DPRD

Bengkalis, Humas DPRD — Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menghadiri rangkaian kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang meliputi penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2026, penandatanganan perjanjian kerja dan pakta integritas, penyerahan penghargaan hasil penilaian mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025, serta penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Jalan Ahmad Yani, Bengkalis, Senin (12/01/2026).

Acara diawali dengan penyerahan DPA SKPD TA 2026 kepada seluruh perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja dan pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan hasil penilaian mandiri PEKPPP Tahun 2025 kepada perangkat daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelayanan publik.

Penghargaan ini diharapkan dapat memacu semangat inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta kerja sama di bidang hukum lainnya sebagai upaya memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

H. Misno menyampaikan bahwa penyerahan DPA SKPD merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“DPA ini menjadi dasar pelaksanaan anggaran. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi penandatanganan pakta integritas yang dinilai mampu memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan berintegritas.

Selain itu, H. Misno menilai penghargaan PEKPPP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi pemacu peningkatan kinerja, inovasi layanan, serta kemudahan akses bagi masyarakat,” ujarnya.

Terkait penandatanganan nota kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Bengkalis, H. Misno menambahkan bahwa sinergi lintas lembaga sangat penting dalam meningkatkan literasi hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas edukasi hukum kepada masyarakat serta memperkuat pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.

H. Misno menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.