DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD - Menindaklanjuti pertemuan antara DPRD Kabupaten Bengkalis dengan PT. PLN yang lalu, komisi I Dan III DPRD Kab. Bengkalis mengadakan pertemuan ke PT. PLN (Persero) Provinsi Riau, pada Kamis (08/08/2019).

Beberapa pertanyaan terkait masalah yang terjadi di lapangan mengenai jaringan listrik dan keluhan masyarakat terhadap PLN yang dilontarkan komisi I dan III DPRD kepada PT. PLN di ruang rapat PT. PLN Persero Provinsi Riau. Manajer bidang perencanaan PT. PLN (Persero) Agustian, sebagai juru bicara dari PT. PLN menanggapi semua masalah yang terjadi di daerah Kabupaten Bengkalis, salah satunya tentang jaringan listrik yang belum terealisasi.

Ketua Komisi I Susianto SR menjelas beberapa hal terkait dengan listrik di Dapilnya, khususnya Kecamatan Pinggir dan Tualang Mandau. "Masyarakat menanti-nanti kehadiran PLN sesuai dengan apa yang sampaikan pada waktu itu, tapi kenyataan nya tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki, padahal kita sudah survey. Seperti di Balai Raja itu sampai Saat ini kebutuhan sangat urgent yakni sekolah Baiturrahman yang menampung anak-anak yatim sampai hari ini untuk mencari air saja susah apalagi menghidupkan sanyo juga tidak bisa karena spaning, jadi kami mohon lagi kepada PT. PLN untuk menambahkan daya. sudah satu tahun dan sampai saat ini belum terealisasi".

Lanjut Susianto, "di Jalan Jati Mulyo yang sudah tiga tahun yang lalu berdiri tiang tapi sampai saat ini belum terealisasi sehingga masyarakat kami mengambil kebijakan dengan berswadaya untuk membeli kabel sendiri dan menyambung sekitar lima kilo dari trafo induknya sehingga masyarakat menerima lampu kadang redup kadang terang. begitu juga yang berada di jalan Rokan sama seperti itu juga tiang nya sudah ada tapi jaringannya tidak ada".

Menanggapi pernyataan Susianto SR, Irwan menjelaskan bahwa di donasi kami tiang yang sudah berdiri ada sepuluh lokasi yaitu Tasik Serai Dusun Tiga Lapan, Jaya Makmur, Air Hitam, Dusun Semanda, Kampung Baru kilometer 29 Sebanga, Bulu Apung km 7 Pinggir, Tasik Serai Barat Simpang Medan, Simpang Jambu, Simpang Proyek, Jalan Dinamit Desa Tasik Serai, Jalan Persawahan Sebanga, Jalan Rindu Padang. pembangunan ini melewati tiga kawasan yakni SM Balai Raja, SM pelatihan Gajah Sebanga Dan Sm GM Siak Kecil.

"Kita sudah berkoordinasi dengan BPKSDA, pihak PLN sudah mensurvey tahap pertama di bulan April. laporan hasil survey dari BPKSDA bulan Juli 2019 dan saat ini kami menyiapkan berkas proposal tentang kondisi ini selanjutnya kami siapkan dalam agenda pertemuan dengan BPKSDA", Jelasnya lagi.

Sukaddi menambahkan, bahwa PT. PLN perlu melakukan survey kembali di daerah Talang Mandi yang berbatasan dengan Tasik Serai Barat. Karena berdasarkan pantauan masyarakat di daerah tersebut menggunakan buluh, dan ini sangat beresiko. Termasuk Talang Mandi Simpang Danto yang dulunya PLTD sekarang tiang besinya banyak tumbang dan bisa membahayakan masyarakat. Begitupun di daerah Harapan baru yang sebelumnya dikatakan mau di ganti tiangnya tapi sampai saat ini belum juga terealisasi. Ia meminta kepada PLN Provinsi agar bisa terjun ke lapangan untuk melihat sendiri kondisi yang terjadi.

Menjawab pernyataan Sukaddi, Agustian menjelaskan tiang yang kurang layak nantinya akan diganti. terkait dengan tiang buluh yang digunakan ia mengaku baru pertama kali mendengar kejadian tersebut dan tentunya kejadian tersebut sangat tidak diinginkan.

"Pihak PT. PLN sangat berterima kasih atas masukan yang bapak-bapak sampaikan kepada kami. Semoga pengawasan di lapangan nantinya dapat kami ditingkatkan lagi. Maka itu sekarang ini kami susah menerobos terhadap oknum tertentu yang meminta uang kepada masyarakat untuk membeli tiang. Padahal pihak PLN sendiri tidak pernah melakukan itu", Ungkapnya.

Haji Jasmi dalam kesempatan ini juga meminta penjelasan, di daerah Bathin Solapan telah didirikan tiang, Salah satunya Desa Sebangar, Desa Bumbung, Air Kulim, Tapi sampai saat ini kabelnya belum terealisasi.

Pipit lestary melanjutkan, ia meminta kepada PLN Cabang Duri untuk menyelesaikan masalah di Dusun Tiga Lapan, Muara Basung. "Informasi yang didengar sudah terpasang tiang listrik tetapi belum semua. saya ingin tau kerjasama PLN dengan BKSDA karena tiang tersebut katanya akan ditarik balik sedangkan masyarakat sangat membutuhkan aliran listrik, lagipula disana ada sekolah negeri yang sangat membutuhkan listrik", tegasnya.

Agustian mengatakan masalah yang terjadi saat ini, hingga kendala di lapangan karena menyangkut perizinan dan juga Ada hubung kaitnya dengan BKSDA (Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam) dan Chevron.

"Kami juga mengagendakan pertemuan dengan BKSDA terkait dengan perizinan yang nantinya akan dihadiri oleh dinas ESDM provinsi dan tim dari pusat Selasa mendatang. Kami mohon maaf, bukan kita tidak berproses dengan masalah ini karena terkait dengan hutan-hutan ini izinnya sangat alot, bahkan bukan di Bengkalis saja tetapi di Kepulauan Riau dan Kabupaten lainnya. Karena perizinan ini sudah di grender oleh pusat, di PLN sendiri ada bagian yang menyelesaikan bagian perizinan dan sertifikasi, bagian itulah yang menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan atau daerah."Ungkapnya.

Menanggapi penjelasan, Leonardus Marbun dari komisi III turut mempertanyakan mengenai penyambungan kabel bawah laut dari pulau besar ke Bengkalis, tepatnya di daerah Kec. Bukit Batu ke pulau Bengkalis. Apalagi selama ini Bengkalis memakai Diesel sebagai objek penyuplai arus listrik, perlu perhatian bersama agar masalah kelistrikan di Bengkalis dapat diatasi. Selain itu, ia juga menyorot adanya penebangan tanaman milik warga setempat yang dilalui oleh jaringan PLN.

Menjawab pertanyaan tersebut Agustian mengatakan “Untuk Riau Pesisir khususnya Bengkalis kami sudah merencanakan pembangunan kabel bawah laut dan rencana ini sudah ditanggapi oleh Gubernur Riau Syamsuar, tinggal menunggu izinnya saja dan untuk masalah penebangan tanaman masyarakat tidak ada regulasi yang mengatur tentang biaya ganti rugi dari pihak PLN. Sebelum melakukan penebangan pohon kami mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau pemerintah Kecamatan ataupun Pemda terkait perizinannya”, Jelasnya.

Kemudian Zuhandi dari Komisi I meminta kepada pihak PT. PLN agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas tanggung jawab masyarakat terhadap PLN dan PLN kepada masyarakat. Agar masyarakat paham tentang hak dan tanggung jawabnya dan juga meminta kepada pihak PLN agar mengadakan pengawasan kepada pihak biro yang melakukan instalasi di rumah masyarakat supaya PLN tau layak tidaknya instalasi yang dipasang tersebut.

"Karena selama ini tidak pernah dilakukan oleh pihak PLN di tempat kami sehingga sering terjadi arus pendek",Tambahnya lagi.

Memahami berbagai keluhan yang disampaikan oleh Komisi I dan III DPRD, Agustian sebagai manajer perencanaan PT. PLN meyakinkan bahwa permasalahan yang didiskusikan saat itu akan disampaikan dalam pertemuan dengan pihak BKSDA dan Kementerian ESDM sehingga diharapkan ada solusi yang diberikan.

"Kami melihat anggota DPRD Bengkalis ini sangat proaktif terhadap memperhatikan warganya atau masyarakatnya yang memang membutuhkan listrik sehingga mereka mengawal proses di PLN agar nantinya bisa dimiliki oleh warganya Di Kabupaten Bengkalis." Ungkap Agustian.

“Kami minta nantinya ada jawaban tertulis dari PT. PLN kepada DPRD Bengkalis terkait pertemuan dengan BKSDA dan Kementerian ESDM tersebut, agar kami tahu hasilnya seperti apa”, Tegas Morison Bationg Sihite anggota Komisi I.

Dari hasil rapat yang dilaksanakan oleh komisi I Dan III bersama PT. PLN Provinsi Riau, mereka meminta pekerjaan jaringan listrik agar cepat terealisasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat Bengkalis.