DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 akhirnya disahkan pada Jumat malam tadi (28/09.2018), pada rapat paripurna di gedung DPRD Kab. Bengkalis.

Rapat yang dimulai pada pukul 23.00 Wib ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Bengkalis H. Abdul Kadir. Dihadiri oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Anggota DPRD Kab. Bengkalis, Sekretaris Daerah Bengkalis Bustami HY, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Bengkalis Hj. Umi Kalsum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis H. Heri Indra Putra, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bengkalis Maryansyah Oemar, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Perubahan APBD Bengkalis 2018 disahkan sebesar Rp. 3.505.910.789.791, sebelumnya sebesar Rp. 3.632.360.005.737 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 126.449.215.946.

Juru bicara Badan Anggaran Sofyan dari Partai PDIP memberikan masukan terkait Perubahan APBD tahun 2018 tersebut. Badan Anggaran meminta kepada Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk menyelesaikan hak-hak pegawai daerah Kab. Bengkalis baik insentif, gaji, dan tunjangan lainnya. Kemudian, kepada Bappeda untuk terus menggali potensi Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan-kegagalan dalam mencapai dana perimbangan.

“Selain itu, Kesepakatan terkait Perubahan APBD tahun 2018 ini diharapkan untuk benar-benar diakomodir dan direalisasikan”, Ungkap Sofyan.

Sebelum dilakukan pengesahan, Ketua DPRD meminta kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh juru bicara H. Zamzami, Fraksi Golongan Karya (Golkar) oleh Syahrial ST, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh H. Azmi, kemudian jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh Daud Gultom, dari Partai Demokrat oleh dr. Morison Bationg Sihite, dari Fraksi Gerindra Garuda Yaksa oleh Adihan, dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan oleh Pipit lestari.

Secara keseluruhan, semua fraksi menyetujui penetapan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Bengkalis Tahun Anggaran 2018.

Namun ada beberapa saran yang disampaikan oleh anggota DPRD kepada Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis. Salah satunya dari Daud Gultom Fraksi PDIP yang meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perawatan Jalan Gajah Mada di Duri yang saat ini sudah rusak parah dan sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat sejak lama.

Adihan, dari Fraksi Gabungan Negeri Junjungan meminta agar Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk segera menyelesaikan pembayaran dana ADD kepada Kepala Desa.

Kemudian, Hj. Aisyah meminta agar Pemerintah Daerah Kab. Bengkalis untuk kedepannya memperhatikan gaji tenaga sukarela kesehatan yang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Sofyan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, meminta kepada Bupati setelah pengesahan Perubahan APBD tahun 2018 memerintahkan kepada OPD terkait  untuk segera melaksanakan perbaikan jalan poros yang ada di Kab. Bengkalis.

“Hal ini dikarenakan akses jalan bagi masyarakat terganggu dan berimbas kepada ekonomi masyarakat, kesehatan, pelayanan dan sebagainya. Dan diharapkan di  tahun 2019 nanti Pemerintah Daerah bisa mengembalikan anggaran guru Madrasah ke anggaran semula”,Ujar Sofyan.

Sependapat dengan Bpk Sofyan, H. Azmi dari Partai Keadilan Sejahtera juga meminta agar anggaran untuk guru madrasah dikembalikan ke usulan semula. Selain itu, beliau juga meminta Bupati untuk memperhatikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kab. Bengkalis. Diharapkan supaya memperbanyak program pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu, Bupati Bengkalis dalam pidatonya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bengkalis, atas manajemen waktu yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi selama pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun 2018.

Dengan disahkannya APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2018 Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku pengguna anggaran untuk segera mempersiapkan seluruh administrasi, prosedur teknis dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

“Siapkan schedule dan segera laksanakan, karena apa yang telah dianggarkan menjadi kewajiban yang melekat dan akan dipertanggungjawabkan oleh perangkat daerah masing-masing, baik progres pelaksanaan, manfaat serta dampaknya bagi pembangunan kabupaten bengkalis secara umum”,ujarnya.

Dalam hal ini, Ketua DPRD berterima kasih kepada seluruh komisi yang telah bekerja keras dalam melakukan pembahasan terkait Perubahan APBD 2018 sehingga bisa dibawa ditingkat Banggar dan kemudian disahkan. Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Dewan Radius Akima dan staff yang telah memfasilitasi rapat tersebut hingga selesai dan terlaksana dengan baik.

Sebelum rapat ditutup Abdul Kadir mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bengkalis meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat merealisasikan dana yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan secara maksimal.

“Sehingga dana ini dapat diserap oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan memperlancar jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis”, Ujar beliau.

Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bengkalis juga mengingatkan kepada Bupati pada rapat pembahasan Anggaran 2019 nantinya agar bisa melibatkan langsung kepala OPD terkait supaya bisa bekerja semaksimal mungkin, Harapannya agar ada kerja sama yang  baik antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan program pemerintahan.