DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Ketua DPRD Bengkalis beserta anggota melakukan hearing dengan perwakilan Mahasiswa Kab. Bengkalis, Senin (20/3). Hearing tersebut bertujuan untuk membahas dan mencari solusi terkait tiga tuntutan mahasiswa, yaitu peningkatan beasiswa, rendahnya gaji guru madrasah dan masalah abrasi pantai.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir, S. Ag. M.Si, Wakil Ketua I H. Indra Gunawan Eet, Ph.D, beserta anggota Irmi Syakip Arsalan, S.Sos, Dr. Morison Batihong Sihite, Syahrial, ST, Syaukani, dan Indrawan Sukmana, ST. Sedangkan dari OPD  dihadiri oleh Kabag Kesra H. Suwartto dan staff, Kepala Dinas Pendidikan Edi Sakura dan staff. Turut hadir perwakilan-perwakilan dari mahasiswa STAIN, Politeknik, dan AKN Kab. Bengkalis.

Terkait dengan beasiswa yang dituntut oleh mahasiswa Ketua DPRD Bengkalis menjelaskan bahwa pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar 4,6 M naik 10% dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 400 juta.

Sejalan dengan hal tersebut, Kabag Kesra menyebutkan pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap konsisten memberikan bantuan pendidikan. Walaupun saat sekarang sedang terjadi rasionalisasi tetapi khususnya dari Kesra tetap mempertahankan dan meningkatkan anggaran beasiswa tersebut.

Penurunan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa disebabkan oleh meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan anggaran terbatas akibat rasionalisasi. “Jika ingin ditingkatkan, maka perlu dilakukan klasifikasi nilai IPK untuk mendapatkan beasiswa” Ujar Abdul Kadir.

Selanjutnya,mahasiswa D2 mendapat angin segar karena untuk tahun 2019 nanti pemerintah akan menganggarkan dana untuk beasiswa bagi mahasiswa D2.

Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis Indra Gunawan Eet menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah sudah mencoba menganggarkan dana gaji guru madrasah, yang menjadi kendala adalah ketersediaan anggaran, ada skala prioritas dalam penganggaran dana. Tetapi Komisi IV akan mencoba untuk mendorong terjadinya penambahan di APBD Perubahan.

Edi Sakura selaku Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa untuk gaji guru madrasah sebenarnya merupakan kewenangan dari Kemenag, tetapi Dinas Pendidikan tetap terus membantu dengan resiko apapun. Untuk tahun 2019, penanganan gaji guru madrasah akan di mandatkan penuh pada Kemenag.

Untuk masalah penanganan abrasi pantai, Syahrial ST selaku Ketua Komisi II menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dana setiap tahunnya, tetapi kawasan yang terkena abrasi sangat banyak. Ada skala prioritas.

Komisi II beberapa bulan yang lalu sudah berkoordinasi bersama pihak Provinsi untuk terus menerus melakukan dorongan agar alokasi APBD Provinsi meningkat demi mensupport Pembangunan Infrastruktur. Dalam hal ini Komisi II akan terus mendampingi Provinsi dalam melakukan Riset, Sosialisasi, dan menyediakan alat alat dalam pembangunan pengaman pantai agar struktur pengaman pantai tidak cepat hancur.

Selanjutnya Ketua Komisi II DPRD Bengkalis juga mengharapkan agar Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau juga mengajukan anggaran untuk Kecamatan Bengkalis yang juga memiliki masalah dengan adanya abrasi pantai.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang notabennya dalam kondisi besar semua kebutuhan dananya, jadi harus ada yang diprioritaskan”, ujarnya.

Irmi syakip arsalan juga mengatakan bahwa penanganan abrasi tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten saja, tetapi harus ada sharing antara provinsi dan pemerintah pusat.