DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Pansus RPJMD Kembali melaksanakan rapat lanjutan bersama Bappeda, Bapenda, BPKAD, Bagian Hukum Setda, Bagian Ekonomi Setda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Bagian Organisasi Setda di, Senin (21/07/2025).

Bertempat diruangan komisi IV Rapat dipimpin langsung oleh ketua Pansus Ranperda RPJMD Muhammad Isa dan didampingi Wakil Ketua Pansus Irmi Syakip Arsalan, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis H. Misno dan Anggota Pansus RPMJD

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Muhammad Isa, mengatakan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan dan sistem distribusi keuangan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025–2029, arah pembangunan lima tahun ke depan harus memiliki dasar yang jelas dan terukur, dengan berorientasi pada efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

“RPJMD ini merupakan kelanjutan dari lima tahun sebelumnya dan tentu tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari dinamika pemerintahan masa lalu. Karena itu, kita perlu menemukan kaidah-kaidah transformasi yang tepat untuk lima tahun ke depan, demi mewujudkan tata kelola yang lebih baik, sistem distribusi dalam pengelolaan keuangan daerah harus mampu menjawab tantangan pembangunan dan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Bengkalis secara merata. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam RPJMD ini  harus difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan prinsip tepat sasaran, transparan, dan efisien. Kita perlu solusi yang strategis dan inovatif dalam mendesain kebijakan keuangan daerah, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar M. Isa.

Sementara itu Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Brngkalis H. Misno, menyampaikan pentingnya upaya perbaikan yang terstruktur dalam tata kelola aset dan dokumentasi daerah. Ia menekankan perlunya standarisasi template dalam dokumentasi agar setiap pihak memiliki acuan yang jelas dan seragam dalam menjalankan tugasnya.

“Pada dasarnya kita mengarah pada hal-hal yang sifatnya perbaikan. ada template yang standar, sehingga bisa menjadi pegangan bersama. Kita butuh dokumentasi yang rapi dan mudah dipahami, selain itu, terkait pengelolaan aset-aset daerah bahwa aset-aset tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah," ucap H. Minso.

Kemudian, Wakil Ketua Pansus RPJMD Irmi Syakip Arsalan mengatakan, pentingnya fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari skenario pembangunan lima tahun ke depan. Tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, namun juga menekankan perlunya inovasi dan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu potensi yang tengah dikaji serius adalah tambak udang yang tersebar, Potensi ini dinilai mampu menjadi sumber PAD baru yang signifikan. Pemerintah daerah akan mendorong percepatan penyusunan regulasi agar sektor ini dapat dikelola secara legal, terukur, dan produktif, jika regulasi belum tersedia, maka kita harus mempercepat proses pembuatannya. Jangan sampai potensi besar ini tidak memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

"Pentingnya penguatan belanja berbasis kinerja melalui pemetaan beban kerja yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini akan memastikan agar belanja pemerintah lebih efisien dan terarah, Tak hanya itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi sorotan. Pemerintah mendorong agar aset yang tidak produktif dilepaskan atau dialihkan penggunaannya untuk memenuhi syarat dalam memperoleh bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi sehingga APBD tidak terbebani oleh aset-aset yang tidak produktif. Aset harus menjadi bagian dari solusi, bukan beban,” Jelas Irmi Syakip Arsalan.

Disisi lain, Anggota Pansus Laurensius Tampubolon menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan pengerucutan tenaga honorer yang dinilai dapat berdampak langsung pada kondisi pendapatan dan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan pentingnya mencari solusi alternatif agar para tenaga honorer tetap dapat diberdayakan tanpa harus dikurangi jumlahnya, pengerucutan ini berisiko menurunkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada pekerjaan sebagai tenaga honorer. Kita harus mencari solusi terkait masalah ini.

Selanjutnya, Hendra selaku Anggota Pansus lainnya menyampaikan, optimalisasi infrastruktur harus didorong lewat masterplan, usulan prioritas dimasukkan ke skala prioritas pemerintah daerah. kemudian menekankan pentingnya optimalisasi jalan dan infrastruktur lainnya untuk mengurangi beban masyarakat. Untuk itu, dinas terkait diharapkan segera menyusun masterplan dan perencanaan teknis, agar seluruh usulan dari berbagai pihak dapat terakomodasi secara terarah dan sistematis, usulan-usulan yang bersifat prioritas sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam skala prioritas pembangunan.

Anggota DPRD Hj. Nurhasanah menyoroti kondisi infrastruktur dan tata kelola tempat rekreasi di wilayah Mandau, khususnya terkait wisata viral yang berada di Jalan Lingkar. Ia menilai keberadaan objek wisata tersebut sudah mulai mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan, Wisata viral yang berada di Jalan Lingkar Mandau saat ini sudah mulai mengganggu jalan. Sebaiknya segera difungsikan dan ditata dengan baik agar tidak menimbulkan kecelakaan, Kemudian kondisi Taman Angsana yang kini dipenuhi oleh para pedagang. Menurutnya, potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, namun kondisi taman yang tidak tertata membuat fungsinya menjadi tidak optimal.

Beberapa OPD terkait menyampaikan beberapa hal tentang  pengelolaan keuangan daerah, akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah untuk mendorong akuntabilitas kinerja dan pencapaian visi-misi kepala daerah. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah perangkat daerah yang belum tepat sasaran dan belum sepenuhnya mendukung arah kebijakan dan visi misi kepala daerah, kemudian telah melakukan asersi dan evaluasi mendalam terkait efektivitas berbelanja di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan saat ini tengah fokus pada pengelolaan sektor migas sebagai salah satu potensi utama daerah dan terus melakukan analisis dan kajian dalam pengelolaan keuangan daerah, seluruh aspek pembangunan harus saling mendukung, termasuk pengelolaan aset daerah. Dengan evaluasi dan langkah strategis ini, diharapkan perencanaan dan realisasi anggaran ke depan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai evaluasi dan langkah strategis ini, diharapkan perencanaan dan realisasi anggaran ke depan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.