DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat dengar pendapat atau audiensi terkait penganggaran beasiswa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026. dengan Sejumlah perwakilan mahasiswa Kabupaten Bengkalis, Adapun organisasi yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPC GMNI Bengkalis, Ketua PC PMII Bengkalis, dan Ketua PD HIMAPERIS Bengkalis, Rabu (04/03/2026).

Turut hadir TAPD Kabupaten Bengkalis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkalis.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis H. Misno mengatakan, bahwa setiap masukan dari mahasiswa dapat menjadi acuan bagi DPRD untuk dipertimbangkan dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat dimasukkan dalam penganggaran. Ia juga menekankan pentingnya duduk bersama secara menyeluruh agar tercipta pemahaman yang paripurna.

“Apa yang disampaikan mahasiswa tentu akan kami tindak lanjuti kedepannya pertemuan seperti ini sebaiknya berbasis data agar pembahasan lebih jelas dan terarah,” ujar H. Misno.

Ketua perwakilan mahasiswa, Asrul Saputra, menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk tanggung jawab sebagai representasi mahasiswa untuk meminta transparansi. Ia mengungkapkan keresahan yang berkembang di kalangan mahasiswa terkait beasiswa yang dinilai tidak lagi berjalan normal dan tidak menjadi prioritas pada tahun 2025.

“Kami ingin kepastian, apakah program beasiswa ini masih berjalan atau tidak ada lagi anggaran. Beasiswa adalah tanggung jawab dan janji Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tetap dilaksanakan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menjelaskan bahwa  isu yang berkembang di luar, seperti isu bahwa beasiswa tidak diprioritaskan oleh DPRD adalah tidak benar. Ia memaparkan bahwa pada Oktober telah melakukan rapat RENJA bersama OPD, terkait beasiswa dalam pembahasan pagu indikatif sementara. Namun, terjadi penurunan APBD yang sangat drastis dari Rp4,6 triliun menjadi Rp2,8 triliun,

“Komisi IV menegaskan bahwa tidak benar jika ada informasi yang berkembang, bahwa beasiswa tidak menjadi program prioritas. Justru kami memberikan penekanan kepada Kesra dan Dinas Pendidikan agar penganggaran beasiswa tetap menjadi skala prioritas, meskipun jumlahnya tidak sama seperti tahun sebelumnya.  Keputusan DPRD bersifat kolektif dan kolegial, melalui proses pembahasan yang matang demi menghasilkan keputusan terbaik meski kondisi keuangan terbatas, Komisi IV tetap berupaya mencari formula terbaik untuk keberlanjutan beasiswa," jelas Irmi Syakip Arsalan.

Tambahnya lagi, Ia juga mengajak semua pihak untuk objektif melihat kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan hampir separuh, sehingga berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Kepala Bagian Keuangan Daerah, Aready, menjelaskan bahwa kondisi APBD Kabupaten Bengkalis sangat bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai sekitar 85 persen. TKD tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Desa.

“Untuk DBH tahun 2025 terjadi penurunan sekitar 65 persen dan itu menjadi utang pemerintah pusat ke daerah. Kebijakan TKD yang keluar pada akhir September menyebabkan pendapatan daerah jauh berkurang. Setiap APBD juga harus melalui evaluasi Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,” terangnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap menganggarkan bantuan beasiswa, namun dengan kondisi keuangan saat ini, penyusunan program harus dilakukan secara hati-hati.

Sementara itu, Kepala Bappeda menegaskan bahwa Komisi IV tidak pernah mencoret anggaran beasiswa dan tetap memberikan atensi agar diprioritaskan. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 beasiswa telah dianggarkan sebesar Rp8,4 miliar melalui Kesra.

“Pengumuman beasiswa 2026 direncanakan dibuka pada bulan Juni dan kelulusan pada akhir triwulan III. Pelaksanaannya akan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan mekanisme dalam petunjuk teknis (juknis) beasiswa. Jika sebelumnya hanya untuk kategori berprestasi dan tahfiz, tahun ini akan ditambah beasiswa untuk dosen serta dukungan pendidikan guru PAUD.

Perwakilan mahasiswa lainnya menyampaikan bahwa keresahan yang muncul merupakan keresahan kolektif akibat simpang siur informasi di masyarakat. Mereka berharap ada solusi konkret agar beasiswa bagi generasi muda Bengkalis tetap terjamin.

Rinto menambahkan bahwa pada tahun 2026 program-program daerah akan lebih diperketat dalam rangka menyehatkan pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mematangkan isu yang berkembang sebelum disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selanjutnya, Isa mengatakan perlunya transparansi informasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terlebih saat ini seluruh daerah di Indonesia tengah mengalami efisiensi anggaran transparansi informasi menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, khususnya terkait program beasiswa.

"Saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sebagai dampak dari penyesuaian fiskal nasional. Kondisi tersebut tentu berimbas pada penyusunan dan pelaksanaan berbagai program daerah, termasuk di sektor pendidikan. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk memahami situasi secara objektif, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat," ucap M. Isa.

Di akhir pertemuan, mahasiswa berharap agar beasiswa tahun 2026 benar-benar ada dan dilaksanakan secara terstruktur sesuai jadwal yang telah disampaikan. DPRD dan pemerintah daerah pun berkomitmen menjaga komunikasi yang lebih baik serta memastikan program pendidikan tetap menjadi perhatian utama, sejalan dengan amanat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBD.