DPRD

Bengkalis, Humas DPRD - Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas, Komisi IV yang diketuai Sofyan, Wakil Ketua Nanang Haryanto, Sekretaris Irmi syakip Arsalan bersama anggotanya Thamrin Mali, Dr. Fidel Fuadi, syaiful Ardi melakukan rapat bersama Dinas Kesehatan, RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau.

Ketua Komisi IV Sofyan mewakili anggota mempertanyakan tentang sejauh mana perkembangan Badan Layanan Umum (BLUD) di Puskesmas.

Heri Pratikno perwakilan dari dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa di tahun 2019 ada 5 Puskesmas yang akan diakreditasikan, di tahun 2020 ada 2 Puskesmas, dan di akhir 2020 seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

“Dari hasil pembahasan kemarin Kita sepakat, saat ini dari awal agustus ini sampai 3 bulan kedepan kita akan menyiapkan dokumen terkait dengan kesiapan Puskesmas untuk menjadi Puskesmas BLUD. Rencana Strategis bisnis atau disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD, tata kelola, yang diusut bersama-sama dinas kesehatan, kita butuh dukungan support BPKAD untuk melakukan bimbingan dengan BPKP maupun dengan Kementerian Dalam Negeri, anggarannya disepakati untuk persiapan Pukesmas menjadi Pukesmas BLUD untuk 18 Pukesmas”.Ungkapnya.

Kemudian Irmi Syakip Arsalan mempertanyakan “Berkaitan dengan UHC, bagaimana support data kita untuk pelaksanaan UHC yang di rencanakan pada tahun 2020, data ini sangat berpengaruhi sekali terhadap target-target yang di capai, jika UHC nya tidak di support dengan data yang akurat, target kita 95% akan menurun”.

Ia juga menyorot terkait temuan di lapangan pada kegiatan reses bahwa Komisi IV sering menerima laporan bahwa kondisi Puskesmas-pukesmas yang ada tenaga medisnya banyak yang masih dibayar melalui dana Desa, selanjutnya ada petugas puskesmas yang hanya mendapatkan nota dinas. Ia mengatakan hal ini perlu ada asas fungsinya di tahun 2020 agar kawan-kawan yang bekerja di kesehatan bisa diakomodir, paling tidak ada dispensasi yang wajar dan bisa diberikan kepada mereka yang sudah bekerja lama di Puskesmas.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ikip, Sofyan “Saya melihat ada posko-posko yang kita jumpa belum ada petugasnya, ini harusnya di data ulang dimana saja posko-posko yang tidak aktif atau mungkin orang nya sudah berpindah dan ini yang harus menjadi perhatian kita dan itu harus kita masukkan di RKPD tahun 2020, karena ini ada kaitannnya dengan pelayanan, contoh di teluk lancar, masyarakat mengeluhkankan petugasnya bukan orang setempat, dan masyarakat yang mau ke puskesmas jarak nya terlalu jauh,” terangnya.

Menanggapi pertanyaan dari Irmi Syakip Arsalan, Heri Pratikno menjelaskan “Terkait UHC, bahwa di Dinas Kesehatan memberikan perpanjangan di 2019 akhir seharusnya tingginya seluruh Daerah UHC, minimal 95% penduduknya masuk dalam skema JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). dari catatan kita pada saat rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan kemarin disampaikan bahwa penduduk Kabupaten Bengkalis pada semester 2 tahun 2018 adalah 550 ribu jiwa, yang sudah menjadi peserta JKN 76,6 % masih ada 23,4 % lagi yang belum menjadi peserta BPJS atau masuk kedalam skema JKN. kita berharap kerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas-Dinas terkait untuk bagaimana mensegerakan pendataan yang lebih spesifik” Jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV Nanang Haryanto mengatakan, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan kita minta di segerakan bangunan Puskesmas rawat inap di Desa Tasik Serai sehingga masyarakat yang akan berobat tidak perlu harus jauh-jauh lagi ke RSUD Mandau terkhusus lagi yang nantinya untuk penerimaan tenaga medis harus juga menerima pelamar tenaga medis tempatan.

Thamrin Mali kemudian memberikan masukan “Kami mengharapkan dari dinas terkait lebih aktif untuk melaksana zone nyamuk demam berdarah karena berkaitan dengan nyawa manusia, kita lihat belakangan ini banyak sekali kasus tentang DBD, hingga saat ini RS Ibnu Sina penuh, dan dengan kejadian ini Dinas Kesehatan harus mengambil langkah cepat untuk melakukan pencegahan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pengecekan di lingkungan masyarakat”.

Ketua Komisi IV Sofyan di akhir rapat mengatakan, dari apa yang di diskusikan pada intinya Komisi IV Sangat mendukung Program/kegiatan yang di buat selagi itu untuk kepentingan masyarakat dan menjadikan masyarakat yang lebih sehat. Jika ada kendala di lapangan, pihak terkait untuk tidak segan-segan Berkoordinasi dengan Kami.

Hadir dalam rapat dari Dinas Kesehatan, Ermanto kemudian Mewakili RSUD Bengkalis dan Mandau drg. Sri Sadono dan Hendi Asrawarta.