DPRD

Duri, Humas DPRD – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar pembahasan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis di Duri, Kecamatan Mandau, Rabu (13/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Dapot Hutagalung, A.Md, didampingi anggota, diterima oleh Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Bengkalis Suryati beserta jajaran pejabat dan mediator hubungan industrial.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Bengkalis membahas pengawasan pembayaran upah pekerja sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), perlindungan tenaga kerja lokal, serta proses perekrutan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis.

Sekretaris Komisi I DPRD Bengkalis Dapot Hutagalung menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi terkait mekanisme pengawasan yang dilakukan Disnakertrans terhadap perusahaan.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan agar mematuhi aturan pengupahan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi I DPRD Bengkalis turut menyoroti masih adanya perusahaan yang dinilai belum maksimal dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya di wilayah Mandau, Bathin Solapan, dan Pinggir.

Selain itu, persoalan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah serta dugaan praktik percaloan tenaga kerja juga menjadi perhatian dalam pembahasan.

Pihak Disnakertrans menjelaskan bahwa pengawasan administrasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diajukan perusahaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap aturan yang berlaku, maka perusahaan diminta melakukan perbaikan terhadap dokumen tersebut.

Komisi I DPRD Bengkalis berharap pengawasan terhadap perusahaan dapat terus ditingkatkan, sehingga hak-hak pekerja terlindungi dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal semakin terbuka.