DPRD

‎Pekanbaru, Humas DPRD – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru guna membahas berbagai persoalan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan kelistrikan di Kabupaten Bengkalis. Jumat (22/05/2026)

‎
‎Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan. Dari pihak PLN hadir Senior Manager Perencanaan Deny Fitrian, Manajer Keuangan dan Umum Sigit, Bagian Listrik Perdesaan Dennyendra, Plh Manager PLN Dumai Syahri, serta jajaran PLN Unit Dumai, Bengkalis, dan Duri.
‎
‎Hendrik menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kali kedua Komisi II DPRD melakukan pembahasan bersama PLN, setelah sebelumnya membahas pengoperasian kabel laut yang menghubungkan Pulau Sumatera ke Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. 

‎
‎“Kami sengaja membawa camat agar dapat langsung menyampaikan kondisi dan kekurangan di lapangan. Masyarakat juga sudah banyak menyampaikan keluhan kepada kami sebagai anggota DPRD,” ujar Hendrik.
‎
‎Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, mempertanyakan kendala teknis yang menyebabkan masyarakat di wilayah perkotaan masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Ia meminta PLN memberikan penjelasan agar DPRD dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

‎Selain itu, Syafroni juga menyampaikan persoalan penambahan daya listrik di Kota Duri yang telah diusulkan sejak tahun 2024 kepada PLN Unit Duri, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Ia juga meminta percepatan penyalaan jaringan listrik di Jalan Tegar Kota Duri, yang infrastrukturnya sudah tersedia namun listrik belum menyala.
‎
‎Anggota DPRD Firman menyoroti persoalan pemadaman listrik di Pulau Bengkalis yang kerap terjadi saat azan Maghrib, terutama pada bulan Ramadan. “Sudah dari dahulu seperti itu. Setiap Allahu Akbar, lampu mati. Ini sangat mengganggu masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Firman juga menyoroti kondisi tiang listrik kayu di desa-desa pelosok yang sudah lapuk dan membahayakan masyarakat. “Kemarin ada tiang tumbang ke jalan hingga menyebabkan listrik padam total. Mohon solusi agar ini tidak menjadi citra buruk pelayanan,” tegasnya.

‎Kemudian, anggota Komisi II Erwan menyampaikan masih adanya warga di daerah Pinggir–Mandau yang belum menikmati aliran listrik, khususnya di Desa Tasik Serai Dusun Bagan Benio dan Desa Koto Pait Beringin Dusun Solok Bongkal, Kecamatan Talang Mandau. Ia meminta kepastian progres perluasan jaringan listrik di wilayah tersebut.
‎
‎Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Tairan mengungkapkan bahwa listrik di Kecamatan Talang Mandau sering padam setiap kali hujan meskipun tanpa petir. Ia juga menyoroti tower Telkom di Desa Beringin yang kerap mati setiap tiga hari sekali akibat kapasitas trafo yang tidak mencukupi.

‎
‎“Surat ke PLN sudah dikirim sejak 2024, tetapi belum ditindaklanjuti. Bahkan ada satu RT di Desa Beringin saat Maghrib hanya bisa menyalakan satu lampu,” katanya.
‎
‎Anggota Komisi II lainnya, Zamzami Harun meminta penjelasan terkait kendala operasional kabel laut Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat yang menyebabkan PLTD sering mati-hidup. Ia juga meminta PLN menyiapkan kabel cadangan agar pemadaman tidak berlangsung lama jika terjadi kerusakan.

‎
‎Selain itu, ia menyoroti masih banyak wilayah di Pulau Rupat yang belum terjangkau jaringan distribusi listrik, khususnya di daerah Sungai Empang.
‎
‎Selanjutnya ,H. Muhammad Rafee menyoroti perubahan biaya sambungan listrik untuk kawasan industri Buruk Bakul. Ia meminta kepastian biaya agar tidak menghambat masuknya investor.
‎
‎Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II Rindra Wardana alias Iyan Kancil berharap PLN memberikan perhatian serius terhadap distribusi listrik di kawasan industri Buruk Bakul.
‎
‎Anggota Komisi II Bobi Kurniawan turut mempertanyakan progres pembangunan kabel laut menuju Pulau Bengkalis serta pemanfaatan tiang PLN yang tidak terpakai untuk menggantikan tiang kayu milik masyarakat.

‎Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menegaskan bahwa DPRD berharap PLN lebih responsif terhadap berbagai usulan dan proposal yang disampaikan masyarakat melalui unit-unit PLN di daerah.
‎
‎“Kalaupun belum bisa dieksekusi, minimal dijawab dan dijelaskan apa kendalanya sehingga kami sebagai DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Disamping itu juga Camat se-Kabupaten Bengkalis ikut menyampaikan proposal dan data daerah yang perlu perbaikan dan penambahan aliran listrik. 

‎Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Senior Manager Perencanaan PLN, Deny Fitrian, menjelaskan bahwa gangguan listrik di Kabupaten Bengkalis umumnya dipicu oleh tiga faktor utama, yakni beban puncak, gangguan pohon, dan keterbatasan infrastruktur.
‎
‎Ia menyebutkan pemadaman sering terjadi pada pukul 18.00 hingga 22.00 akibat tingginya beban listrik serta pohon yang berada kurang dari tiga meter dari jaringan listrik.
‎
‎“Belum ada teknologi yang bisa menyalurkan listrik tanpa penghantar. Jika ada angin dan hujan, pohon yang menyentuh jaringan akan menyebabkan korsleting,” jelas Deny.
‎
‎Dennyendra menambahkan, untuk desa yang belum berlistrik, kendala utama saat ini adalah perizinan kawasan hutan lindung.
‎
‎“Dua lokasi di Talang Mandau sudah masuk dalam pengusulan ke Kementerian Kehutanan dan ditargetkan izin terbit pada akhir Mei 2026. Kami juga membutuhkan dukungan camat dan perusahaan untuk membantu proses tersebut,” ujarnya.

‎
‎Terkait kabel laut menuju Pulau Bengkalis, PLN menyatakan masih menunggu penyelesaian teknis dan akan mengupayakan sistem cadangan agar pemadaman tidak berlangsung lama apabila terjadi kerusakan. PLN juga menyampaikan bahwa program Listrik Desa Tahun 2025 melalui APBN telah berjalan di empat lokasi.
‎
‎PLN menegaskan telah memetakan sejumlah titik gangguan dan saat ini fokus melakukan pemangkasan pohon secara berkala serta penggantian tiang kayu lapuk dengan tiang beton. Untuk persoalan trafo di Desa Beringin, PLN akan berkoordinasi langsung dengan pihak Telkom dan pemerintah kecamatan setempat.
‎
‎Sebagai tindak lanjut, PLN berkomitmen mempercepat proses perizinan elektrifikasi desa, melakukan pemangkasan pohon secara rutin, mengganti tiang kayu yang rusak, menyusun sistem cadangan kabel laut, serta membuka jalur komunikasi langsung dengan camat dan kepala desa.