Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sosialisasikan Ranperda: Libatkan Masyarakat Sebelum Disahkan

Teks foto: Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan Saat Melaksanakan Sosper KLA Di Kec. Bathin Solapan

‎Bathin Solapan, Humas DPRD - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis turun langsung ke masyarakat untuk Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Jalan Sultan Syarif Kasim, Gg.Bais Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan ini digelar di RT 04/RW 01 Desa Simpang Padang dihadiri puluhan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Hendrik Firnanda Pangaribuan yang juga Wakil Ketua II Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis, memaparkan materi pokok dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), Ia menjelaskan latar belakang penyusunan, tujuan, manfaat, hingga hak dan kewajiban warga jika aturan ini nanti berlaku.

“Sosialisasi ini bukan sekadar memberi tahu, tapi kami ingin mendengar langsung pendapat, masukan, dan harapan masyarakat. Regulasi ini akan mengatur kehidupan kita sehari-hari, jadi harus benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak memberatkan,” ujarnya saat membuka acara.

"Ranperda ini banyak mengatur tentang hak dan kewajiban anak, ketika kami rapat dengan OPD terkait banyak keluhan keluhan, bukan hanyak anak dan orang tua tetapi guru guru, terkait tingkah laku anak di zaman sekarang, maka dari itu, nanti di jelaskan secara bertahap di ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA),sama sama kita jaga lingkungan sekitar "tambahnya lagi.

Kegiatan berlangsung interaktif. Warga aktif bertanya, menyampaikan kekhawatiran, dan memberikan usulan agar aturan lebih adil dan mudah diterapkan. Semua masukan dicatat dan akan dibawa kembali ke pembahasan di DPRD sebelum disahkan menjadi Perda.

Hendrik selaku Anggota DPRD menegaskan, sosialisasi akan digelar berulang di berbagai kecamatan agar seluruh lapisan masyarakat paham dan berpartisipasi. Ia berharap hasilnya aturan yang lahir berkualitas, berpihak pada rakyat, dan bisa berjalan baik di lapangan.

"Hasil catatan dari sosialisasi ini akan menjadi bahan utama pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis,"Tutupnya.