DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD — Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar pertemuan bersama PT Riau Pangan Betuah Provinsi Riau dalam rangka membahas program unggulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait pengendalian inflasi pangan di daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau, Kamis (23/04/2026).

Ketua Komisi II, Syafroni Untung, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menggali informasi dan berdiskusi terkait langkah-langkah strategis pengendalian inflasi yang telah diterapkan di tingkat provinsi agar dapat diadopsi di Kabupaten Bengkalis.

“Inflasi menjadi kekhawatiran kita bersama. Kami ingin mengetahui langkah ke depan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait ketahanan pangan, tetap berjalan meskipun ada efisiensi dalam berbagai program sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau Sri Irianto menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar daerah serta instansi dalam mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui BUMD PT Riau Pangan Betuah bersama OPD terkait terus berupaya menyediakan pasokan tanaman pangan.

“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengajak masyarakat menanam tanaman pangan. Dalam kondisi global saat ini, kemandirian pangan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.

Direktur PT Riau Pangan Betuah, Ade Putra Daulay, memaparkan bahwa perusahaan tersebut dibentuk untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Riau baru mampu memenuhi sekitar 20–25 persen kebutuhan pangan dari total sekitar 7 juta penduduk, sementara sisanya masih dipasok dari luar daerah.

“Melalui PT Riau Pangan Betuah, kami mengembangkan bisnis pangan dari hulu hingga hilir, termasuk membangun sentra produksi dan pasar induk, serta menjalin kontrak farming dengan petani di Kabupaten Siak dan daerah lainnya untuk menjaga stabilitas suplai,” terangnya.

Dalam upaya pengendalian inflasi, pihaknya juga telah mendirikan Swalayan Pangan TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan) yang menyediakan bahan pangan dengan harga lebih murah dari pasar. Selain itu, Gerakan Pasar Murah (GPM) juga rutin dilaksanakan secara bergilir di berbagai wilayah.

Dari Kabupaten Bengkalis, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Yana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sejak tahun 2023 meskipun dengan keterbatasan anggaran.

“Tahun ini, meskipun ada efisiensi, kami tetap berinisiatif menjalin kerja sama dengan distributor tanpa menggunakan anggaran melalui GPM online. Informasi distribusi pangan disebarkan melalui media sosial, dan cukup membantu, terutama untuk komoditas seperti cabai,” ujarnya.

Anggota Komisi II H. Muhammad Rafee, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadirkan Swalayan TOPAN. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi pangan murah di pasar agar harga tetap stabil.

Menanggapi hal tersebut, Ade Putra Daulay menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjaga ekosistem pasar dengan membangun kemitraan bersama pelaku usaha. Pengawasan dilakukan melalui penerapan pakta integritas terhadap komoditas yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jika pedagang menjual di atas HET, maka kerja sama akan diputuskan. Ini menjadi salah satu langkah kontrol agar harga tetap stabil,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Tairan, SH, turut menyoroti sistem penyaluran pasar murah yang dinilai belum merata, mengingat masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan akses.

Menanggapi hal itu, Direktur PT Riau Pangan Betuah menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran tergantung pada jenis program. Untuk program bersubsidi, penyaluran dilakukan berdasarkan data by name by address melalui undangan resmi.

“Jika terjadi miskomunikasi, perlu diklarifikasi kepada penyelenggara, apakah dari Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau instansi terkait lainnya,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Bengkalis. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.