DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2025, Senin (30/03/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.IP., didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno. Sementara itu, hadir Bupati Bengkalis diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Johansyah Syafri.

Pandangan umum diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Erwan, S.Sos. Fraksi ini menilai Pemerintah Daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran belanja daerah. Namun, diharapkan tingginya realisasi belanja dapat sejalan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Selain itu, fraksi ini mendorong peningkatan potensi pendapatan daerah, peninjauan kembali objek retribusi, optimalisasi pemberian hibah dan bantuan keuangan, serta penguatan pengawasan penggunaan anggaran.

Selanjutnya, Fraksi NasDem melalui Ahmad Husein menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bengkalis atas transparansi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Fraksi ini juga mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih Kabupaten Bengkalis sepanjang tahun 2025, seraya berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Pada prinsipnya, Fraksi NasDem menyetujui LKPJ untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, serta mengajak seluruh pihak bersinergi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Tantowi Saputera Pangaribuan turut mengapresiasi transparansi pemerintah daerah. Fraksi ini mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan agar lebih tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, percepatan realisasi anggaran, khususnya pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, normalisasi parit dan drainase, serta penyediaan sarana air bersih, menjadi perhatian.

Fraksi PKS yang disampaikan oleh juru bicara Hj. Nurhasanah menyatakan dukungan terhadap upaya pembiayaan non-APBD dengan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun demikian, Fraksi PKS menekankan agar upaya tersebut menghasilkan capaian konkret, seperti optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program APBN, bukan sekadar wacana tanpa realisasi anggaran yang nyata.

Fraksi PKB melalui Suyanto menyoroti pentingnya evaluasi komprehensif terhadap penetapan target pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan transfer. Penetapan asumsi pendapatan diharapkan mengacu pada regulasi keuangan negara serta mempertimbangkan skala prioritas belanja dan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Selain itu, persoalan defisit APBD dan tunda bayar diharapkan dapat segera diselesaikan guna menjaga stabilitas keuangan daerah.

Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Hj. Anita, SH., menyampaikan bahwa penurunan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2026 akibat efisiensi anggaran harus disikapi dengan memastikan program prioritas tetap berjalan. PAD sebagai tulang punggung daerah perlu ditingkatkan dan diproyeksikan secara akurat agar tidak mengganggu pelaksanaan APBD. Selain itu, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 2026, disertai evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Terakhir, Fraksi Amanat Perindo Persatuan yang disampaikan oleh Dapot Hutagalung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Perhubungan, atas peningkatan pelayanan penyeberangan roro, terutama pada momen hari-hari besar.