DPRD

Bengkalis, Humas DPRD – Sejumlah catatan dan masukan strategis disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027, Senin (27/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dihadiri Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH.

Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan masukan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut agar APBD yang ditetapkan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Horas Sitorus, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja daerah. Namun, tingginya realisasi belanja diharapkan sejalan dengan pemerataan akses dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penajaman prioritas kegiatan. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan dapat terlaksana secara merata dan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara Ahmad Husein, S.Pd., menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Hal tersebut diperlukan agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, khususnya di bidang kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, fraksi ini berharap pembangunan Puskesmas di Desa Bukit Kerikil yang hingga kini belum terealisasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicara Tantowi Saputra Pangaribuan menyampaikan bahwa pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi momentum untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

“Pembahasan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 harus menjadi momentum untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Hj. Nurhasanah, Lc., mengapresiasi keselarasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Menurut fraksi ini, seluruh komponen dalam struktur APBD, baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan pembahasan APBD 2027 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan secara nyata, bukan sekadar penyesuaian angka. APBD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang lebih disiplin, terukur, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Hardianto menekankan pentingnya memperkuat kemampuan fiskal daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan produktivitas ekonomi, perbaikan pengelolaan aset, penguatan iklim investasi, serta perjuangan yang terukur untuk memperoleh alokasi transfer dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fraksi PKB menilai bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut dalam melindungi kepentingan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Selanjutnya, Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui juru bicara Hendra, S.T., M.T., M.M., memandang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penopang penting pembiayaan belanja daerah, terutama di tengah ketidakpastian transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, fraksi ini menekankan bahwa peningkatan PAD harus diiringi dengan perencanaan pendapatan dan belanja yang cermat serta realistis. Ketepatan proyeksi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu pelaksanaan APBD dan keberlangsungan program pembangunan daerah.

Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui juru bicara Surya Riski menyoroti perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penataan perangkat daerah dari 45 menjadi 39 dinilai perlu diikuti dengan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Fraksi Amanat Perindo Persatuan menyarankan agar pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap pembagian kewenangan, beban kerja, serta pola koordinasi antarperangkat daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien.

Berbagai pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga APBD yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.