DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Lintas Komisi DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat bersama PLN ULP Bengkalis dan Bagian SDA Setda Bengkalis guna membahas pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Bengkalis, Senin (06/04/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan PLN ULP Bengkalis, serta Bagian SDA Setda Bengkalis.

Fakhtiar Qadri mempertanyakan penyebab utama pemadaman listrik, apakah disebabkan oleh perbaikan jaringan atau kerusakan pada mesin pembangkit, mengingat dampaknya yang luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Perwakilan PLN, Tim Leader K3L (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan) dan Keamanan PLN ULP Bengkalis, Muhammad Juliandra, menjelaskan bahwa selama periode Idulfitri tidak dilakukan pemeliharaan terencana, baik pada jaringan maupun mesin pembangkit. Pemeliharaan yang dilakukan lebih kepada pengamanan jalur dari gangguan hewan. Namun, saat sistem dinormalkan, beban yang ditanggung mesin pembangkit menyebabkan pelepasan otomatis yang berujung pada pemadaman total (blackout).

Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana alias Iyan Kancil, meminta penjelasan terkait langkah antisipasi pasca kejadian serta rencana konkret dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia juga menekankan pentingnya imbauan kepada masyarakat guna meminimalisir kerugian, serta meminta pengecekan terhadap tiang listrik yang dilaporkan miring.

Anggota Komisi IV, M. Isa, menyoroti seringnya pemadaman listrik di wilayah Bantan dan mempertanyakan ketersediaan sistem cadangan. Sementara itu, Anggota Komisi II, Firman, mempertanyakan pemadaman rutin yang terjadi setiap waktu magrib di wilayah Teluk Lancar.

Anggota Komisi I, H. Zamzami, mengangkat keluhan masyarakat terkait penambahan tiang dan kabel listrik, termasuk proyek kabel bawah laut yang belum terealisasi meskipun telah berjalan selama lima tahun.

Ketua Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, menekankan agar jadwal pemadaman dilakukan pada waktu yang lebih rasional dan dengan skema yang lebih manusiawi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem layanan agar tidak terjadi saling menyalahkan. Ia menambahkan bahwa kabel bawah laut tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga untuk menghubungkan jaringan listrik antarwilayah, termasuk antar pulau dan negara.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Teknik PLN, Ridho, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mencegah pemadaman meskipun dihadapkan pada isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Terkait tiang listrik miring, khususnya di Kecamatan Bantan, telah dilakukan pendataan dan perbaikan dijadwalkan pada 7 April di Bengkalis dengan upaya tanpa pemadaman.

Ia juga menjelaskan bahwa penerangan jalan umum merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Untuk pemadaman, baik terencana maupun darurat, informasi akan disampaikan paling lambat satu hari sebelumnya. Adapun beban puncak listrik terjadi pada pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

PLN juga menyampaikan bahwa tegangan listrik di Kecamatan Bantan masih tergolong rendah, sehingga dilakukan penambahan sementara guna menjaga kestabilan pasokan listrik bagi masyarakat. Pihak PLN menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari anggota dewan dan masyarakat.

Terkait proyek kabel bawah laut, PLN menyatakan bahwa proses perizinan telah selesai, termasuk dari DPMPTSP dan wilayah Pakning, dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian teknis.

Menutup rapat, Fakhtiar Qadri menegaskan pentingnya pembuktian nyata atas upaya penanganan pemadaman listrik demi kepentingan masyarakat luas.