlah perangkat daerah terkait, yaitu Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis serta para Camat dari Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, Siak Kecil, Rupat, dan Rupat Utara.

Ketua Komisi I Tantowi Saputra Pangaribuan menekankan pentingnya pertanggungjawaban setiap instansi dalam merealisasikan kegiatan sesuai pagu anggaran yang telah disusun berdasarkan kemampuan daerah. “Sebagaimana kita ketahui, kondisi keuangan daerah kita belum sepenuhnya maksimal, sehingga perencanaan harus lebih cermat,” ujarnya.

Bagian Hukum memaparkan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD 2025 serta rencana perubahan yang disesuaikan dengan target kemampuan anggaran. Menanggapi hal itu, Tantowi mengingatkan agar perhatian khusus diberikan pada Mess Pemda yang dinilai sudah tidak layak pakai.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi I, Horas Sitorus. Ia menegaskan agar fasilitas dan pelayanan mess segera dibenahi serta difungsikan sebagaimana mestinya. “Mess ini diperuntukkan bagi tenaga kerja lingkungan pemerintah daerah, bukan untuk masyarakat umum,” tegasnya. 

Dapot Hutagalung Sekretaris Komisi I juga mengusulkan penerapan aplikasi untuk mempermudah proses penginapan, menggantikan sistem manual, serta meminta perbaikan infrastruktur melalui koordinasi dengan Dinas PU.

Selain itu, Horas Sitorus juga mendorong setiap kecamatan menganggarkan BPJS bagi tenaga honorer agar mereka memperoleh jaminan kesehatan dan tidak terbebani biaya pengobatan.

Anggota Komisi I lainnya pun mengingatkan para camat untuk lebih teliti dalam merencanakan kegiatan, agar tidak terjadi tunda bayar. “Kami berharap setiap kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan juga melibatkan anggota Komisi I DPRD Bengkalis,” kata H. Zamzami.

Menanggapi masukan tersebut, Camat Bukit Batu, Acil, menyatakan setuju dengan usulan penganggaran jaminan kesehatan bagi tenaga honorer.