Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia
me

KADERISMANTO

Wakil Ketua DPRD

Data Personal


Tempat/Tgl Lahir :
Batu Panjang, 12-10-1978
Agama :
ISLAM
Jenis Kelamin :
L
Status Perkawinan :
KAWIN

Keluarga


Nama Istri/Suami :
Mila Fitria
Jumlah Anak :
3 Anak

Fraksi & Daerah Pemilihan


Fraksi :
Fraksi PDI-P
Daerah Pemilihan :
MANDAU

Posisi di Komisi


Nama Komisi :
Jabatan :

Posisi di Badan Kelengkapan


Nama Badan :
Badan Anggaran (Wakil Ketua)

Jabatan di Badan Publik


Jabatan :

Jabatan di Komisi Publik


Jabatan :

Riwayat Pendidikan


1. SDN 01 Batu Panjang, Rupat                                                           
2. MTSN Kota Bengkalis
                                                          
3. MAN Kota Dumai
                                                          
4. Universitas Lancang Kuning (Masih Kuliah)

Riwayat Pekerjaan

1. Ketua PAC PDIP Rupat
2. Ketua DPC PDIP Kabupaten Bengkalis 
3. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis (2014-2019)
4. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis (2019-2024)

Riwayat Organisasi

1. Ketua PAC PDIP Rupat                                                          
2. Ketua DPC PDIP Kabupaten Bengkalis
3. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau (2019-2024)

Biografi

Kaderismanto merupakan Buah hati dari pasangan Ridwan (ayang) bin dayah bin kitam dan alm Raimah Binti Katan bin Fatah merupakan putra Melayu bersilsilah keturunan dari Siak Sri indrapura berpadu dengan Koto Intan Pasir Pengaraian Rokan Hulu. Generasi penerus Datok Sri bejuangsa atau yang lebih terkenal dengan Datok lima puluh salah satu dari empat datok kerajaan siak sri inderapura sekaligus penghulu onder distrik Mandau dan provinsi siak pada zaman nya. Pria yg akrab di sapa bang Kade ini mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1999 yang lalu dengan Menempatkan pilihan nya kepada partai idiologis nasionalis Pdi Perjuangan sebagai Simbol kebangkitan Rakyat dan kebangkitan Demokrasi yang didirikan salah satu Anak Proklamator Bung Karno Megawati Soekarno Puteri.

Dilahirkan 40 tahun silam di sebuah Kampung Batu Panjang -- Pulau Rupat Bengkalis tepatnya pada 12-10-1978. pribadi berkarakter lembut dan santun, tegas dan lugas memiliki semangat juang tinggi dalam setiap upaya mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat kampung halamannya. Sosok yang tumbuh dan besar di Kota Duri ini pernah mengecap Pendidikan sebagai santri di Pesantren Al-Huda dan Pondok Pesantren Baitul Arqom Jember Jawa Timur hingga menyelesaikan pendidikannya di tingkat ini pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Dumai dan meneruskan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Riau. Kaderismanto yang akrab disapa Bang Kade ini adalah sosok pengagum Bung Karno sang Prolamator dan pengagum KH. Hasyim Asy’ari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sehingga sampai hari ini pun Kade tetap eksis di partai Nasionalis serta Eksis sebagai Muhtasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis.

Bang Kade memiliki Seorang Istri (Mila Fitria) Wanita Berdarah Minang yang telah menemaninya 14 Tahun silam, dikaruniai 3 Orang Anak ( 2 Putri dan 1 Putra), Putri Sulung bernama Siti Khaleda Syifa Natasya saat ini tengah menempuh Pendidikan di Pondok Pesantrean Diniyah Puteri Padang Panjang-Sumatera Barat, anak Kedua nya seorang putra Askhiya dzakie ‘abdalla saat ini menempuh Pendidikan di SD IT Mutiara Duri, si Bungsu nya yang lucu Labiqa Fathinniran Kamila menimba ilmu di SD IT Al-kautsar Duri. Ketiga Buah hatinya disekolahkan pada Pendidikan Agama agar memiliki Pondasi yang Kuat untuk bekal kehidupan mereka di masa depan.

Dari Kampong Untuk Negeri Terinspirasi semangat juang sang proklamator Bung Karno dan semangat jihad KH. Hasyim Asy’ari, Kaderismanto berkomitmen untuk terus berjuang lewat PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik yang diyakininya. Kekaguman pada sosok Bung Karno, tokoh revolusioner, proklamator dan presiden pertama Indonesia ini, berbekal Pendidikan agama yang dimiliki di implementasikan lewat perjuangan di jalur politik praktis, dengan mengedepankan prilaku politik yang Islami, Honesty, Integrity & Courtesy. Bermodal semangat juang tinggi dan pantang menyerah itulah akhirnya membuahkan hasil. Pada pencalonan Pemilu Legislatif 2014 dari daerah pemilihan Kecamatan Mandau A, Bang Kade terpilih sebagai anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019 dan saat ini ia kembali diberikan amanah oleh masyarakat kecamatan mandau untuk duduk kembali di kursi parlemen periode 2019-2024. Tidak hanya sampai di situ, Kaderismanto dipercaya partainya menjadi salah satu nahkoda atau unsur pimpinan di DPRD Bengkalis. Sebuah jabatan strategis dan prestise sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Setelah menapakkan kaki di lembaga legislatif, ia masih memendam cita-citanya yang panjang sejak bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 1999 lalu, yaitu berjuang untuk kepentingan masyarakat yang tertindas dan termarjinalkan, selaras dengan ajaran Islam dan Bung Karno.

“Dalam konteks perjuangan Bung Karno, ada ajaran marhaenisme Yaitu tentang wong cilik yang tertindas, harus diperjuangkan nasibnya. Alat perjuangan itu melalui kelembagaan resmi di pemerintahan, dimana duduk sebagai bagian dari wakil rakyat Tapi kita sendiri merasa tidak memiliki kewenangan penuh dalam bentuk partisipatif menjalankan amanah tersebut karena kewenangan yang sangat terbatas dalam hal mensinergikan program yang menjadi harapan dan hajat hidup masyarakat,”ujar Bang Kade.

Kemudian sebagai salah satu pelopor generasi muda Mandau kaderismanto berkeyakinan bahwa apa yang menjadi harapan dan cita cita masyarakat suatu saat dapat terwujud dengan cara semua pemangku jabatan baik legislatif dan eksekutif bergandengan tangan dan bekerja keras membuat inovasi inovasi dan terobosan baru dalam semua hal, mulai dari Menggali potensi pendapatan Asli Daerah, peningkatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, jaminan kesehatan Daerah (Jamkesda), subsidi rumah untuk rakyat, Pendidikan yang benar benar Bermartabat, pembangunan kepariwisataan sebagai sumber Pendapatan Baru bagi Daerah dan pembangunan Infrastruktur serta sumber daya manusia.

Persoalan lain yang menjadi kerisauan pengagum Bung Karno dan KH. Hasyim Asy’ari ini adalah proses pembangunan yang bergulir sejak otonomi daerah (Otda) tahun 2001, belum dapat menjadikan rakyat dalam posisi yang kuat secara ekonomi dan kesempatan. Hal itu tidak terlepas dari sistim manajerial pemerintahan yang ada di dalam pengelolaan pembangunan maupun keuangan daerah.

Pihak eksekutif selaku eksekutor pelaksana kegiatan pembangunan khususnya di Bengkalis, masih lemah serta belum efisien dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pihak eksekutif semestinya harus cerdas menggali potensi daerah yang mendatangkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, tentu saja dengan mensinergikan semua potensi ekonomi lokal yang ada. Potensi-potensi untuk menggali PAD di Kabupaten Bengkalis ini sangatlah besar, intinya tergantung kepada kepala daerah melalui pihak terkait mau atau tidak nya menggali potensi tersebut. “Kita melihat sejak beberapa tahun belakangan, Tidak ada upaya untuk melakukan terobosan terobosan yg inovatif dalam hal meningkatkan pendapatan Daerah,sehingga dari program yg ada terkesan stagnan dan normatif,tidak ada terobosan program yang dampaknya dapat di rasakan masyarakat secara lansung terkait dgn peningkatan ekonomi dan pengurangan pengangguran.tentu saja ekonomi tidak tumbuh dgn baik karna uang yg berputar sangat kecil di sebabkan masyarakat banyak yang menganggur.indikator dari semua visi misi pemerintah daerah selama 4 tahun terakhir ini tidak dapat di ukur bahkan tak terlihat di beberapa sisi.

Di bidang Kesehatan
Kade menginginkan program jamkesda mesti di kembalikan dengan sistim subsidi dari pemerintah, dimana pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat kab.Bengkalis secara berjenjang, jaminan kesehatan tersebut dinilai dari taraf ekonomi masyakarakat, bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah maka pemerintah daerah memberikan subsidi penuh untuk jaminan kesehatan dengan menggunakan Jamkesda yang telah dikoneksikan keseluruh rumah sakit Daerah dan swasta, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke atas pemerintah daerah tetap memberikan subsidi melalui BPJS yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dari sisi pendidikan, peserta didik menurut penilaiannya masih jauh dari kata layak, dikarenakan masih banyak anak-anak kabupaten bengkalis yang masih belum mencicipi pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua, selaras dengan Program yang telah dilakukan pemerintah Pusat setiap Pendidikan yang benar-benar gratis dengan cara memberikan subsidi penuh kepada seluruh siswa yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis. hal ini juga menjadi perhatian serius bagi pria yang akrab disapa kade ini.

Perumahan Untuk Rakyat
Pada tiap tiap kunjungannya bertemu masyarakat,Politisi Muda Mandau ini masih banyak menerima keluhan masyarakat terkait bantuan Rumah layak Huni yang masih belum tepat sasaran dgn beberapa syarat mutlak yang mesti dimiliki yaitu memiliki sebidang Tanah. Menurut Kade syarat tersebut sangatlah berat dan akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, Kade menginginkan Bantuan Rumah Layak huni tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat, agar nantinya dalam beberapa tahun kedepan masyarakat dapat memiliki tempat tinggal sendiri yang layak.

Menciptakan lapangan pekerjaanmelalui BUMD dan BumDEs Mandiri
Dalam hal menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan PAD Daerah, Kade menyikapi nya dengan cara membuat BUMD dan Bumdes Mandiri yang bergerak dalam beberapa bidang diantaranya Ekonomi kerakyatan, Pariwisata, Pertanian dan perkebunan serta migas dan beberapa bidang lainnya.

 Perkebunan sebagai Mitra Rakyat
 Disektor perkebunan, Kade menilai masih belum maksimalnya perhatian dari semua perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis, kade berharap dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau yang lebih kerap disebut CSR dapat menggenjot tingkat ekonomi sosial kesehatan serta Pendidikan disetiap wilayah operasi perusahaan.

Sementara itu, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma itu ada sejak tahun 2007 seiring dengan terbitnya Permentan No 26/2007. Permentan tersebut diperkuat dengan UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang juga mengamanatkan PBS maupun PBN membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi. Sementara begitu luasnya konsesi perusahan-perusahan perkebunan diwilayah Kabupaten Bengkalis belum memberikan kontribusi kepada masyarakat yang sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.

Pembangunan kepariwisataan Kawasan ekonomi khusus
Terobosan Penting peningkatkan PAD tak hanya selalu berharap dari sektor bagi hasil migas, Migas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang lambat laun akan mengalamipenyusutan, APBD Kabupaten Bengkalis selama ini selalu bergantung kepada Migas saja akan berdampak pada kurang stabilnya belanja Daerah yang bergantung kepada Fluktuasi harga minya dunia, Kade mengidamkan salah satu terobosan pembangunan dan peningkatan PAD salah satunya Pariwisata, Wilayah kabupaten Bengkalis memiliki pesona alam yang tak kalah dengan daerah lain diantaranya Pulau Rupat, Rupat yang saat ini masuk pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang digadang gadangkan dapat menjadi salah satu pendongrak sumber PAD selain migas, hal ini dapat terwujud dengan cara keseriusan pemerintah Daerah dalam mensinergikan serta menselaraskan dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan Rupat sebagai Kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Infrastrukur dan sumber daya manusia
Infrastruktur dan Sumber daya manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan dan kemajuan sebuah daerah, beberapa tahun belakangan Ini penyerapan Belanja daerah pada bidang infrastruktur tidak terlalu memberikan efek yang sangat signifikan, pada setiap bertemu dengan masyarakat, Kaderismanto selalu mendapatkan keluhan-keluhan di setiap daerah yang ia kunjungi. Sesuai dengan cita-cita serta keinginannya Bang Kade ingin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis,sehingga nantinya tidak ada lagi wilayah yang terisolir.

Selain pembangunan Infrastruktur pedesaan dan perkotaan maka pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah agar dapat meminimalisir arus masuknya barangbarang terlarang seperti narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dikampung kampung yang berbatas langsung dengan negara tetangga. dibutuhkan sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI/POLRI dalam rangka membangun pos-pos keamanan perbatasan. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia Kade menginginkan agar terus ditingkatkan pembangunan fasilitas Pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan kesiapan generasi penerus dalam menghadapi tantangan global.

Ancaman Abrasi Kabupaten Bengkalis

Sebagai putra daerah, Politisi Muda Mandau ini menuturkan kerisauannya pada ancaman abrasi di Pulau-pulau yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis diantaranya Kecamatan Rupat -- Rupat utara, Bengkalis, Bantan Bukit batu serta Bandar Laksmana. Bencana abrasi yang datang sudah merusak lahan warga dan berimbas pada perekonomian. Ia menyarankan, supaya dibuat pola terpadu mencegah abrasi selain turap pemecah gelombang, yaitu dengan budidaya pohon mangrove di sepanjang pantai, karena biayanya yang relatif lebih murah dibanding kontruksi.

Selain menggunakan sharing program dan sharing budget dengan pemerintah di atasnya, juga bisa efektif dengan pola budidaya pohon mangrove secara berkesinambungan. Untuk melaksanakan budidaya pohon mangrove tentu harus melibatkan kelompok masyarakat, dengan tidak mengesampingkan peran Pemerintah Daerah karena mereka tetap menjadi leading sector semua program yang digulirkan di Kabupaten Bengkalis.

Politis muda Mandau ini juga menuturkan tentang kekhawatirannya terhadap  hak - hak masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan lahan. Masalah itu bermuara kepada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Ditemukan sejumlah hak-hak masyarakat atau lahan yang sudah dikelola masyarakat selama ini, ternyata masuk dalam hutan lindung atau hutan produksi terbatas (HPT). Juga lahan-lahan perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

“Ada beberapa kasuistis yang saya temukan di lapangan menyangkut masalah kepemilikan lahan, terutama yang digarap dan dihuni masyarakat, merupakan kawasan hutan lindung atau HPT. Sama juga halnya dengan lahan yang digarap perusahaan perkebunan dan HTI, juga kawasan terlarang untuk dieksplorasi. Itu banyak terjadi di Kabupaten Bengkalis, termasuk tumpang tindih kepemilikan,” ujar Kade tentang masalah lahan yang sering menuai konflik di tengah masyarakat.

Dicontohkannya, sejumlah desa di Kecamatan Mandau dan Pinggir, dimana di desa tersebut sudah dihuni masyarakat selama tahunan serta adanya areal perkebunan, tapi kawasannya dalam RTRW merupakan kawasan HPT. Ada lagi tanah ulayat masyarakat di Kecamatan Pinggir digarap perusahaan perkebunan dan HTI mencapai ribuan hektar. Sehingga persoalan tersebut harus mendapatkan kejelasan,di situlah peran strategis pemerintah dituntut untuk menyelesaikannya secara adil.

“Sejalan negara ini didirikan, semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah milik rakyat, dikelola untuk kemakmuran bersama. Kenapa masih ada rakyat yang digusur dari tanah yang dihuninya, ketika di satu sisi para pengambil kebijakan di negeri ini dengan mudahnya memberikan lahan seluasluasnya kepada pemodal besar atau orang asing dengan dalih investasi. Seharusnya konsep land reform atau tanah untuk rakyat diprioritaskan terlebih dahulu,” tutup Kade seraya menyebut pesan Bung Karno yang belum sepenuhnya terlaksana sampai 74 tahun Republik ini Merdeka. ***