Menggali Kontribusi Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teks foto: Menggali Kontribusi Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Batam, Humas DPRD – Komisi I terus berupaya Menggali kontribusi tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah. Rapat kerja yang di lakukan Ketua Komisi I Susianto SR bersama Anggotanya merupakan salah satu menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD untuk menggerakkan perekonomian dengan menggali kontribusi Tenaga Kerja terhadap PAD.

Untuk menentukan suatu keputusan yang mengacu kepada UU perlu melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian dan melakukan kunjungan ke berberapa daerah yang telah berhasil dan berpengalaman dalam menangani masalah ketenaga kerjaan.

Komisi I DPRD Kab. Bengkalis Susianto, SR bersama Wakil Ketua dr. Morison Bationg Sihite, Sekretaris Pipit lestari, beserta anggotanya Ita Azmi, Zuhandi, Hj. Aisyah, H. Asmara, Daud Gultom, Tinner WB Tumanggor dan Zulkifli menyambangi Disnaker Kota Batam dan langsung menemui Ir. Yuhermon Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja dan juga Kasi Penempatan TKI Luar Negeri & TKA Yusbawati di ruangan pertemuan Disnaker Kota Batam, Kamis (28/02/2019).

“Terkait target PAD khusususnya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Ketua Komisi I ingin mengetahui dan mendapatkan masukan, berbagai pertanyaan yang di ajukan ketua komisi I bersama anggotanya. Seperti yang di tanyakan ketua komisi I, Bagaimana kontribusi dari dinas tenaga kerja Kota Batam untuk menambah PAD, apakah ada target-target yang ditentukan. Dan juga permasalahan tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan asing yang mempunyai skill tetapi masih tetap diberi upah seperti tenaga kerja umum yang lainnya, apakah perlu diberikan pelatihan khusus agar tenaga kerja lokal kita tetap bisa bersaing dengan tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal kita bisa mendapatkan upah kerja dan kesejahteraan yang sama dengan tenaga kerja asing, karena di Kab. Bengkalis sendiri juga terdapat beberapa perusahaan asing, masukan dan saran ini penting bagi kami agar bisa kami terapkan nantinya di Kab, Bengkalis”, tanya ketua Komisi I Susianto, SR mengawali pembicaraan.

Seperti yang kita ketahui kota Batam sendiri sudah Go Internasional, dengan industry skala besarnya dan cukup berpengalaman dalam menangani masalah ketenaga kerjaan. “Kita lihat tren DBH Migas sekarang ini makin lama makin menurun, dan tentu saja kita tidak ingin Kab. Bengkalis bergantung terus DBH dari pusat, oleh karena itu kami ingin mencari solusi mengejar kenaikan PAD ini dan nantinya bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang berkontribusi langsung untuk menaikkan PAD di Kab. Bengkalis”,tambah Susianto.

Wakil ketua komisi I dr. Morison Bationg Sihite pada pertemuan tersebut juga menanyakan tentang bagaimana cara mencegah terjadinya PHK tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan asing, “kami rasa terkait masalah ketenagakerjaan ini perlu juga mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi terjadinya pemberhentian tenaga kerja lokal agar tidak menambah angka pengangguran, dan yang kedua untuk sektor pariwisata lokal Batam, mungkin saat ini pariwisata sedang lesu, bagaimana antisipasi Pemko Batam supaya tetap mempertahankan sektor pariwisata menjadi sektor utama karena hal ini juga berkaitan dengan banyaknya menggunakan jasa tenaga kerja lokal di bidang industri pariwisata tersebut”, ujarnya.

Ir. Yuhermon selaku Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja Pemko Batam pada kesempatan tersebut menerangkan untuk masalah PAD melalui ketenagakerjaan saat ini trennya hampir sama, “Hasil yang didapat dilaporkan ke provinsi kemudian ke pusat baru setelah itu dibagikan ke daerah asal masing-masing, hanya saat itu kota Batam sendiri pernah mencapai sekitar 30 miliar, saya kira Bengkalis juga bisa melakukan hal serupa. Sedangkan permasalahan tenaga kerja lokal supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing di perusahaan asing, memang mereka diberikan pelatihan khusus terlebih dahulu di awal sesuai dengan kebutuhan teknis perusahaan asing tersebut, hanya saja karena tingkat kompetisi yang makin tinggi, kemudian sedikitnya kesempatan kerja di perusahaan asing sehingga mereka kalah bersaing, hal inilah yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mengambil keuntungan dengan menggunakan jasa tenaga kerja lokal yang mempunyai skill namun tidak ditempatkan pada posisinya pada perusahaan asing tersebut, sehingga gaji mereka tetap berada dibawah tenaga kerja asing”, imbuhnya.

“Berkaitan apa yang disampaikan pak Moris, karena posisi bargaining kita rendah sehingga upah tenaga kerja lokal jauh dibawah tenaga kerja asing kemudian hal ini bisa mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dan ini bisa menimbulkan bertambahnya angka pengangguran, saya fikir solusi yang paling tepat adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal, membuat peluang baru di sektor pariwisata kreatif, kita lihat sendiri di Batam banyaknya penyerapan tenaga kerja lokal yang bahkan kebanyakan dari mereka datang dari luar kota Batam dan dari negara luar, mereka mencari peluang untuk bekerja disini” tambahnya.

Yusbawati selaku Kasi Penempatan TKI Luar Negeri & TKA pemerintahan Kota Batam juga menjelaskan, setelah diberikan pelatihan, tenaga kerja harus berada pada posisi yang tepat sesuai dengan keahliannya “kalau kita mau bekerja sedikit lebih dalam lagi, masalah ini bisa diatasi. Setelah atau sebelum memberikan pelatihan, Dinas Tenaga Kerja bisa melakukan monitoring dan turun ke lapangan, mereka bisa mengecek ke tiap-tiap perusahaan yang berada di daerah tersebut kemudian mencari informasi tenaga kerja bidang apa saja yang dibutuhkan, kemudian baru diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan setelah itu tentu saja Dinas Tenaga Kerja bisa melakukan komunikasi penjajakan MoU dengan perusahaan tersebut sehingga tenaga kerja lokal yang sudah diberikan pelatihan bisa langsung diserap dab bekerja sesuai dengan keahlian di perusahaan tersebut” tutupnya.