DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD – Pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait transfer ke daerah (TKD), penyaluran APBN, serta upaya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Kamis (9/4/2026).

Rombongan Komisi III DPRD Bengkalis disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyanto, beserta jajaran di Kantor Kanwil DJPb Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Sahara Marganda Tobing, Sekretaris Adihan, S.H., serta anggota, turut hadir perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis.

Dalam pemaparannya, Adnan Wimbyanto menjelaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Selain menjalankan fungsi penyaluran anggaran, DJPb juga berperan sebagai financial advisor bagi pemerintah daerah.

DJPb juga memberikan asistensi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari analisis fiskal, konsultasi kebijakan, hingga menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa kondisi transfer ke daerah di Kabupaten Bengkalis relatif stabil, namun masih terdapat tantangan dalam percepatan penyerapan anggaran yang dinilai belum optimal.

Pihak DJPb turut mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kepatuhan pajak, serta memanfaatkan peluang program dari kementerian/lembaga guna mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas pemaparan yang diberikan. Menurutnya, pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Kami mendapatkan banyak informasi dan masukan yang sangat bermanfaat, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah dan kondisi fiskal saat ini. Ini menjadi bahan penting bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Sanusi.

Ia berharap sinergi antara DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kanwil DJPb Provinsi Riau terus terjalin dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab guna membahas berbagai isu strategis, termasuk kendala penyaluran dana, optimalisasi PAD, serta peluang dukungan program pemerintah pusat.