DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD — Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Kesbangpol Bengkalis berkoordinasi ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Senin (19/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Lantai I guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam menjaga stabilitas politik, penguatan demokrasi, deteksi dini konflik, serta kerukunan masyarakat.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis, Tantowi Saputra Pangaribuan, Sekretaris Komisi, Dapot Hutagalung, A.Md., serta para anggota komisi. Turut mendampingi Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Dr. H. Suwarto. Rombongan disambut oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, H. Boby Rachmat, S.STP., M.Si., beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional.

Dalam pemaparannya, H. Boby Rachmat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin baik dengan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, DPRD, TNI–Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.

Sekretaris Komisi I, Dapot Hutagalung, meminta penjelasan terkait langkah strategis Kesbangpol dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

"Kami mohon penjelasan lebih lanjut mengenai strategi Kesbangpol dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mencakup upaya deteksi dini potensi konflik, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan," ungkap Dapot Hutagalung.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Tantowi Saputra Pangaribuan, menyoroti secara khusus penguatan konsolidasi antar umat beragama di Kabupaten Bengkalis.

Menanggapi hal tersebut, H. Boby Rachmat menjelaskan bahwa penguatan kerukunan dilakukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kedua forum ini berperan aktif membangun komunikasi antar kelompok guna mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.
"Kami mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap radikalisme, ekstremisme, dan konflik sosial. Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Bengkalis dinilai perlu memperkuat deteksi dini serta koordinasi lintas pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. FKUB sendiri telah menerima dukungan dana hibah pada tahun berjalan untuk kegiatan komunikasi, konsolidasi, dan pemantauan kerukunan umat beragama," jelas Boby Rachmat.

Ia juga memaparkan capaian penting Provinsi Riau dalam penilaian Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) 2026, meraih skor 7,32 — melampaui target RPJMD sebesar 6,6 — dengan 31.345 responden, menempati peringkat ke-4 terbanyak secara nasional. Sementara Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Riau mencapai 78,79, melampaui target 74,77. Kedua indeks ini kini menjadi acuan utama pemerintah pusat, termasuk Sekretariat Kabinet dan Kejaksaan Agung.

"Kesbangpol berperan menjembatani urusan pemerintahan daerah melalui deteksi dini, pembinaan ideologi politik, penguatan wawasan kebangsaan, hingga ketahanan ekonomi. Saat terjadi potensi konflik, pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh adat menjadi langkah pertama meredam gejolak sejak dini," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. H. Suwarto, menekankan pentingnya menjaga momentum kebersamaan.

"Mari kita pastikan program pemerintah pusat dapat berjalan efektif sampai ke daerah. Memang ada tantangan, namun perubahan butuh proses. Mari kita tanggapi dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi, bukan sekadar kritik. Bersinergi, kita wujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang harmonis."

Anggota DPRD lainnya yang hadir, Horas Sitorus, H. Zamzami, Rumbin Sitio, Suyanto, Ibra Teguh, dan Surya Riski, berharap sinergi antar lembaga terus diperkuat demi terciptanya kehidupan yang harmonis, demokratis, dan kondusif bagi pembangunan Kabupaten Bengkalis.