DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis laksanakan rapat kerja bersama mitra kerja komisi IV membahas terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2025 dan rencana kerja tahun 2026, Senin (25/08/2025).

Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang partisipatif, dan terfokus pada kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan rapat kerja bersama seluruh mitra kerja. Pertemuan ini dilaksanakan guna membahas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, sekaligus merancang rencana kerja untuk tahun anggaran 2026 dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif.

Rapat dihadiri oleh sejumlah OPD unggulan di Bengkalis, termasuk Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra), RSUD Bengkalis, RSUD Mandau, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Dinas Perpustakaan Kabupaten Bengkalis. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan seluruh anggota Komisi IV.

Dalam sambutannya, Irmi Syakip Arsalan menekankan pentingnya langkah strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan lembaga legislatif dalam menyinergikan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ia mengajak seluruh OPD untuk secara proaktif menyusun program sesuai dengan skala prioritas daerah dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

“Kolaborasi yang kuat antara OPD, TAPD, dan DPRD bukan hanya kebutuhan, tapi kewajiban bersama. Forum seperti ini harus menjadi wadah serius untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini belum terakomodir. Kualitas pelayanan publik yang lebih baik, transparan, responsif, dan inklusif hanya bisa terwujud jika semuanya berjalan bersama secara sinergis,” tutur Irmi.

Ia menambahkan bahwa pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak berjalan bersama secara sinergis. Dengan pendekatan anggaran yang lebih akuntabel dan terbuka, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Rencana kerja 2026, lanjutnya, harus menjadi cerminan dari semangat pelayanan yang adil, berkeadilan, dan berdampak nyata.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menyambut baik sinergi yang terjalin dalam rapat ini. Ia menegaskan bahwa semua rekomendasi dari Komisi IV harus menjadi pedoman utama dalam perencanaan program ke depan, agar bantuan dan kebijakan pemerintah benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Dari pagu anggaran yang ada, kami harap dapat digunakan sebaik-baiknya. Harus ada koordinasi yang baik antar pihak, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyasar pada apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara mitra kerja dan Komisi IV, diharapkan program-program pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Hendrik.

Wakil Ketua Komisi IV, Ahmad Husein, menyoroti pentingnya menggali potensi setiap OPD guna mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ia mengajak seluruh pihak untuk saling membantu dalam meringankan beban pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Pemerintah juga menekankan agar anggaran daerah digunakan sebaik mungkin, terutama untuk sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami mengingatkan agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan. Anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar, terutama pelayanan kesehatan, tidak hanya fokus pada sektor kesehatan, perhatian juga diarahkan pada pemerataan akses pendidikan. Para koordinator wilayah (korwil) diminta untuk mendata secara cermat sekolah-sekolah yang masih membutuhkan bantuan, baik dari segi infrastruktur maupun sarana penunjang pendidikan,” ujarnya.

Hal ini juga kembali dipertegas oleh Febriza Luwu yang menyampaikan bahwa implementasi rekomendasi Komisi IV harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa dengan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif, pembangunan daerah dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan lebih merata.