DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hendrik Firnanda Pangaribuan, serta dihadiri Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.

Dalam penyampaian pengantar, H. Misno menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan reses pada 15–20 Juli 2026 di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan reses tersebut merupakan bagian dari tugas anggota DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Pasal 114 ayat (6), setiap anggota DPRD wajib melaporkan pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD.

Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan laporan hasil reses yang memuat berbagai aspirasi, masukan, serta kebutuhan masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan menyampaikan sejumlah catatan, termasuk terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan kinerja dan tata kelola BUMD agar mampu meningkatkan daya saing, menghasilkan keuntungan, serta memberikan dividen yang optimal bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicara Ahmad Husein menyampaikan bahwa masyarakat banyak mengusulkan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan serta perbaikan jembatan, drainase, penerangan jalan, akses air bersih, fasilitas sanitasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas kesehatan, sarana sekolah, tenaga pendidik, serta dukungan terhadap fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Tantowi Saputra Pangaribuan menyampaikan bahwa hasil reses menunjukkan banyaknya aspirasi, usulan, dan keluhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Salah satu aspirasi yang disampaikan berasal dari kalangan muda, khususnya terkait bidang seni. Menurutnya, masih diperlukan wadah yang memadai untuk menyalurkan bakat dan kreativitas generasi muda dalam kegiatan yang positif.

Fraksi Gerindra juga mendorong agar pengelolaan anggaran melalui APBD dilakukan secara lebih efisien dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, kriteria kinerja yang efektif dan efisien, serta kerangka strategi dan prioritas yang jelas.

Selanjutnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Hj. Nurhasanah menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan.

“Dari segi pendidikan perlu adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan swasta dan keagamaan seperti rumah tahfiz Al-Qur’an, pondok pesantren, sekolah swasta dan madrasah ibtida’iyah sebagai tempat menambah ilmu agama bagi masyarakat. Kemudian diharapkan adanya pembinaan dan dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan bidang keagamaan seperti pembina didikan subuh, organisasi kepemudaan, remaja masjid serta lembaga-lembaga yang konsen mencetak dan membina generasi muda,” ujarnya.

Fraksi PKB melalui juru bicara Hardianto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal dalam APBD untuk menindaklanjuti kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan perekonomian daerah.

Sementara itu, Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Tairan menyampaikan perlunya peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, bantuan peralatan, pemasaran produk, serta pengembangan ekonomi kreatif.

Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui juru bicara Laurensius Tampubolon menyampaikan agar seluruh aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah ke depan.

“Fraksi Amanat Perindo Persatuan DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan saran kepada pemerintah agar apa yang telah kami serap merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan ke depan. Pertanyaan yang terus kami terima tentang masuk tidaknya usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat menjadi makanan harian buat kami, karena besarnya harapan masyarakat terhadap apa yang telah mereka sampaikan, dan ini sangat berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga kedewanan di mata masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi penyampaian laporan reses tersebut, H. Misno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan kegiatan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno juga mengharapkan dukungan dan kerja sama Bupati Bengkalis beserta jajaran untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan hasil reses dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Semoga aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pada akhir rapat, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menyerahkan secara simbolis Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 kepada Bupati Bengkalis, yang diwakili Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.