DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan ke Badan Gizi Nasional Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru Regional Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Kamis (23/10/2025). Kunjungan ini membahas dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kedatangan rombongan Komisi III disambut langsung oleh Kepala KPPG Pekanbaru, Dr. Syartiwidya, S.T.P., M.Si, bersama Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah dan Anggota Komisi II DPD RI, H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Bengkalis, Adihan, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk dukungan DPRD terhadap program MBG, khususnya dalam pemberdayaan UMKM lokal.

"Kami berinisiatif datang ke sini untuk memberikan dukungan, baik moril maupun hal-hal yang bisa kami bantu agar program MBG di wilayah Kabupaten Bengkalis dapat berjalan sukses,” ujar Adihan

Ia juga menambahkan, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh progres pelaksanaan program MBG di Bengkalis, terutama peluang keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok bahan baku.

"Kami ingin mendapat penjelasan terkait mekanisme bagi UMKM agar bisa berpartisipasi, misalnya dalam penyediaan bahan baku seperti sayur mayur. Karena di daerah kami banyak masyarakat yang berjualan keliling, dan mereka ini bagian dari UMKM yang potensial untuk dilibatkan,” lanjut Adihan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Rahmad, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG, serta perlunya harmonisasi antara berbagai pihak yang terlibat agar implementasi program berjalan efektif.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Syartiwidya menjelaskan bahwa Program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto bahkan sejak sebelum menjabat. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat luas.

"Program MBG bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak. Program ini bahkan telah melampaui target awal dengan membangun lebih banyak dapur umum dari yang direncanakan,” ungkap Syartiwidya.

Ia menambahkan, meski program ini berjalan baik, tetap ada tantangan dalam pelaksanaannya seperti potensi penyalahgunaan dana dan kasus keracunan makanan.

"Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya pengawasan ketat dan akuntabilitas agar dana benar-benar digunakan sesuai tujuan. Program ini juga diarahkan untuk memiliki dasar hukum tetap agar berkelanjutan,” jelasnya.

Syartiwidya juga menjelaskan bahwa pengelolaan dapur dan distribusi bantuan dilakukan secara terpusat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, yayasan, dan UMKM menjadi kunci agar distribusi berjalan merata.

"Semua transaksi harus terdokumentasi dengan baik melalui kwitansi resmi. Selain itu, kerja sama dengan koperasi dan usaha dagang lokal juga sangat penting untuk mendukung UMKM dan memastikan distribusi yang adil,” tambahnya.

Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, menyampaikan bahwa program MBG telah mendapat sambutan positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa isu di lapangan.

"Program ini membawa banyak manfaat, terutama dalam membuka lapangan kerja. Namun, perlu peningkatan koordinasi di tingkat kabupaten/kota serta transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja. Kami juga menerima aspirasi dari UMKM lokal yang ingin berperan sebagai pemasok bahan pangan,” ujarnya.

Fakhtiar menambahkan, DPRD Bengkalis mendorong agar dibentuk komunitas UMKM lokal pemasok bahan pangan untuk mendukung dapur MBG.

"Kami berharap yayasan pengelola dapur lebih selektif dalam bekerja sama dengan investor dan selalu mengikuti aturan agar tidak menimbulkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Bengkalis ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal dan sekaligus memberdayakan UMKM lokal di Kabupaten Bengkalis.