DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD – Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan studi banding ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dalam rangka membahas strategi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis (26/03/2026).

Rombongan Komisi IV DPRD Bengkalis disambut jajaran manajemen RSUD Arifin Achmad, di antaranya Direktur Medik dan Keperawatan Ns. Widodo, S.Kep., S.H., Wakil Direktur Keuangan Eko Susilo Hariadi, M.Ak., serta Plt. Wakil Direktur Umum, Sumber Daya, dan Pendidikan Roby Dwi Putra, beserta para kepala bagian dan kepala bidang.

Direktur Medik RSUD Arifin Achmad menjelaskan profil rumah sakit secara singkat. Ia menyampaikan bahwa sejak Januari 2025, RSUD Arifin Achmad resmi menjadi rumah sakit tipe A dan ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama Provinsi Riau. Pada November tahun ini, rumah sakit tersebut juga akan melaksanakan akreditasi.

Dari sisi pelayanan, jumlah tempat tidur telah disesuaikan dengan perjanjian kerja sama bersama BPJS Kesehatan, termasuk untuk ruang ICU, PICU, NICU, dan ruang perawatan lainnya dengan persentase minimal 10 persen sesuai ketentuan. Meski demikian, pihaknya masih menghadapi kekurangan tenaga pelayanan, khususnya perawat.

Dalam aspek keuangan, pada tahun 2026 tingkat kemandirian keuangan RSUD Arifin Achmad mencapai 87 persen, sementara dukungan APBD sebesar 13 persen. Kondisi tersebut membuat pola pengelolaan rumah sakit hampir menyerupai rumah sakit swasta. Tahun ini, rumah sakit menargetkan pendapatan sebesar Rp490 miliar dalam satu tahun, yang menjadi tantangan besar bagi manajemen.

RSUD Arifin Achmad juga menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Selain itu, telah terjalin kerja sama dengan RSUD Siak dalam pemeriksaan kultur mikrobiologi dan kultur antibiotik sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan antibiotik. Ke depan, rumah sakit ini menargetkan menjadi pusat rujukan utama bagi seluruh kabupaten/kota di Riau.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H. Misno. Ia menyampaikan bahwa kedatangan ini bertujuan menggali strategi pengembangan mutu pelayanan kesehatan melalui dukungan dana BLUD. Menurutnya, RSUD Arifin Achmad merupakan rujukan seluruh RSUD kabupaten/kota di Riau serta menjadi percontohan dalam pengelolaan dana BLUD dan telah meraih akreditasi paripurna.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, mengatakan bahwa meskipun BLUD telah lama diberlalukan, penerapannya di daerah belum sepenuhnya fleksibel sebagaimana yang diharapkan. Ia membandingkan kondisi keuangan RSUD Arifin Achmad yang memiliki kemandirian 87 persen dan dukungan APBD hanya 13 persen. hal ini diharapkan dapat menjadi rujukan rumah sakit Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan BLUD yg berorientasi pada kemandirian rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan demi menjaga kepuasan pasien.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. RSUD dan puskesmas menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, sementara kompleksitas pelayanan terus meningkat. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia melalui BLUD menjadi kebutuhan mendesak.

 Ia juga menyoroti masih adanya kelangkaan obat dan panjangnya proses pengadaan, sehingga penerapan BLUD dinilai belum maksimal. Dalam hal ini, pihaknya menginginkan penjelasan terkait percepatan pengadaan obat dan alat kesehatan yang bersifat mendesak, langkah konkret transformasi sistem administrasi dan pendaftaran agar lebih humanis dan tidak berbelit-belit, serta alokasi remunerasi di RSUD Arifin Achmad.

Anggota Komisi IV, Samsu Dalimunthe, turut mempertanyakan persoalan klaim BPJS pasien jantung yang disebut menunggu hingga tiga bulan. Ia meminta penjelasan terkait lamanya proses klaim tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung berharap RSUD Arifin Achmad terus menjadi contoh rumah sakit provinsi yang mampu menyelesaikan persoalan rujukan dengan baik, sehingga hubungan antara pemerintah kabupaten dan provinsi tetap terjaga.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Ermanto, memaparkan perkembangan BLUD di daerah. Saat ini terdapat 21 puskesmas berstatus BLUD dengan total pendapatan sebesar Rp9 miliar pada tahap awal, meningkat menjadi Rp19 miliar pada 2020–2021, Rp26 miliar pada 2024, dan Rp33 miliar pada 2025. Ia mengatakan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, pengelola BLUD harus terus berupaya mengoptimalkan pendapatan.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan RSUD Arifin Achmad, Eko Susilo Hariadi, menjelaskan bahwa pada 2025 dukungan APBD sebesar Rp77,3 miliar. Sebanyak 98 persen pendapatan pelayanan kesehatan bersumber dari klaim BPJS. Untuk meningkatkan pendapatan, rumah sakit mendatangkan tim medis dengan skema insentif, yakni gaji Rp7.000.000 apabila pendapatan mencapai minimal Rp25.000.000.000.

Terkait remunerasi, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 yang mengacu pada Permendagri Nomor 79 dan Permenkes, dengan ketentuan remunerasi maksimal 50 persen dan minimal 38 persen dari total pendapatan. Sistem kefarmasian juga sedang dibenahi untuk mencegah kekosongan obat. Adapun jasa jaga malam dokter spesialis dibayarkan sebesar Rp2.000.000 per satu kali piket, sementara kelebihan jam kerja tenaga pelayanan dibayarkan sesuai ketentuan.

Dalam sesi diskusi, Direktur RSUD Bengkalis menyampaikan bahwa pihaknya masih berbenah dalam pemenuhan alat kesehatan dan akan belajar dari RSUD Arifin Achmad guna meningkatkan kualitas layanan. Direktur RSUD Mandau mengungkapkan tingkat kemandirian BLUD telah mencapai 60 persen serta tengah meningkatkan kualitas koding klaim. Namun, masih terdapat kekurangan dokter spesialis ortopedi dan urologi. Sementara itu, RSUD Rupat belum berstatus BLUD dan belum menjalani proses akreditasi, namun hasil pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan ke depan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan rumah sakit rujukan provinsi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, optimalisasi pengelolaan BLUD, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga dapat memperoleh layanan yang optimal, profesional, dan berstandar tinggi.