DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan studi banding ke Badan Gizi Nasional Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Regional Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Jumat (31/10/2025).

Kunjungan ini membahas quality control dan optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi (MBG) ke lembaga pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Dalam kesempatan itu, Irmi Syakip Arsalan menyampaikan bahwa program MBG merupakan inisiatif baik dari pemerintah pusat dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia.

"Program ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak agar semakin baik. Kami di DPRD Bengkalis ingin memperkuat dukungan terhadap program ini, tetapi tentu harus memahami secara utuh bentuk pelaksanaannya. Karena itu, kami ingin menggali lebih dalam tentang pengawasan dan quality control agar distribusi MBG di lembaga pendidikan berjalan optimal,” ujarnya.

Irmi juga menekankan pentingnya pengawasan dan sistem quality control yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, serta mendorong adanya kolaborasi efektif antara APBD dan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan program ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Muhammad Isa menyoroti praktik serupa di Malaysia, di mana program makanan bergizi difokuskan pada pemberian susu kepada anak-anak SD.

"Di Indonesia, program ini diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan anak-anak dan menjadi investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia, meski membutuhkan anggaran yang cukup besar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPPG Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, menjelaskan bahwa program makan bergizi nasional telah melalui berbagai riset dan uji coba sebelum dijalankan. Program ini bertujuan untuk mengurangi stunting dan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, dengan pengawasan ketat terhadap standar dapur, sanitasi, dan manajemen.

Ia menambahkan, pelatihan teknis dan teori diberikan kepada relawan pengelola dapur, sementara menu disusun oleh ahli gizi agar memenuhi standar kesehatan.

"Program ini tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga berdampak ganda dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli. Hingga Oktober, jutaan anak di Indonesia telah menerima manfaatnya,” jelas Syartiwidya.

Namun demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan tenaga ahli gizi dan akuntan di beberapa daerah, serta masalah kualitas bahan baku.

"Kami menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk mencegah kejadian seperti keracunan makanan. Semua dapur wajib bersertifikat dan memenuhi standar nasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Nurhasanah menyoroti perlunya memperluas cakupan penerima manfaat MBG, termasuk bagi anak-anak di pesantren yang sering menghadapi keterbatasan biaya dan kualitas makanan.

Menanggapi hal itu, Syartiwidya menegaskan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata lebih banyak pesantren agar bisa memperoleh bantuan.

"Semua anak Indonesia berhak mendapatkan dukungan gizi yang layak. Pemerintah terus berupaya agar tidak ada anak yang tertinggal, meskipun masih ada tantangan dalam pendataan dan penerimaan di beberapa sekolah,” tutupnya.