DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD, —  Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau guna menentukan langkah krusial dalam merumuskan skema pembiayaan program beasiswa yang lebih luas bagi mahasiswa Bengkalis di tengah keterbatasan anggaran daerah, pada Kamis (02/04/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyampaikan bahwa tantangan fiskal saat ini mengharuskan adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan sektor swasta. Irmi memaparkan bahwa kondisi fiskal tahun 2026 mengharuskan adanya restrukturisasi kebijakan belanja daerah, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan keberlanjutan program beasiswa. Oleh karena itu, ia mengusulkan transformasi skema pembiayaan yang tidak lagi hanya bertumpu pada APBD, melainkan mengintegrasikan dukungan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Riau, Andi Ista Tutih, menjelaskan bahwa beasiswa tetap menjadi prioritas dalam visi Riau Cerdas. Namun, untuk tahun 2025 dan 2026, fokus utama adalah melanjutkan bantuan bagi penerima yang sudah terdata hingga selesai studi guna menjaga efisiensi anggaran.

Menurutnya, program ini mencakup bantuan pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3 yang bersumber dari skema hibah dan bantuan sosial, baik bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Program beasiswa ini tetap menjadi prioritas, bahkan saat kondisi keuangan daerah mengalami tekanan. Tahun 2025 dan 2026, kami lebih fokus melanjutkan penerima yang sudah terdata hingga selesai studi, daripada membuka penerima baru,” ujar Andi.

Ia menambahkan, salah satu target utama program tersebut adalah mewujudkan satu keluarga satu sarjana, sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMD Provinsi Riau.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau masih berada pada angka 9,33 tahun, atau setara kelas 1 SMA. Oleh karena itu, program beasiswa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.

Selain beasiswa prestasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan beasiswa untuk penyandang disabilitas guna memberikan kesempatan pendidikan yang setara.

Khusus untuk Kabupaten Bengkalis, Pemprov Riau telah menjalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Bengkalis, dengan alokasi bantuan bagi sekitar 110 mahasiswa kurang mampu setiap tahun yang dibiayai melalui APBD Provinsi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas sehingga pemerintah kabupaten belum dapat mengalokasikan anggaran beasiswa secara optimal.

“Kami terus berikhtiar agar pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena keterbatasan keuangan daerah, kami mencoba merancang skema pembiayaan melalui Baznas, CSR perusahaan, serta dukungan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya potensi tumpang tindih penerima beasiswa antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga diperlukan sinkronisasi data agar bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Komisi IV juga mengusulkan adanya perhatian khusus bagi mahasiswa Bengkalis mengingat daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Kami berharap ada pola khusus untuk daerah terluar seperti Bengkalis, baik melalui beasiswa provinsi maupun kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, agar penguatan sumber daya manusia di wilayah perbatasan bisa lebih optimal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Andi Ista Tutih menyampaikan bahwa secara regulasi, bantuan dalam bentuk hibah langsung kepada pemerintah kabupaten untuk beasiswa perguruan tinggi belum memungkinkan. Namun, Pemprov Riau tetap membuka peluang melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar daerah.

Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan pendanaan dari sektor lain seperti CSR dan Baznas sangat membantu keberlangsungan program.

“Tahun lalu kita terbantu sekitar Rp25 miliar dari sektor perusahaan, dan penerimaan Baznas Provinsi Riau juga meningkat signifikan hingga mencapai sekitar Rp80 miliar per tahun,” jelasnya.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Riau berharap pada tahun 2027 kondisi fiskal dapat kembali membaik sehingga cakupan program beasiswa bisa diperluas, termasuk untuk mahasiswa baru dan kerja sama pendidikan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Samsu Dalimunthe alias Samda, menyoroti pentingnya peran perusahaan migas di wilayah Duri untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat lokal melalui program CSR.

Menurutnya, selama puluhan tahun sektor migas berkembang di wilayah tersebut, namun tenaga kerja lokal masih belum mendapat porsi yang memadai, terutama pada posisi strategis.

“Kenapa tidak diupayakan CSR dari perusahaan-perusahaan migas untuk beasiswa anak-anak kita, khususnya di bidang perminyakan, agar mereka bisa bersaing dengan lulusan ITB, ITS, maupun UPN,” ujarnya.

Ia berharap adanya program beasiswa khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan profesi, terutama untuk sektor perminyakan, sehingga putra-putri daerah memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayahnya sendiri.

Selain itu, Samda juga menekankan pentingnya optimalisasi dana BPDPKS untuk mendukung pendidikan mahasiswa di daerah penghasil sawit seperti Bengkalis. Menurutnya, daerah lain seperti Kampar telah lebih dulu memanfaatkan program tersebut, sementara Bengkalis masih belum maksimal.

“Kami berharap ada dorongan yang lebih kuat dari pemerintah provinsi agar Politeknik Negeri Bengkalis juga bisa memperoleh dukungan dana BPDPKS untuk pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Muhammad Isa, menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis sejak awal telah diarahkan sebagai pusat pendidikan yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Menurutnya, keberadaan sejumlah perguruan tinggi seperti Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Syariah Negeri Junjungan, dan perguruan tinggi lainnya telah menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.

“Hari ini kita melihat ekonomi Bengkalis sangat ditopang oleh sektor pendidikan. Saat mahasiswa libur, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut menurun,” ungkapnya.

Ia juga meminta agar kerja sama beasiswa dari Pemerintah Provinsi Riau tidak hanya terfokus pada satu perguruan tinggi saja, tetapi diperluas secara proporsional ke seluruh kampus yang ada di Bengkalis.

Menanggapi hal tersebut, Andi Ista Tutih menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau saat ini memang tengah berupaya memperluas cakupan bantuan pendidikan. Ia mengakui bahwa selama dua tahun terakhir fokus utama pemerintah provinsi lebih banyak tertuju pada sektor infrastruktur, termasuk dalam pemanfaatan dana BPDPKS.

“Kami akui, selama ini fokus awal BPDPKS lebih banyak diarahkan ke infrastruktur. Namun masukan dari DPRD Bengkalis ini menjadi catatan penting agar sektor pendidikan juga dapat kita dorong bersama,” jelas Andi.

Ia menambahkan, untuk program beasiswa Provinsi Riau, pemerintah tetap mempertahankan alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar, meskipun kondisi fiskal daerah masih cukup berat. Beasiswa tersebut tetap diprioritaskan untuk mahasiswa yang sudah terdata dan sedang menjalani studi hingga selesai.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pengembangan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di daerah, termasuk kampus-kampus yang berada di Kabupaten Bengkalis.

“Ke depan, kami berharap tahun 2027 kondisi fiskal membaik sehingga cakupan program beasiswa bisa diperluas, termasuk bagi mahasiswa baru dan kampus-kampus lain di daerah,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga muncul usulan skema baru berupa pinjaman pendidikan, sebagai alternatif selain bantuan beasiswa penuh. Skema ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang bagi mahasiswa berprestasi yang belum terjangkau program bantuan pendidikan.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, menegaskan bahwa posisi geografis Bengkalis sebagai serambi depan negara harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pendidikan provinsi. Ia berharap Pemerintah Provinsi Riau memberikan stimulus lebih melalui program beasiswa yang dikhususkan bagi daerah perbatasan.