Bengkalis, Humas DPRD – DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis Tahun 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Jumat (13/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Dr. Ersan Saputra.
Mengawali rapat, pimpinan rapat menyampaikan bahwa sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2025, rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penyusunan Propemperda merupakan proses bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan melalui rapat kerja dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Sebelum pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) H. Muhammad Rafee menyampaikan usulan Propemperda Tahun 2027. Penyampaian tersebut didasarkan pada Surat Bupati Bengkalis Nomor 100.03/133/SETDA-HK tanggal 8 Oktober 2026 tentang Penyampaian Propemperda Kabupaten Bengkalis Tahun 2027 serta Berita Acara Rapat Nomor 100.3.2/Bapemperda/4/2026 tanggal 26 Oktober 2026 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Tingkat I DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyampaiannya, H. Muhammad Rafee menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2027 turut mempertimbangkan realisasi pembentukan peraturan daerah pada tahun 2026. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan Propemperda dapat dilakukan paling banyak 25 persen dari jumlah Ranperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
“Berdasarkan Propemperda Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan dan pengesahan sebanyak 3 (tiga) Perda, sementara 3 (tiga) Rancangan Perda lainnya masih dalam proses pembahasan. Tentunya, pelaksanaannya menghadapi berbagai dinamika dan konsekuensi dalam penyelesaiannya,” jelasnya.
Adapun Bapemperda bersama Pemerintah Daerah menerima dan menyetujui enam Rancangan Perda untuk dimasukkan ke dalam Propemperda Kabupaten Bengkalis Tahun 2027. Keenam Ranperda tersebut meliputi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026, Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027, serta Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2028.

Selanjutnya, Rancangan Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkalis, Rancangan Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, serta Rancangan Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib dibahas dan ditetapkan pada tahun berkenaan serta tidak dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya dengan judul yang sama, kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berita Lainnya
Fraksi NasDem Bengkalis Turut Meriahkan Jambore Remaja Bernegara di Rengat
Muhammad Isa: MTQ Bukan Sekadar Lomba, Tapi Tanamkan Cinta Al-Qur'an untuk Generasi Muda