DPRD

Pekanbaru, Humas DPRD – Menghadapi situasi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang kian mengkhawatirkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan langkah proaktif dengan "Menjemput Bola" ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Langkah ini diambil guna mematangkan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, Kamis (11/06/2026).

Rombongan komisi IV DPRD kabupaten Bengkalis bersama Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga disambut langsung oleh Kepala Bidang ekonomi Kreatif Dr. Nasrul Akmal, M.Ed bersama para koordinator Bidang Ekonomi kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Riau di bilik rapat  fahmizal usman Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, S. Sos, M. Si, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan upaya serius legislatif untuk mencari jalan keluar dari himpitan fiskal yang dialami daerah. Menurutnya, inovasi di sektor ekonomi kreatif kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

"Kita sadar betul bahwa himpitan fiskal yang dialami oleh semua daerah mengharuskan kita untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat kita," ujar Irmi Syakip Arsalan di hadapan jajaran Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Beliau menambahkan bahwa sektor ini akan menjadi program unggulan dalam RPJMD 2025-2031. Meskipun memiliki potensi besar, Komisi IV menyadari adanya keterbatasan APBD Kabupaten dalam mendukung penuh sektor Ekraf.

"Oleh karena itu, kami memohon kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan peta jalan (Roadmap) dan dukungan akses ke program-program pemerintah pusat serta rekomendasi konkret dari pertemuan ini yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pengembangan Ekraf di tahun-tahun mendatang," tambah Irmi Syakip.

Dr. Muhammad Isa memaparkan rencana ambisius untuk membangun budaya secara tematik, khususnya di Pulau Bengkalis. Tujuannya adalah agar setiap desa memiliki identitas unik yang mampu menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.

"Muncul pemikiran untuk membangun budaya secara tematik. Nantinya, dari 53 desa yang ada, masing-masing akan punya tema tersendiri yang mewakili potensi kearifan lokalnya," ujarnya.

Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata Riau, Dr. Nasrul Akmal, M.Ed, menyambut baik inisiatif tersebut dan menawarkan fasilitas Riau Creative Hub (RCH) sebagai tempat inkubasi. Menariknya, hingga saat ini seluruh fasilitas di RCH dapat digunakan oleh pelaku Ekraf secara gratis.

Nasrul Akmal, yang memiliki latar belakang di dunia pendidikan, juga mengusulkan terobosan unik: mengawinkan sektor pariwisata dengan Kurikulum Merdeka. Ia menyarankan agar sekolah-sekolah memanfaatkan dana BOSP untuk melakukan kunjungan edukatif ke destinasi wisata dan pusat kreatif, sehingga pariwisata tidak hanya tentang hiburan tetapi juga keilmuan.

Komis IV DPRD Bengkalis juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan karya para pelaku Ekraf lokal melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Mengingat masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek, DPRD meminta provinsi melakukan pendekatan "jemput bola" untuk mensosialisasikan pentingnya HAKI guna menghindari plagiarisme dan memberikan kekuatan hukum pada produk lokal.

Pertemuan ini ditutup dengan harapan besar bahwa sinergi antara legislatif Bengkalis dan eksekutif Provinsi Riau akan melahirkan kebijakan yang mampu mengubah tantangan fiskal menjadi peluang ekonomi baru melalui kreativitas masyarakat