DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis kembali menggelar rapat lanjutan, Senin (14/07/2025), setelah sebelumnya melakukan pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat kali ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Ekonomi Setda, Bengkalis Creative Network (BCN), Gekraf dan Bengkalis Event Organizer (BEO) 

Ketua Pansus RPJMD, M. Isa, menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, ketergantungan pada satu sektor ekonomi dapat menimbulkan risiko besar terhadap kestabilan ekonomi daerah.

“Penting bagi kita mengembangkan potensi lokal agar tidak hanya bergantung pada satu sektor dominan. Dalam jangka panjang, kita perlu desain pembangunan yang berbasis potensi lokal serta memperhatikan kelemahan historis, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan ekonomi kreatif seperti pariwisata, kerajinan, serta industri berbasis kreativitas,” ujarnya.

M. Isa menambahkan, perencanaan yang terstruktur dan terukur sangat dibutuhkan agar pembangunan lima tahun ke depan benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Pansus RPJMD, Irmi Syakip Arsalan, menilai bahwa pembangunan jangka pendek selama ini belum cukup efektif menjawab tantangan ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Ia menekankan perlunya rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya berpikir satu atau dua tahun ke depan. Dibutuhkan pemetaan awal, termasuk pada persoalan irigasi, produktivitas pertanian, hingga kelemahan infrastruktur. Tahun pertama fokus pada pemetaan, tahun kedua implementasi, dan tahun ketiga hingga kelima menyasar capaian nyata,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi budaya lokal dalam pembangunan, seperti pengembangan kerajinan tenun dan pariwisata berbasis masyarakat. “Kita sudah memiliki kelompok tenun yang aktif. Pemerintah tinggal memperkuat melalui dukungan kemasan, promosi, serta pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi,” tambah Irmi.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, turut menegaskan pentingnya memiliki ukuran kinerja yang jelas untuk mengevaluasi capaian program.

“Tanpa tolok ukur yang konkret, program bisa berjalan tanpa arah. Perlu peta jalan yang sistematis dan indikator keberhasilan yang terukur agar program di sektor pertanian dan perkebunan benar-benar berdampak,” kata H. Misno.

Sementara itu, anggota Pansus, Ferry Situmeang, menekankan perlunya evaluasi terhadap kelompok-kelompok penerima manfaat program pemerintah. Ia menyoroti sektor perikanan, ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan sebagai sektor yang harus menjadi prioritas evaluasi.

“Kami mendesak agar dinas terkait lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran. DPRD siap terlibat untuk memberikan rekomendasi berdasarkan realitas di lapangan agar anggaran negara digunakan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Ferry.

Dalam forum tersebut, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya strategi konkret untuk memperkuat daya saing daerah. RPJMD diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, namun juga peta jalan pembangunan yang aplikatif dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi, termasuk penurunan daya beli.

Peningkatan kualitas data dan infrastruktur pertanian dinilai krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada. Selain itu, perwakilan dari Bengkalis Creative Network (BCN) menekankan pentingnya pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dan sistemik.

“Tantangan terbesar selama ini adalah kurangnya kolaborasi antar komunitas kreatif dan pelaku usaha. RPJMD harus mampu menjadi alat pemersatu dan penguat kolaborasi lintas sektor,” ungkap perwakilan BCN.

Forum ini menyepakati bahwa kolaborasi lintas sektor, integrasi antara budaya lokal, potensi kreatif, dan ketahanan pangan merupakan kunci utama pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. RPJMD diharapkan menjadi dokumen strategis yang menghadirkan aksi nyata dalam mewujudkan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.