DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan Rapat Kerja bersama Satpol PP, Kamis (03/05/2018). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Susianto, SR. Hadir Wakil ketua Komisi I Bpk. Morise Bationg Sihite, Sekretaris komisi I Buk. Pipit Lestari dan Anggota Buk Hj. Aisyah, Lamhot Nainggolan. Dari Satpol PP dihadiri oleh Jenri Ginting (Kasatpol PP), dan Eny Sulianty, SE (Kasubag Umum & Kepegawaian).

Adapun agenda rapat adalah membahas tentang program kerja untuk tiga Kecamatan yang baru dimekarkan yaitu Kecamatan Bandar laksamana, Kecamatan Bathin solapan dan Kecamatan Talang Muandau, Ini menjadi perhatian bagi Komisi I sebagai mitra kerja. Rapat ini dilakukan untuk mencari solusi bagaimana Kecamatan baru tersebut bisa mendapatkan fasilitas untuk penunjang kerja dan bisa dianggarkan.

Ada beberapa hal yang dipertanyakan oleh Ketua dan Anggota Komisi I yang hadir terkait dengan fasilitas penunjang kerja untuk Kecamatan Baru. Ketua Komisi I Bpk.  Susianto SR menanyakan tentang  pengadaan mobil untuk Kecamatan baru apakah terkena  Rasionalisasi Anggaran?

Jenri Ginting sebagai Kasatpol PP menjelaskan bahwa untuk pengadaan mobil di Kecamatan  baru sudah di Anggarkan di 2018 sebanyak 4 mobil tetapi karena ada Rasionalisasi Anggaran berkurang menjadi 2 mobil.

Selanjutnya Ibuk H. Aisyah menyampaikan jika nantinya memang terjadi pengurangan mobil Operasional, diharapkan untuk tetap menyediakan 1 unit mobil Operasional di Bandar Laksamana, Hal ini disebabkan oleh rawannya masalah narkoba di perbatasan Bengkalis dan Dumai. Hj. Aisyah juga mengatakan apabila ada keluhan-keluhan dari pihak Satpol PP bisa disampaikan ke Komisi I yang nantinya akan dibahas dan dicari solusi dengan SOPD terkait.

Kemudian, Bpk. Morise Bationg Sihite (Wakil Ketua Komisi I) menginginkan agar pada agenda selanjutnya pihak Satpol PP menyusun rincian kegiatan yang termasuk dalam skala prioritas agar bisa diperjuangkan.

Selain itu Bpk. Lamhot Nainggolan meminta kepada Satpol PP agar pasar di Duri ditertibkan demi kenyamanan dan keindahan kota. Terkait hal tersebut Jenri Ginting menjelaskan, di Tahun Anggaran 2018 sudah dianggarkan untuk penertiban pedagang kaki lima di Duri, Jenri mengharapkan kepada Komisi I untuk bisa membantu agar Anggaran tersebut tidak dihapus dan memberikan masukan kepada SOPD terkait untuk tidak mencoret kegiatan ini termasuk mengenai penganggaran mobil operasional.

Sejalan dengan pendapat Bpk. Moris, ibuk pipit, Hj. Aisyah dan Lamhot, Ketua Komisi I Bpk.Susianto, SR meminta agar Pihak Satpol PP untuk mendata kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas termasuk kegiatan penertiban pasar di Duri agar bisa diselesaikan. juga diharapkan agar pengadaan mobil Operasional bisa dijadikan 3 unit. mengingat kecamatan baru sangat membutuhkan fasilitas penunjang untuk terlaksananya pekerjaan.

"Apabila ada keluhan dan hambatan, ini perlu disampaikan kepada kami dan selanjutnya akan kita bahas dengan SOPD terkait sehingga ada data data yang bisa kami sampaikan", Ungkap Bpk. Susianto SR selaku Ketua Komisi I.