Bengkalis, Humas DPRD – DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus pengambilan keputusan, jum'at (13/11/2026).
Rapat di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, S.E., M.IP dan di dampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno serta dihadiri langsung Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni.

Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis melalui juru bicara H.Zamzami menyoroti kondisi kemampuan keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau sekitar Rp1,98 triliun.
Adapun struktur APBD 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.876.044.496.194,47, belanja daerah Rp1.987.583.920.520,54, serta pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.

Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup besar dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.
H. Zamzami menekankan bahwa penyesuaian anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Efisiensi anggaran tidak boleh hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi harus tercermin dalam struktur belanja dan pelaksanaan program pemerintah.
"Pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah diminta melakukan proyeksi arus kas kewajiban tahun berjalan, memperhitungkan kewajiban yang berasal dari tahun sebelumnya, serta mengantisipasi risiko apabila penerimaan tidak mencapai target, Selain itu, keterbatasan fiskal tidak boleh mengganggu keberlangsungan pelayanan dasar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan pelayanan sosial masyarakat," Tegasnya.

Tambahnya lagi, Banggar turut mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengoptimalkan potensi PAD melalui pembenahan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Banggar juga menegaskan bahwa persetujuan terhadap Ranperda APBD bukan berarti berakhirnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
Setelah APBD ditetapkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan mengajak seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah menjadikan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum untuk memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas belanja, memperluas kemandirian pendapatan daerah, serta memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Selanjutnya, sebanyak 7 fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut disampaikan dengan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai bahan evaluasi dan perhatian dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan fraksi-fraksi, kondisi fiskal dan kemampuan keuangan daerah saat ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius, salah satu upaya yang dinilai penting adalah dengan menggali serta mengoptimalkan berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu dalam pidatonya Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta TAPD yang telah bekerja bersama dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2027.
Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan cerminan kemitraan eksekutif dan legislatif dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. ia mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan kebersamaan menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Di tengah keterbatasan ini, Kasmarni menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh kehilangan arah dan komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian, Kita membutuhkan kerja bersama, komitmen, dan kesungguhan semua pihak. Dengan kebersamaan, kita optimistis program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.
Kasmarni berharap APBD 2027 yang telah disepakati tersebut menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera, serta semakin unggul di Indonesia.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027


Berita Lainnya
DPRD Bengkalis Sampaikan Propemperda Tahun 2027
Fraksi NasDem Bengkalis Turut Meriahkan Jambore Remaja Bernegara di Rengat