DPRD

Batam, Humas DPRD – Seiring dengan membuminya keberhasilan Kota Batam dalam hal kemajuan dan kesuksesan nya di sektor perairan dan perikanan, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis konsultasikan beberapa hal terkait program pemenuhan kebutuhan ikan dan sistem penyuluhan pengelolaan budi daya perairan Kota Batam yang notabene nya termasuk Kepulauan dengan ruang lingkup wilayah laut yang luas.

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis yang diketuai Safrana Fizar, H. Azmi, Simon Lumban Gaol, Adihan, dan Zamzami Harun disambut hangat oleh Kabid Sumber Daya dan Penyuluhan Dinas Perikanan Kota Batam, Wan Irham beserta staf.

“Keberhasilan kami saat ini bermula dengan terciptanya konsep pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dipantau secara rutin oleh penyuluh perikanan yang kami tugaskan.” Sebut Wan Irham.

Sebagaimana yang dituturkan, Batam memiliki 530 KUB yang sukses mengembangkan beberapa unit usaha, diantaranya gerai jual beli alat nelayan dan Lembaga Keuangan Mikro (Simpan Pinjam). Pemerintah memberikan bantuan awal berbentuk alat – alat nelayan yang dibagikan ke masing-masing kelompok, lalu segala hal yang berkaitan dengan hasil dan sistem pengelolaan diserahkan langsung ke pengurus dan anggota KUB. Program ini bersifat mandiri, namun tetap dalam pengawasan pemerintah yang dalam hal ini peran penyuluh sangat penting untuk memberikan laporan rutin terkait perkembangan KUB. Sehingga pemerintah tidak sepenuhnya lepas tangan dan dapat memantau hasil dari hibah alat – alat nelayan yang dikembangkan oleh KUB.

Namun untuk masalah pembudidayaan ikan, Kota Batam kewalahan karna tidak adanya lahan yang memungkinkan, pengelolaan budi daya Kota Batam hampir sama dengan Bengkalis. Hanya saja karna keterbatasan lahan, pada akhirnya pemerintah Kota Batam menyalurkan bibit ikan kepada kelompok-kelompok Budi daya.

“Kami berharap mudah-mudahan dengan terus berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota Batam, diharapkan target dan program-program Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis dapat tercapai dan kebijakannya tetap terus konsisten sehingga kami tidak terus bergantung dengan hasil minyak.” Ujar Safrana