DPRD

Humas DPRD – Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Dprd Kabupaten Bengkalis Terhadap Nota Keuangan dan Renperda Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017, Selasa 17 Oktober 2017 di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis Lantai II, Turut hadir, Bupati dalam hal ini diwakili Plt. Sekda Kabupaten Bengkalis, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dan para undangan. Adapun pandangan umum yang akan di sampaikan oleh 7 (tujuh) Fraksi di DPRD yaitu :

Pertama, Bpk Zamzami, SH (Fraksi Partai Amanat Nasional), memberikan masukan sebagai berikut :

Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan antara belanja yang dilakukan dengan pendapatan yang di dapat Daerah. Hal ini tentunya selaras dengan kondisi keuangan Daerah yang setakat ini mengalami defisi Anggaran.

Terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun anggaran 2017, Fraksi PAN DPRD Bengkalis meminta agar Pemerintah Daerah lebih selektif dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan memberikan rasa aman, nyaman, serta harus menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat.

Terhadap sumber Keuangan Daerah, Fraksi Pan DPRD Bengkalis Meminta agar Pemerintah Daerah tidak hanya menggantungkan sumber keuangan pada dana bagi hasil saja. Seperti yang kita fahami bersama bahwa DBH bersifat sangat fluktuatif dan tergantung pada lifting perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah kabupaten Bengkalis. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Daerah untuk dapat lebih menggali dan mengeksplor terhadap sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, secara khusus meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat program padat karya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Fraksi PAN DPRD Bengkalis ingin menyegarkan ingatan kita bersama sebagaimana sebagaimana janji Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 terkait meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia, bahwa arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penjabarannya adalah memberikan dukungan terhadap upaya – upaya pendirian Universitas dan peningkatan kualitas perguruan tinggi agama dan vokasi (Strategi dan Arah Kebijakan – RPJMD BAB VI Hal.9). Selaras dengan hal tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus memberikan bantuan pembangunan infrastruktur serta operasional perguruan tinggi yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Terkait ranperda yang sudah masuk dalam prolegda tahun 2017, Fraksi PAN DPRD Bengkalis mendorong untuk segera dibentuk pansus agar rancangan peraturan Daerah tersebut dapat segera di sahkan dan di berlakukan mengingat waktu yang sudah semakin singkat.

Fraksi PAN DPRD Bengkalis secara khusus ingin memberikan apresiasi terhadap Bank Riau Kepri yang notabane merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah. Dalam kurun waktu beberapa tahun, modal yang telah diberikan dapat di kembalikansebagaimana kesepakatan yang dibuat. Untuk itu kami meminta Pemerintah kabupaten Bengkalis untuk dapat mempertimbangkan penambahan penyetaraan modal kepada Bank Riau – Kepri kedepan.

Kedua, Bpk Syahrial, ST (Fraksi Partai Golongan Karya), menyampaikan, mengomentari dan menyoroti  sebagai berikut :

-   Fraksi Golkar meminta Pemerintah Daerah melakukan Penuntasan Kegiatan-Kegiatan yang berkesinambungan dari tahun 2016 – 2017.

-   Terhadap Nota keuangan ini Fraksi Golkar berharap di RKA Pemerintah Daerah mampu menjelaskan item per item.

-   Fraksi Golkar juga meminta kepada Pemerintah Daerah kalaupun ada yang dirasionalisasi item ap saja yang dirasionalisasi.

Terjadinya trend penurunan Pendapatan Daerah yang cukup signifikan, terutama dari penerimaan dana perimbangan, penambahan alokasi belanja dan adanya perubahan pembiayaan Daerah Pemerintah dituntut untuk melakukan suatu upaya :

-  Melakukan suatu upaya Daerah Kabupaten Bengkalis memulai aksi sedikit – demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap DBH.

-  Pemerintah Daerah harus proaktif mencari masukan lain selain DBH, dan harus kejar bola baik ketingkat provinsi maupun pusat.

-  Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan evisiansi dan fokus terhadap kebijakan RPJMD.

-  Fraksi Golkar juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurangi kegiatan – kegiatan yang hanya bersifat serimonial tanpa menyentuh persoalan       kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Bpk H. Jasmi (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), menyampaikan pandangan umum kedalam beberapa poin penting sebagai berikut :

Perubahan APBD yang dilakukan sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah dan pembiayaan yang semula ditetapkan. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada Pemerintah agar kiranya prioritas pembangunan yang berpengaruh secara langsung pada ekonomi kesejahteraan masyarakat yang sangat perlu dan mendesak harus menjadi prioritas utama dan serius guna terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya terkait dengann pembayaran hutang ke RSUD mandau dan Bengkalis tahun 2016 sekitar 17 milyar Fraksi partai Keadilan Sejahtera mohon diperhatikan solusi jalan keluarnya karena terkait dengan keberlangsungan tenaga Medis dan Operasional.

Adapun poin ketiga pada pandangan Fraksi PKS ini adalah struktur anggaran keuangan pemda betul – betul dikaji dan dibagi secara proporsional dan seimbang mengacu pada ketentuan yang ada dan pemasukan dan pengeluaran pendapatan. Fraksi PKS menginginkan seminimal mungkin tunda bayar untuk pekerjaan – pekerjaan yang ada di Bengkalis.

Poin empat yang ingin kami sampaikan dan juga perlu mendapat perhatian serius adalah terkait prioritas pembayaran untuk tenaga honorer dan tenaga kontrak, Fraksi PKS memohon kepada Pemerintah Daerah.

Dan terakhir, Fraksi PKS berharap Pemerintah agar lebih serius dalam mengoptimalkan segala potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hari ini belum terkelola secara baik. PAD yang optimal dapat mengurangi ketergantungan kita pada bagi hasil migas. Kita sama – sama maklum bahwa secara nasional ekonomi kita belum stabil terutama pada sektor migas, harga minyak yang belum membaik serta produksi minyak yang belum menggembirakan tentunya berpengaruh terhadap keuangan kita.

Keempat, Ibu Febriza Luwu (Fraksi PDI Perjuangan), menyatakan sikap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Terjadi kenaikan Pendapatan Daerah dari dana perimbangan yang dijelaskan dalam penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2017, bahwa penambahan tersebut lebih pada selisih besar angka tunda bayar kegiatan tahun 2016, yang dialokasikan ke dalam penjabaran APBD tahun anggaran 2017 sebesar 421 Milyar dengan besaran oengurangan dari efisiensi belanja tahun Berjalan. Kondisi tunda bayar kegiatan, juga akan terjadi di tahun 2017, karena terjadinya defisit Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017, maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk merasionalisasikan Belanja Daerah yang antara lain : Pemberian insentif kepada ASN Kabupaten Bengkalis dan Pemangkasan Anggaran Desa.

-       Membuat formasi baru terhadap penghitungan insentif dengan sistem reward and funisment (target pemangkasan/penghematan 50%) atau setara Rp. 300 Milyar.

-       Alokasi SPPD OPD serta belanja rutin OPD yang Proofesional.

-       Menyegerakan Tim Khusus menarik APBN sebesar-besarnya ke Bengkalis.

Dalam penjelasan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2017, penambahan pendapatan asli Daerah terjadi karena adanya tambahan Dana Bos, sedangkan Target penerimaan dari Retribusi Daerah mengalami pengurangan atas pertimbangan realisasi hingga Triwulan III tahun 2017, dengan kondisi ini, kami minta secepatnya 

Memaksimalkan percepatan peningkatan PAD dengan serius dan Fokus dengan membangun sumber-sumber keuangan baru, mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, pajak Daerah dan usaha – usaha milik Daerah.

BAPENDA segera membuat format perubahan BJOP dan mengevaluasi seluruh perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan amanah UU terkait MoU Plasma untuk kepentingan pajak Daerah, terutama peningkatan pajak perhotelan parkir.

Membuat formasi baru target PAD setiap SKPD dengan memberikan penghitungan insentif dengan sistem reward and Funisment dibuktikan dengan fakta Integritas.

Terjadinya keterlambatan dana transfer pusat ke Daerah di tahun 2017 salah satunya adalah diakibatkan lambatnya pelaksanaan pelelangan kegiatan APBD tahun 2017, sehingga progres realisasi APBD 2017 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terhadap pelayanan hak dasar kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Bengkalis yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2017, baik jumlah anggaran dan kepesertaannya, dimana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku penjaminan kesehatan tersebut dilakukan oleh BPJS.

Kembali kami ingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mempercepat proses pemekaran Kelurahan/Desa dan Kecamatan diwilayah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Kemenko Maritim dan Kementrian Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bengkalis Disarankan secepatnya menguasai lahan Pariwisata di Kecamatan Rupat Utara sehingga kedepan siapapun Investor dan pihak ketiga yang berinvestasi pada sektor Pariwisata ini harus berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah kabupaten Bengkalis untuk mengikuti saran hasil rapat dengan Tiga Kementerian tersebut dan secepatnya membentuk tim Khusus percepatan status kawasan ekonomi khusus pariwisata pulau rupat karena ini hanya menunggu kajian akademisnya saja.

Kelima, Bpk Sukaddi (Fraksi Partai Demokrat), mengritisi hal – hal strategis dan beberapa hal penting yang menjadi catatan dalam pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yaitu 

Fraksi Partai Demokrat dalam RANPERDA perubahan ini menegaskan Pemerintah Daerah agar lebih jeli dalam menyusun perencanaan program seperti apa konsep perencanaan Pemkab Bengkalis yang berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektifitas dengan skala prioritas, seperti merencanakan sebuah bangunan, jalan, pengadaan-pengadaan barang dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian menyesuaikan kondisi dan situasi dengan mengacu pada jutlak dan juknis serta regulasi hukum.’

Dalam dokumen anggaran APBD tahun 2017 baik APBDP tahun 2017 Fraksi demokrat mengingatkan pada Pemkab Bengkalis lebih transparansi tentang angka hasil berapa nilai APBD murni baik yang sudah dirasionalisasi oleh kebijakan Pemerintah pusat, dan dipublikasikan dengan rinci dan jelas.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis dalam anggaran perubahan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 berdasarkan pidato bupati tentang kebijakan umum anggaran APBD tidak terdapatnya asumsi dan target yang sangat jelas sesuai yang direncanakan dalam perencanaan namun kami juga tidak melihat kebijakan umum maupun anggarannya.

Dengan alokasi belanja Daerah untuk jaminan kesehatan Fraksi, Partai Demokrat Kabuapten Bengkalis mempertanyakan dalam upaya Pemkab meningkatkan pelayanan kesehatan, Fraksi kami meminta jumlah jaminan kesehatan terhadap masyarakat tentang kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Bengkalis dilihat dari pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini, bagaimana para meter tolak ukurnya. Mohon jelaskan.

Peningkatan pendapatan asli Daerah di APBD perubahan di asumsikan meningkat Rp. 203.780.298.425,66. Fraksi kami justru belum lihat aset Daerah yang optimal sehingga bisa berkontribusi secara signifikan untuk PAD. Seperti apa pengelolaan aset Daerah seperti pujasera Duri, Waterboom Bengkalis, Kolam Renang di wonosari, pariwisata Selat Baru, pariwisata Rupat, pariwisata Bukit Batu dan lainnya, serta pelabuhan BUMD Bengkalis dan pelabuhan atau dermaga lainnya.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis menyarankan pada Pemkab Bengkalis dalam anggaran perubahan APBD tahun 2017, mendorong sektor pertanian dan kelautan secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan, disamping dapat menggerakkan ekonomi lokal juga bisa mengurangi angka kemiskinan di desa – desa karena sebagian warga miskin adalah bekerja disektor tani dan nelayan. Dengan adanya perubahan regulasi tentang kewenangan sekolah, maka berdasarkan undang – undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Bengkalis berkewajiban mengelola dan mengembangkan SD dan SMP.

Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis menanggapi terdapatnya keuangan Daerah terjadinya kekosongan agar dapat instansi terkait lebih transparan pada masyarakat mengenai Out dan IN APBD Kab. Bengkalis tahun 2017. Mohon diperjelas dan dipublikasikan perutukannya.

Keenam, Bpk Lamhot Nainggolan (Fraksi Gerindra Garuda Yaksa), menyampaikan pandangan umum Fraksi sebagai berikut :

APBD merupakan dokument publik yang menjadi instrument penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif dan akuntable, hal ini bisa dipahami karena di dalam APBD terdapat perencanaan menyangkut pendapatan dan belanja serta Pembiayaan Daerah yang di asumsikan secara terukur selama 1 tahun. Dalam Perjalanannya asumsi yang dibuat dalam APBD tidak selalu sejalan dengan implementasinya baik di pos Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan sehingga diperlukan penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan dimana penyesuaian tersebut dilakukan APBD Perubahan.

Selanjutnya mengingat waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan Perubahan APBD yang relatif sempit, maka dengan ini kami mengingatkan kebijakan terhadap perencanaan pada pos Belanja, yaitu Belanja hanya dilakukan dengan kriteria :

Ø  Belanja wajib & mengikat

Ø  Belanja yang sangat penting & mendesak

Ø  Belanja yang realistis 7 terukur bisa dilaksanakan dari segi waktu dan aspek teknis pelaksanaan

Ø  Belanja sebagai konsekuensi kebijakan Pemerintah pusat

Mengingat singkatnya waktu di APBD P 2017, kami Fraksi Gerindra mendesak kepada Dinas PU dan Dinas Perumahan Pemukiman lebih memprioritaskan program yang sifatnya cepat terlaksana dan jangan sampai membuat program yang jelas – jelas tidak mungkin bisa dilaksanakan di bulan Desember, terutama yang berhubungan dengan fisik, kecuali ada hal yang sifatnya mendesak.

Penambahan anggaran di beberapa OPD Mohon di prioritaskan hal-hal yang sifatnya mendesak dan bisa dipastikan di Tahun 2017 bisa selesai, jika ada kegiatan fisik yang masih di ragukan, mohon di Drop dan di agendakan di tahun 2018.

Ketujuh, Bpk Firman (Fraksi Gabungan Negeri Junjungan), ada beberapa catatan penting diantaranya sebagai berikut :

Pendapatan Daerah. Dengan kondisi keuangan Daerah sebagaimana telah dijelaskan diatas mengalami penurunan yang signifikan, kami melihat belum adanya upaya seriusyang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi pendapatan Daerah. Pengurangan realisasi retribusi Daerah hingga triwulan III tahun 2017 ini semestinya tidak terjadi, karena perkiraan tersebut semestinya sudah disertakan dengan formulasi kebijaksanaan dalam implementasinya.

Dana perimbangan. Alhamdulillah kita bersyukur dengan bertambahnya transfer dari pusat ke Daerah tersebut dapat menyelesaikan ti=unda bayar kegiatan 2016, karena hal ini berkaitan dengan para pelaku usaha lokal yang juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017 ini hendaknya juga memperhatikan pelaksanaan program prioritas untuk dapat terlaksana dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat menyesuaikan belanja langsung dan belanja tidak langsung secara proporsional. Pengurangan anggaran terhadap kegiatan – kegiatan rutin, rapat – rapat, perjalanan dinas, honor – honor kegiatan, acara – acara seremonial dan kegiatan – kegiatan yang lainnya yang dirasa tidak memiliki saling keterhubungan yang kongkrit terhadap pencapaian program prioritas guna mengefisiensi anggaran.

Terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang belum benar-benar pulih sebagaimana yang kita maklumi bersama ini hendaknya juga berbanding lurus dengan upaya – upaya yang ditempuh dalam mengatasi situasi ini, peningkatan kinerja, perubahan budaya kerja, budaya hidup sederhana, budaya bekerja dengan anggaran yang efisien.