DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat, pada Selasa (15/06/2021).

Saat memimpin Rapat wakil ketua Bapemperda Hendri ingin mengetahui sejauh mana perkembangan RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 yang telah disusun sedetail mungkin oleh pihak bersangkutan.Sesuai dengan data terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun ketahun.

Kepala Bappeda Hadi Prasetiyo menerangkan bahwa RPJMD merupakan acuan dalam pembangunan lima tahun kedepan dan ini tidak terlepas dari Visi misi Bupati Kabupaten Bengkalis.

"Penyusunan RPJMD selaras dengan visi misi Bupati Bengkalis dan ini sudah mulai dilaksanakan seperti RoRo 24 jam serta membentuk tim untuk menjalankan program yang telah disusun", jelasnya.

Kerangka Penyusunan RPJMD ini sudah beberapa kali di bahas baik terhadap peningkatan maupun pendapatan dari tahun ketahun khususnya pajak daerah, karena peningkatan pertahun akan diimbangi dengan program pertahunnya dan apabila ada hal yang tidak terduga akan dimbangi dengan program sebelumnya.

"Meningkatnya keuangan daerah dari tahun 2021-2026 signifikan naik berdasarkan kemampuan keuanggan daerah. Dengan harapan bisa lebih maju dibandingkan daerah lainnya,"terang Hadi prasetiyo.

"Saya berharap di dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan pendapatan daerah dan pencapaiannya harus seimbang serta tahapan dan pasal yang akan dimasukkan di dalam perda harus sesuai dengan data yang kita miliki,"ungkap Sanusi sebagai ketua Bapemperda.

Selain itu H. Siantar juga menambahkan terkait dengan pajak bumi untuk lebih dikembangkan lagi kedepannya. dan pihak OPD harus tegas dengan hal ini, karena dengan hasil bumi yang kita miliki dapat memberikan kemajuan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

"Jangan sampai orang lain yang menikmati sementara kita mendapat keruhnya. Sebagai contoh mobil truck muatan sawit yang melewati jalan kita dan tidak membayar pajak sedangkan jalan lintas daerah banyak yang rusak,"tutup siantar dengan tegas.