ZULHELMI, SH.I

image
            Di usianya yang masih relatif muda, sosok yang tenang dan bersahaja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, membuat alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sutan Syarif Kasim (SSK) Pekanbaru ini dipercaya partainya menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD Bengkalis. Duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bengkalis-Bantan, semakin menguatkan tekatnya untuk mengabdi secara utuh pada kampung halaman.      
             
            Pria yang dilahirkan di Bengkalis, 16 April 1982 itu adalah Zulhelmi, SHI, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekarang memegang jabatan wakil ketua DPRD Bengkalis. Sewaktu kuliah di Pekanbaru, ia berpikir suatu hari nanti setelah tamat akan mengabdi di tanah kelahirannya Bengkalis. Setamat kuliah ia awalnya mengabdi sebagai guru di Aliyan Darul Ulum Bantan Tua, Kecamatan Bantan.     
            Zulhelmi mengutarakan niat hatinya mengabdi di Bengkalis tidak lain adalah untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan sosial sesuai dengan tujuannya dari awal mengabdi sebagai guru dan sekarang menjadi anggota DPRD Bengkalis periode 2014-2019.       
            Kiprahnya di dunia politik sudah dimulai sejak masih di bangku kuliah lewat PKS tahun 2004 di Pekanbaru. Dari sanalah kemudian ia merasa semakin tertarik untuk mendalami dunia politik, bersama salah seorang sahabatnya, Jamal Abdillah, mantan Ketua DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Sebagai kader partai yang militan, tidak salah rasanya kalau partai berbasis dakwah itu memberinya kepercayaan untuk memegang jabatan sebagai wakil ketua ketika duduk dalam barisan 45 orang wakil rakyat saat ini.
                  Kesempatan baik itu akhirnya tiba pada Pemilu Legislatif 2014, ia mampu meraih suara signifikan dan terpilih menjadi wakil rakyat untuk periode 5 tahun ke depan.                  
            “Sejak masih kuliah, saya terinspirasi untuk mengabdi membangun Bengkalis menuju yang lebih baik lagi. Salah satu jalannya adalah melalui partai politik, dan PKS menjadi pilihan saya karena lebih mengedepankan dakwah serta ukhuwah Islamiyah dalam berpolitik serta proses kaderisasi yang dilakukan PKS sangat menarik perhatian saya,” kata Zulhelmi, tentang pilihannya berpolitik ke PKS. Kemudian, terang ayah dua anak ini, setelah menjadi anggota DPRD Bengkalis ia semakin tertantang untuk berbuat sesuai dengan tekad awalnya mengabdi dan membangun Bengkalis tersebut. Meski tidak banyak mengumbar kata, ia melakukan pengabdian dengan berbagai program baik secara pribadi maupun bersama dengan partai yang dinaunginya.                  
            Disinggung tentang sudut pandangnya terhadap DPRD sebagai sebuah lembaga yang bersifat kolektif, ia mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik itu di internal maupun eksternal. Di tingkat internal ia menilai seluruh komponen di lembaga dewan harus bekerja lebih maksimal lagidengan tidak menonjolkan kepentingan politik. Di matanya, DPRD atau parlemen harus solid dan kokoh seiring fungsinya yang melekat sebagai lembaga legislasi, budgetting dan controlling.                   Sedangkan persoalan eksternal adalah menyangkut dengan kehidupan masyarakat. Sebab, DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa melepaskan dirinya begitu saja setelah terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pembangunan harus menjadi skala prioritas dalam perjuangan di lembaga legislatif, tentu saja harus disinergikan dengan program eksekutif.
             “Kami anggota dewan periode 2014-2019 baru sekali membahas anggaran (APBD 2015). Hampir setahun berjalan, masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, mulai dari rendahnya serapan APBD, proses pelelangan proyek yang sering terlambat serta kegiatan lain di SKPD yang bergerak stagnan,” jelas Zulhelmi.
                  Namun kondisi tersebut tidak membuatnya patah semangat atau berpangku tangan. Dorongan untuk mewujudkan clean and good governance harus terus dilakukan supaya masyarakat madani yang diidam- idamkan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan komunikasi yang sejalan dalam membangun Bengkalis, dengan menanggalkan ego masing-masing pihak, terutama para pengambil kebijakan di negeri ini. Antara legislatif, eksekutif dan masyarakat harus terbangun komunikasi yang searah, sehingga pembangunan berbasis kebutuhan dapat dilaksanakan, bukan lagi pembangunan dari top down tapi dari bottom up. Karena sasaran dari pembangunan itu adalah masyarakat luas, bukan segelintir orang. Terus Berbenah Ditanya soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), Zulhelmi mengaku masih belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun berbagai kendala dalam merealisasikan RPJMD itu juga menjadi salah satu faktor penyebab pencapaiannya tidak maksimal, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau serta Bengkalis yang belum tuntas. Mengusung misi mewujudkan masyakarat madani dari parlemen itulah, ia kembali meminta pihak eksekutif untuk terus berbenah terhadap pencapaian RPJMD. Karena program-program yang termaktub dalam RPJMD objeknya adalah masyarakat dengan meningkatnya taraf perekonomian yang bermuara kepada kesejahteraan serta kemajuan daerah sendiri. “Sayang, RPJMD yang sudah dituangkan dalam produk hukum tidak berjalan maksimal. Kita juga tidak bisa menyalahkan satu pihak, harus dilihat terlebih dahulu latar belakang yang menjadi penghalangnya, salah satunya adalah RTRW. Untuk itu, kepala daerah ke depannya harus mengevaluasi kinerja perangkat di bawahnya serta membuat program yang lebih realistis sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat,” papar Zulhelmi. Pada kesempatan bincang tersebut, Zulhelmi juga sempat menyampaikan rasa gundahnya melihat kondisi perusahaan semi plat merah Bengkalis, BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Ia menyebut pasca kasus mega korupsi Rp300 miliar, kondisi perusahaan sungguh menyedihkan, sudah tak punya modal kerja lagi. Ia berharap aparat penegak hukum yang menangani kasus itu, segera menuntaskannya. Karena dana Rp300 miliar itu jumlahnya tidak sedikit, bisa dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat lewat berbagai program ekonomi kerakyatan yang lebih kongkrit, seandainya tidak dikorupsi. Apalagi tujuan awal penyertaan modal tersebut untuk mengatasi krisis listrik di Kabupaten Bengkalis dengan membangun PLTGU dan PLTU di Kecamatan Pinggir dan Bukitbatu. “Cukup menyedihkan dan tragis. Duit yang seharusnya bisa membantu mengatasi krisis listrik di Bengkalis malah dilarikan untuk kepentingan bisnis yang tidak diatur dalam Perda. Harapan kita aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, karena sudah melenceng dari tujuan awal dan terjadi penyalahgunaan keuangan negara dalam skala besar,” sambung Zulhelmi. Oleh sebab itu, tujuan mewujudkan masyarakat yang madani dalam sistem pemerintahan harus dilakukanoleh orang-orang yang benar dan di tempat yang tepat, sehingga tidak salah sasaran. Juga para pemangku kebijakan, legislatif dan eksekutif harus saling bahu membahu membangun negeri ini sehingga target dari pembangunan menuju masyarakat madani dapat terwujud suatu hari kelak. ***
NAMA LENGKAP : ZULHELMI, SH.I
Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 16-04-1982
Jenis Kelamin : L
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
a. Nama Istri    : SITI UMI SALAMAH
b. Jumlah anak   : 2 Anak
     
Partai Politik : Fraksi PKS
No. Pokok Anggota Partai :
Daerah Pemilihan :
Alamat            : Jalan Panglima Minal No.101 Bengkalis
     
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 028 Bengkalis (1994)                                                           
2. MTs YPPI Bengkalis (1997)
                                                          
3. MAN Bengkalis (2000)
                                                          
4. UIN Suska Pekanbaru (2004)
Kursus/Diklat Yang Pernah Diikuti :
Riwayat Organisasi : 1. Pengurus Pelajar Islam Indonesia 
Riwayat Pekerjaan : 1. Pemilik Percetakan                                                           
2. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2014-2019)
     
Jabatan Di Dewan : Wakil Ketua DPRD
Jabatan Di Fraksi : Anggota
     
Status Di Komisi :
Jabatan Di Komisi :
     
Jabatan Di Pansus TATIB :
     
Status Di Badan Kelengkapan :
Jabatan Di Badan Kelengkapan :